Korupsi Jiwasraya
Benny dan Heru Dituntut Hukuman Bui Seumur Hidup Jiwasraya. (Foto: Jiwasraya).

MerahPutih.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hal yang sama terhadap Heru Hidayat. Jaksa meyakini Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa meyakini Benny dan Heru bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan tiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp16 triliun.

Baca Juga:

YLBHI: Manipulasi Laporan Keuangan Jiwasraya Bisa Jadi Pemberat Bagi Terdakwa

"Menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pencucian uang," kata jaksa penuntut umum, saat membacakan surat tuntutan, Kamis (15/10).

Benny juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 6.078.500.000.000. Jaksa mengungkapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat bekerja sama dalam korupsi ini. Jaksa meyakini bahwa Benny dan Heru terbukti bekerjasama mengendalikan saham dengan cara tidak wajar.

"Terdakwa Heru Hidayat bersama saudara Benny Tjokro melakukan kesepakatan dengan menjual membeli saham untuk menaikan harga saham-saham tertentu seperti SMRU, IKP, Tram, MRYX dengan mengendalikan saham dikendalikan oleh orang Heru Hidayat dan Benny Tjokro sehingga harga saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan saham yang wajar, padahal diatur pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham itu naik secara tak wajar, kemudian Benny Tjokro dan Heru Hidayat menjual saham itu ke PT AJS (Asuransi Jiwasraya)," beber jaksa

Jaksa menyebutkan negara mengalami kerugian sebesar Rp16 triliun atas pengendalian saham yang dilakukan Benny Tjokro dkk dan tiga mantan petinggi Jiwasraya. Sehingga ditemukan kerugian negara terhadap investasi saham sejumlah Rp 4.650.283.375.000, dan kerugian negara atas investasi reksa dana senilai Rp 12,157 triliun, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan 16.807.283.375.000,00 triliun.

Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Heru Hidayat berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa bakal menyita harta benda Heru Hidayat dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Ralam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 10 tahun," ujar Jaksa.

Benny Tjorko dan Heru Hidayat juga diyakini terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diyakini menyembunyikan hartanya dengan membeli aset. Tindakan pencucian uang yang dilakukan Benny dan Heru itu disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Tetapkan Bos PT Himalaya Energi Perkasa Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Penipuan terhadap Kaesang di Media Sosial Ditangkap
Indonesia
Pelaku Penipuan terhadap Kaesang di Media Sosial Ditangkap

Salah satu korbannya adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik
Indonesia
Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan

Kawal Pembayaran THR, Anak Buah Anies Bangun Posko Pengaduan
Indonesia
Kawal Pembayaran THR, Anak Buah Anies Bangun Posko Pengaduan

Disnakertran DKI Jakarta akan membuat posko-posko pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani
Indonesia
Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di kantor DPP PDIP dilakukan dengan tabur bunga, doa, dan webinar.

Pemprov DKI Paling Banyak Beri Bantuan Pengelolaan Masjid Secara Provinsi
Indonesia
Pemprov DKI Paling Banyak Beri Bantuan Pengelolaan Masjid Secara Provinsi

Pemda DKI yang paling banyak memberikan bantuan pengelolaan masjid

Peneliti UGM Temukan Alat Pendeteksi Virus Corona Hitungan Detik
Indonesia
Peneliti UGM Temukan Alat Pendeteksi Virus Corona Hitungan Detik

Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berhasil menciptakan alat pendeteksi COVID-19 hitungan detik.

Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka
Indonesia
Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 7/PUU-VII-2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil.

Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada
Indonesia
Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada

Tudingan bahwa revisi UU MK sebagai barter politik merupakan bentuk merendahkan martabat institusi MK

Biaya Pengobatan Pasien COVID-19 di Bekasi Gratis
Indonesia
Biaya Pengobatan Pasien COVID-19 di Bekasi Gratis

"Jadi diingatkan rumah sakit swasta agar dapat menerima pasien COVID-19 dan tidak boleh membebankan biaya perawatan," ucapnya

Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab

Bareskrim Polri turun tangan mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta.