Belum Satu pun Insentif Tenaga Medis COVID-19 Cair, Begini Dalih Sri Mulyani dkk Petugas medis memindahkan pasien ke ruang isolasi dalam Simulasi Penanganan Pasien Corona di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). ANTARA/Ari Bowo Sucipto

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui hingga saat ini memang belum ada satupun tenaga medis yang mendapatkan pencairan insentif tunjangan COVID-19. Kementerian di bawah Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu berdalih hingga saat ini belum mengantongi data tenaga medis daerah dalam penanganan COVID-19, yang diperlukan untuk pencairan insentif.

“Saat ini memang belum ada pencairan sedikit pun karena sampai saat ini pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah,” kata Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Putut Satyaka dalam webinar di Jakarta, Jumat (29/5).

Baca Juga:

Menkeu Siapkan Asuransi Tenaga Medis COVID-19 Sampai Rp6,1 Triliun

Menurut Putut, data tersebut dibutuhkan agar pencairan insentif diterima oleh tenaga medis yang bertugas termasuk waktu mereka bertugas. Dia menambahkan tenaga medis yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan COVID-19, disesuaikan dengan golongan, keahlian dan zonasi.

tenaga medis covid 19
Presiden minta Sri Mulyani berikan insentif bagi tenaga medis COVID-19. (Antara)

Kemenkeu, lanjut dia, menambah alokasi bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp3,77 triliun sehingga total menjadi Rp13,40 triliun yang dianggarkan khusus untuk insentif tenaga medis dalam menangani pandemi virus corona.

Baca Juga:

Miris, Jokowi Tegaskan Insentif Tenaga Medis COVID-19 tidak Berlaku se-Indonesia

Meski belum mengantongi data tenaga medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19, Putut menambahkan sudah ada beberapa data masuk di Kementerian Kesehatan dan sedang dilakukan verifikasi. “Sehingga jika verifikasi sudah selesai, tentunya akan segera bisa kami salurkan kepada pemda,” tutup dia.

Dikutip Antara, anggaran untuk kesehatan (BOK) menjadi salah satu pos dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang tidak dipangkas pemerintah dari seluruh alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sebelumnya, Kemenkeu memangkas total Rp94,2 triliun dana dalam TKDD yang digunakan untuk penanganan COVID-19, dari awalnya Rp856,94 triliun pada APBN 2020 menjadi Rp762,72 triliun sesuai Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. (*)

Baca Juga:

Tunjangan Semua PNS DKI Dipotong 50%, Kecuali Tenaga Medis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat
Indonesia
Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat

Presiden Joko Widodo melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024.

Prank Daging Kurban Sampah Berujung Bui
Indonesia
Prank Daging Kurban Sampah Berujung Bui

"Video aksi mereka yang memberikan bungkusan berisi sampah tapi dikatakan sebagai daging kurban sangat meresahkan, maka itu mereka kami tahan," katanya

Menag Yaqut Desak Polisi Ungkap Kasus Bom Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Menag Yaqut Desak Polisi Ungkap Kasus Bom Gereja Katedral Makassar

Menag berharap kepolisian bisa segera mengungkap latar belakang aksi kekerasan yang dilakukan di tempat ibadah ini.

Pinangki Bayar Sewa Apartemen Dharmawangsa Pakai Mata Uang Asing
Indonesia
Pinangki Bayar Sewa Apartemen Dharmawangsa Pakai Mata Uang Asing

Biaya sewa apartemen Pinangki sebesar Rp520 juta per tahun

KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian
Indonesia
KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian

"KPK akan dalami apakah adakah indikasi pidana atau kesalahan administrasi kalau memang administrasi perlu diperbaiiki," kata Ghufron

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos
Indonesia
Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin.

PDIP Pertanyakan Hasil Survei Median Soal Kepuasan Warga Atas Kinerja Anies
Indonesia
PDIP Pertanyakan Hasil Survei Median Soal Kepuasan Warga Atas Kinerja Anies

Gembong menilai belum ada prestasi yang diukir oleh Anies Baswedan

2 Tanggal yang Dianggap Bagus Buat Jokowi Reshuffle Kabinetnya Versi PKB
Indonesia
2 Tanggal yang Dianggap Bagus Buat Jokowi Reshuffle Kabinetnya Versi PKB

PKB menegaskan keputusan melakukan reshuffle adalah hak Jokowi

Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo
Indonesia
Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo

"Ini belum tuntas proses pemilikannya, namun dikemas seolah-olah Pemda Mabar pemegang Hak yang sah," jelas Petrus.