Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com- Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 gagal disahkan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III pada Rabu (10/2). Prolegnas Prioritas 2021 yang belum disahkan membuat pembahasan legislasi apapun di DPR tidak dapat dilanjutkan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, prolegnas 2021 yang belum disahkan, dapat membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.

"Ini bukan saja preseden buruk bagi DPR melainkan juga membahayakan kredibilitas lembaga," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/2).

Baca Juga:

PDIP Ngotot RUU HIP, Prolegnas 2021 Belum Disepakati Baleg

Dia menilai Prolegnas Prioritas 2021 yang belum disahkan membuat pembahasan legislasi apapun di DPR tidak dapat dilanjutkan.

"Keputusan perpanjang waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Penanggulangan Bencana di dalam rapat paripurna juga dinilai sia-sia karena prolegnas belum disahkan. Untuk RUU PDP itu sepertinya sudah ditarik dari prolegnas karena sudah dua kali ini diperpanjang," ujarnya dikutip Antara.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI menjelaskan, sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 19 Januari, Prolegnas Prioritas 2021 akan disahkan bersamaan dengan pemberian persetujuan terhadap Kapolri yang baru yaitu 21 Januari.

Namun menurut dia, hingga Penutupan Masa Sidang Ketiga pada Rabu (9/2), Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Willy mengatakan, Baleg hanya bisa menunggu pengesahan Prolegnas Prioritas 2021, lalu baru dapat bergerak melakukan harmonisasi dan sinkronisasi RUU, termasuk melanjutkan pembahasan di tingkat panitia kerja untuk RUU yang menjadi usulan Baleg DPR.

Paripurna DPR. (Foto: Antara)
Paripurna DPR. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1).

Sebanyak 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan yang telah disepakati di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Keputusan Tingkat I, harus dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan Keputusan Tingkat II. (*)

Baca Juga:

Ini Dia Sederet RUU yang Diajukan Dicabut dari Prolegnas 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cek Aktivitas Gunung Merapi, Ganjar Minta 3 Kabupaten Latihan Evakuasi
Indonesia
Cek Aktivitas Gunung Merapi, Ganjar Minta 3 Kabupaten Latihan Evakuasi

Dimulasi pengungsi dilakukan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19.

DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ucap Mujiyono

[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona

Untuk menambah rasa percaya publik, pesan tersebut menggunakan nama Humas Pemerintah Kota Kediri.

Pekerja Gaji Rp5 Juta Dapat Bansos, PKS: Jangan Timbulkan Kecemburuan
Indonesia
Pekerja Gaji Rp5 Juta Dapat Bansos, PKS: Jangan Timbulkan Kecemburuan

Persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kilogram bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.

Politikus Demokrat Sindir Jenderal Gagal Mengudeta Mayor
Indonesia
Politikus Demokrat Sindir Jenderal Gagal Mengudeta Mayor

Andi membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut pertemuan dengan kader Partai Demokrat sekadar ngopi-ngopi.

Ini Yang Bakal Disampaikan Puan di Sidang Tahunan
Indonesia
Ini Yang Bakal Disampaikan Puan di Sidang Tahunan

Puan berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.

 KPK Lakukan Koordinasi Cegah Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Lakukan Koordinasi Cegah Korupsi Bansos COVID-19

Dalam pelaksanaannya, kata Ipi, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui di sejumlah daerah.

Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

Menuju Zona Aman COVID-19, Simak 3 Langkah Penting Berikut Ini
Indonesia
Menuju Zona Aman COVID-19, Simak 3 Langkah Penting Berikut Ini

Menurutnya, ada tiga langkah kunci untuk menuju zona aman COVID-19.

Petronas Merugi hingga Rp73,9 Triliun
Dunia
Petronas Merugi hingga Rp73,9 Triliun

Perusahaan minyak Malaysia, Petronas, mengalami rugi bersih RM21 miliar atau hampir Rp74 triliun untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.