BEM UI Ungkap 3 Penyebab Polusi Udara di Jakarta Kendaraan melintas dengan latar belakang gedung bertingkat yang terlihat berkabut di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (22/6). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

MerahPutih.com - Pada Senin (20/6) dan Selasa (21/6), kualitas udara DKI Jakarta tercatat sebagai urutan pertama terburuk di dunia. Hal ini berdasarkan rilis dari situs IQ Air Index.

Salah satu Tim Kajian dan Advokasi Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (DLH BEM UI) Panji Raharjo mengungkapkan, ada tiga penyebab utama permasalahan udara di Ibu Kota.

Baca Juga

Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Tiga penyebab itu, yakni kemacetan lalu lintas, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dan persampahan yang tak kunjung usai sehingga kian menimbulkan persoalan bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Guna mengatasi itu, DLH BEM UI merekomendasikan kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi tiga akar penyebab tersebut.

Pertama, permasalahan kemacetan Ibu Kota yang dapat ditangani dengan mempertegas peraturan mengenai pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, meningkatkan kualitas layanan umum untuk menerapkan sistem "pull and push" dan mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor sebagai mode transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Kedua, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dapat ditangani dengan mengakselerasi penyusunan peraturan pelaksanaan yang mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut, menurut Panji, dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan EBT serta mengintensifkan riset dan pengembangan yang dapat mendukung progres lokalisasi EBT.

Ketiga, permasalahan sampah yang tak kunjung usai yang dapat ditangani dengan menerapkan konsep "circular economy" untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang serta meningkatkan kapasitas penyediaan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang lebih merata.

Baca Juga

Pakar Tata Kota Harap DKI Prioritaskan Persoalan Polusi Udara seperti Banjir

Kemudian mengkaji potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta meningkatkan edukasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pemilahan sampah dan "food waste".

Sementara itu, Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI Amira Widya Damayanti menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal permasalahan polusi udara di DKI Jakarta.

Amira menilai UI sebagai kampus yang berada di sekitar Ibu Kota memiliki kewajiban untuk turut berperan menanggulangi permasalahan yang melanda DKI Jakarta.

BEM UI pun merupakan bagian dari civitas UI bertanggung jawab secara moral untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan polusi udara Jakarta yang kian hari semakin mengkhawatirkan.

Amira berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempertimbangkan rekomendasi DLH BEM UI menjadi bagian dari rumusan kebijakan pada masa mendatang.

"Diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan ke depannya," ujar Amira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/6)

Pada kesempatan itu, DLH BEM UI merilis infografis berjudul “Di Balik Hajatan Warga Ibu Kota: Terdapat Permasalahan Udara yang Belum Pantas Untuk Disyukuri” bertepatan dengan peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta pada Rabu.

DKI Jakarta sempat menduduki peringkat sebagai Ibu Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia oleh situs AQI (Air Quality Index) pada Rabu (15/6).

Bahkan, konsentrasi partikel pengotor udara mencapai 23.6 kali dari panduan kualitas udara yang diizinkan oleh WHO. Fenomena kabut tebal yang juga menyelimuti perkotaan menjadi indikator buruk terhadap sistem pengelolaan polusi udara yang belum ditangani dengan baik. (*)

Baca Juga

Eks Gubernur DKI Soroti Polusi Udara Ibu Kota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Bawa Usulan Pencapresan Ganjar ke KIB
Indonesia
PPP Bawa Usulan Pencapresan Ganjar ke KIB

Anggota koalisi nantinya masing-masing akan membawa nama capres. Kemudian, keputusan yang akan diambil dilakukan secara bersama karena ketiga partai.

DPR Desak Pihak Bertanggung Jawab atas Wafatnya 2 Suporter Diseret ke Ranah Hukum
Indonesia
DPR Desak Pihak Bertanggung Jawab atas Wafatnya 2 Suporter Diseret ke Ranah Hukum

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menegaskan kasus kematian suporter sepak bola di Indonesia sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

DPC PDIP Solo Berangkatkan 500 Satgas ke Jakarta
Indonesia
DPC PDIP Solo Berangkatkan 500 Satgas ke Jakarta

"Awalnya yang akan berangkat dari Kota Solo sebanyak 1.500 orang, tetapi dari DPP PDIP dikurangi menjadi 500 orang saja," kata Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, Selasa (3/1) malam.

Keluarga Richard Eliezer Doakan Hakim Diberi Kebijaksanaan Jelang Pembacaan Vonis
Indonesia
Keluarga Richard Eliezer Doakan Hakim Diberi Kebijaksanaan Jelang Pembacaan Vonis

Richard Eliezer jadi terdakwa terakhir yang divonis dalam rentetan sidang pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata
Indonesia
Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui, sudah sejak lama pendidikan di ibu kota tidak merata. Maka sistem penerimaan siswa baru diubah pada tahun 2019.

Pebalap F1 Powerboat Perpanjang Waktu Tinggal di Indonesia
Indonesia
Pebalap F1 Powerboat Perpanjang Waktu Tinggal di Indonesia

Pebalap asal Polandia itu memiliki kesan tersendiri akan keindahan Danau Toba karena kemenangan pertama Marszalek sejak debut 2011 di F1 Powerboat.

Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis
Indonesia
Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis

Rusmiati (43), istri Agus Sujatno alias Agus Muslim terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung mengaku suaminya sempat berpamitan keluarga berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk mencari modal usaha jualan pukis Bandung di rumah.

Indonesia-Malaysia Perkuat Teknologi Pertahanan
Indonesia
Indonesia-Malaysia Perkuat Teknologi Pertahanan

Indonesia dan Malaysia harus selalu kompak dan maju bersama untuk perdamaian dunia dan kerja sama yang baik antarnegara

Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR
Indonesia
Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebesar Rp 1.000 mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Copot Kapolri Gegara Tak Sigap Tangani Ferdy Sambo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Copot Kapolri Gegara Tak Sigap Tangani Ferdy Sambo

Beredar sebuah video dengan narasi pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) oleh Presiden Jokowi.