Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh Benny Wenda. Foto: Facebook/Benny Wenda

Merahputih.com - Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh tokoh separatis Papua Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional.

Hikmahanto menilai kelompok separatis pro-Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendirikan pemerintahan tanpa kejelasan negara mana yang telah berdiri, dimana lokasi dan kapan waktu deklarasi berdirinya negara tersebut.

Baca Juga:

Diduga Sebagai Aktor Kerusuhan Papua, Pemerintah Bakal Kejar Benny Wenda

Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan.

"Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional," kata Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia itu dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (2/12).

Tokoh Papua Benny Wenda dituding sebagai aktor dibalik kerusuhan Papua
Benny Wenda dituding sebagai aktor dibalik kerusuhan di Papua (Foto: RNZ)

Sedangkan negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) itu, tidak dapat menjadi tolok ukur. Karena negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Baca Juga:

Kepala Badan Siber Klaim Kerusuhan di Papua Disebabkan Maraknya Berita Hoaks

Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) tersebut. Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Ia menyebut, mereka memanfaatkan momen 1 Desember yang oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, untuk mendeklarasikan pemerintahan sementara di wilayah negara Republik Indonesia pada Senin (1/12) yang lalu. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Massa Pendukung AHY Jaga Ketat Kantor DPP Partai Demokrat
Indonesia
Massa Pendukung AHY Jaga Ketat Kantor DPP Partai Demokrat

Ratusan massa pendukung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi
Indonesia
Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi

Soal jabatan presiden tiga periode, Mahfud menegaskan hal itu urusan partai politik dan MPR

Istana Benarkan Mobil Rombongan Presiden Jokowi Terobos Banjir di Kalsel
Indonesia
Istana Benarkan Mobil Rombongan Presiden Jokowi Terobos Banjir di Kalsel

Mobil rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerobos banjir yang cukup tinggi saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Senin (18/1).

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili
Indonesia
Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," ujar Sigit

305 Pedagang Positif, IKAPPI DKI Kritik Pasar Jaya
Indonesia
305 Pedagang Positif, IKAPPI DKI Kritik Pasar Jaya

Sudah sebanyak 45 pasar yang ditutup sementara akibat penyakit corona.

Artidjo Bagaikan Dewi Themis, dengan Mata Tertutup Menegakkan Timbangan yang Seimbang
Indonesia
Artidjo Bagaikan Dewi Themis, dengan Mata Tertutup Menegakkan Timbangan yang Seimbang

Sebagai hakim, Artidjo Alkostar meyakini ajaran Al-Qur'an bahwa di atas para hakim ada Ahkamul Hakimin, Allah SWT Yang Maha Adil

Update COVID-19 DKI Sabtu (6/3): Total Pasien Sembuh Capai 335.617 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI Sabtu (6/3): Total Pasien Sembuh Capai 335.617 Orang

Dengan positivity rate 13,2 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.616 jiwa.

Reklamasi Ancol Tak Punya Dasar Hukum Jelas, Anies Bisa Kena Hukuman 5 Tahun
Indonesia
Reklamasi Ancol Tak Punya Dasar Hukum Jelas, Anies Bisa Kena Hukuman 5 Tahun

Tanah yang akan digunakan dalam proyek reklamasi Ancol merupakan hasil pengerukan sungai dan waduk

Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu
Indonesia
Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan, penambahan kasus positif per Minggu (8/11) sebanyak 3.880.

Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat

Sosok Gubernur Jabar M Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat.