Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19 DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Rapat Senin (5/10) kemarin, DPRD mendengarkan pemaparan eksekutif dan masukan dari berbagai stake holder tentang draf raperda ini. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal serta pendalaman.

Salah satu pasal krusial dalam raperda adalah ketentuan mengenai perlindungan bagi rakyat yang terdampak kebijakan PSBB akibat wabah COVID-19.

Baca Juga:

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

"Raperda ini akan mengoptimalkan peran DPRD DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam penanganan wabah COVID-19," ucap Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Dedi Supriadi.

Raperda ini juga nantinya, kata Dedi, akan mengatur secara khusus tentang jaminan sosial untuk masyarakat terdampak, berupa bantuan sosial baik bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan nontunai.

Rapat Anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
Rapat Anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

"Jaminan sosial ini akan diatur dalam bab khusus di raperda untuk memastikan ketepatan penyaluran bansos kepada masyarakat, tepat sasaran, tepat volume, dan tepat waktu," jelas Dedi.

Wabah COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 7 bulan ini perlu ditangani lebih serius, untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan ekonomi dan kerentanan sosial masyarakat.

Baca Juga:

Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Rapeda tentang penanggulangan COVID-19 itu perlu dibahas karena saat ini penanganan corona di DKI hanya memiliki payung hukum peraturan gubernur (pergub).

Aturan itu berdasarkan Pergub 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan penanganan COVID, dan Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Kekuatan hukum pergub berada di bawah perda, sehingga dengan adanya aturan itu, penanganan COVID-19 memiliki payung hukum yang lebih kuat. (Asp)

Baca Juga:

Sebelum Sahkan Perda Penanggulangan COVID-19, Ketua DPRD DKI Kedatangan Tamu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga
Indonesia
Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga

Pemprov DKI Jakarta bakal mengebut program vaksinasi COVID-19 terhadap warga ibu kota menyusul permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan Pembangunan Industri UNIDO
Indonesia
Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan Pembangunan Industri UNIDO

Indonesia terpilih sebagai presiden Dewan Pembangunan Industri, Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO).

Tanpa Terapkan Protokol Kesehatan, Penyelenggara Pilkada 2020 Bakal Diberi Sanksi
Indonesia
Tanpa Terapkan Protokol Kesehatan, Penyelenggara Pilkada 2020 Bakal Diberi Sanksi

Koordinasi ini dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan penerapan protokol COVID-19

Gibran Kuasai Rekomendasi Parpol di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran Kuasai Rekomendasi Parpol di Pilwakot Solo

"Kami optimistis bisa memenangi Pilwakot Solo dengan suara 80 persen," kata dia.

Melonjak Tajam, Pasien COVID-19 Bertambah 2.266
Indonesia
Melonjak Tajam, Pasien COVID-19 Bertambah 2.266

Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar virus Corona (COVID-19) bertambah. Total hingga kini, ada 1.348 WNI yang positif COVID-19 di luar negeri.

Isu Reshuffle Muncul, Orang Dekat Jokowi Diingatkan Soal Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Isu Reshuffle Muncul, Orang Dekat Jokowi Diingatkan Soal Hak Prerogatif Presiden

Kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya kita sikapi biasa saja

Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar
Indonesia
Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar

Ada dua perempuan yang terekam kamera di lokasi sekitar dan diduga mereka memberikan kode sebelum terjadinya peristiwa bom bunuh diri.

DPR dan Pemerintah Segera Bahas Kerangka Ekonomi 2022
Indonesia
DPR dan Pemerintah Segera Bahas Kerangka Ekonomi 2022

Fiskal RAPBN 2020 membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat sehingga program-program pemulihan sosial dan ekonomi, pembangunan nasional, serta penyelenggaraan layanan masyarakat.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Diadili Pekan Depan
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Diadili Pekan Depan

Nurhadi disangka melanggar Pasal 12 A atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 12B.

Sukses Usung Bajo di Pilwalkot Solo, Ormas Tikus Pithi Bidik Kursi Pilgub Jateng
Indonesia
Sukses Usung Bajo di Pilwalkot Solo, Ormas Tikus Pithi Bidik Kursi Pilgub Jateng

Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo mengatakan, kekalahan Bajo di Pilwalkot Solo tidak membuat Ormas Tikus Pithi kapok untuk kembali terjun ke dunia politik lewat jalur independen.