BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPRANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia belum menjadi menjadi fokus utama institusi Polri. Salah satunya adalah kasus pembantaian satu keluarga di Sigi yang hingga saat ini masih belum tuntas.

Baca Juga

Surat Persetujuan Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri Sudah di Istana

"Ditambah lagi kasus penembakan enam anggota laskar FPI yang cukup menyita perhatian publik," tulis pernyataan sikap BEM SI untuk institusi Polri kepada wartawan, Jumat (23/1).

BEM SI mendorong Polri menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya enam anggota FPI. Hal ini, merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tujuan kepolisian adalah terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Maka mereka mendukung Komjen Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui DPR untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis untuk mengusut tuntas kasus HAM, serta menjaga kredibilitas Polri.

Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di Lobi Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1). Foto: ANTARA
Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di Lobi Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1). Foto: ANTARA

Selain persoalan HAM, BEM-SI juga meminta Komjen Sigit memberi ruang luas bagi aspirasi publik untuk berlangsungnya demokrasi yang sehat. Sebab, sisi ini terciderai ketika polisi melakukan proses pengamanan demonstrasi sepanjang 2019 hingga 2020.

Tidak sedikit demonstran mendapatkan perlakuan represif aparat selama menyalurkan aspirasi.

"Demokrasi yang menjadi asas bernegara dicederai oleh berbagai tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di lapangan," beber BEM-SI dalam keterangan resminya.

Kemudian, BEM SI juga meminta Komjen Sigit mampu menjaga kredibilitas Polri sebagai instansi penegak hukum. Selanjutnya, mereka juga meminta Komjen Sigit untuk menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya.

"Mengembalikan marwah Polri sebagai pengayom masyarakat," tulis BEM-SI mengungkapkan permintaan lain kepada Komjen Sigit. (Knu)

Baca Juga

Kritik Listyo, YLBHI: Pam Swakarsa Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

 Di Tengah KLB Corona, Stok Darah PMI Solo Menipis
Indonesia
Di Tengah KLB Corona, Stok Darah PMI Solo Menipis

"Stok darah di PMI Solo pekan ini masih aman. Namun, untuk stok pekan depan sangat menipis," ujar Sumartono

Update COVID-19 Minggu (10/5): 14.032 Positif, 2.698 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (10/5): 14.032 Positif, 2.698 Sembuh

"Ada penambahan jumlah pasien baru sebanyak 387 orang," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Anggota Polisi Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kawasan Pondok Rangon
Indonesia
Anggota Polisi Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kawasan Pondok Rangon

Dari informasi yang dihimpun, korban ditemukan oleh seorang warga yang melintas di jalan tersebut pada pukul 05.00 WIB.

Berapa Biaya Pengobatan Sampai Sembuh Atau Meninggal Dunia Pasien COVID-19?
Indonesia
Berapa Biaya Pengobatan Sampai Sembuh Atau Meninggal Dunia Pasien COVID-19?

Biaya pengobatan pasien terjangkit COVID-19 sangat besar

 Menteri Yasonna Berkelit Dituduh Mau Loloskan Koruptor dari Penjara
Indonesia
Menteri Yasonna Berkelit Dituduh Mau Loloskan Koruptor dari Penjara

"Publik juga perlu mengetahui Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99/2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat," jelas Yasonna.

 Bencana Longsor di Bogor Telan Satu Korban Jiwa
Indonesia
Bencana Longsor di Bogor Telan Satu Korban Jiwa

Kemudian bencana tersebut juga mengakibatkan rumah milik 14 Kepala Keluarga (KK) dan 51 jiwa rusak berat, 1 majilis jami terancam dan 2 unit fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) juga rusak berat.

Tunawisma Dipindah Risma, Kolong Jembatan Pegangsaan Jadi Taman dan Ruang Interaksi
Indonesia
Tunawisma Dipindah Risma, Kolong Jembatan Pegangsaan Jadi Taman dan Ruang Interaksi

"Kali ini saya mau tuntaskan. Kolong jembatan ini akan kita buat taman, jadi akses jalan warga. Menjadi tempat penyeberangan orang, melalui kolong jembatan ini," sebut Irwandi.

Pangdam Jaya Sebut Pendisiplinan Protokol Kesehatan Jangan Sampai Timbulkan Masalah
Indonesia
Pangdam Jaya Sebut Pendisiplinan Protokol Kesehatan Jangan Sampai Timbulkan Masalah

Dudung mengatakan cara persuasif sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak patuh dapat menjalani protokol kesehatan dengan pemahaman yang baik dan tidak menimbulkan konflik baru.

 Khawatir Lonjakan Arus Balik, Polisi Perketat Akses Menuju Jakarta
Indonesia
Khawatir Lonjakan Arus Balik, Polisi Perketat Akses Menuju Jakarta

"Kalau ada boleh masuk, kalau tidak putar balik tak bisa ke Jakarta sebelum dia punya ijin. Ini sesuai dengan Pergub DKI," kata Istiono