Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19 DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Rapat Senin (5/10) kemarin, DPRD mendengarkan pemaparan eksekutif dan masukan dari berbagai stake holder tentang draf raperda ini. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal serta pendalaman.

Salah satu pasal krusial dalam raperda adalah ketentuan mengenai perlindungan bagi rakyat yang terdampak kebijakan PSBB akibat wabah COVID-19.

Baca Juga:

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

"Raperda ini akan mengoptimalkan peran DPRD DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam penanganan wabah COVID-19," ucap Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Dedi Supriadi.

Raperda ini juga nantinya, kata Dedi, akan mengatur secara khusus tentang jaminan sosial untuk masyarakat terdampak, berupa bantuan sosial baik bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan nontunai.

Rapat Anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
Rapat Anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

"Jaminan sosial ini akan diatur dalam bab khusus di raperda untuk memastikan ketepatan penyaluran bansos kepada masyarakat, tepat sasaran, tepat volume, dan tepat waktu," jelas Dedi.

Wabah COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 7 bulan ini perlu ditangani lebih serius, untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan ekonomi dan kerentanan sosial masyarakat.

Baca Juga:

Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Rapeda tentang penanggulangan COVID-19 itu perlu dibahas karena saat ini penanganan corona di DKI hanya memiliki payung hukum peraturan gubernur (pergub).

Aturan itu berdasarkan Pergub 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan penanganan COVID, dan Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Kekuatan hukum pergub berada di bawah perda, sehingga dengan adanya aturan itu, penanganan COVID-19 memiliki payung hukum yang lebih kuat. (Asp)

Baca Juga:

Sebelum Sahkan Perda Penanggulangan COVID-19, Ketua DPRD DKI Kedatangan Tamu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peti Jenazah Dipasang di Beberapa Titik Jakarta Pusat
Indonesia
Peti Jenazah Dipasang di Beberapa Titik Jakarta Pusat

Pemasangan replika peti jenazah ini untuk mengingatkan warga masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar.

Kata Hasto Soal Jagoan PDIP di Pilwalkot Solo
Indonesia
Kata Hasto Soal Jagoan PDIP di Pilwalkot Solo

"Ya, keputusan konstitusi kami, Ibu Megawati yang punya hak memutuskan itu," kata Hasto

Resep Pangan Aman Selama Masa Pandemi COVID-19 Ala BPOM
Indonesia
Resep Pangan Aman Selama Masa Pandemi COVID-19 Ala BPOM

Virus itu sebetulnya cemaran biologi

Purnomo Kalah Survei, Pengamat Politik UNS Sebut Manuver Blusukan Gibran Efektif
Indonesia
Purnomo Kalah Survei, Pengamat Politik UNS Sebut Manuver Blusukan Gibran Efektif

Hasil survei itu sebagai bagian yang wajar dalam dinamika politik di Pilkada Solo 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Rektor UIC Bogor Tweet Tiap Keluarga di DKI Dapat Bansos Rp1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rektor UIC Bogor Tweet Tiap Keluarga di DKI Dapat Bansos Rp1,2 Juta

Bansos yang diberikan Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB adalah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga

Cegah Pagebluk COVID-19, Polri Janji Penindakan Hukum Jalan Terakhir
Indonesia
Universitas Kabul Diserang, Puluhan Tewas
Dunia
Universitas Kabul Diserang, Puluhan Tewas

Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk beberapa mahasiswa di ruang kelas mereka.

Pemberlakukan PSBB Hanya di Jakarta Dianggap Percuma
Indonesia
Pemberlakukan PSBB Hanya di Jakarta Dianggap Percuma

Kebijakan ini perlu disinergikan dengan wilayah penyangga ibu kota. Seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

Hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD

ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS
Indonesia
ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS

Pemerintah tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS