Belum Periksa Djoko Tjandra, Kejagung: Yang Penting Dieksekusi Dulu Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Bareskrim Polri resmi menyerahkan Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kini, Djoko Tjandra telah mendekam dibalik jeruji besi di cabang Rutan Salemba di Mabes Polri.

Meski sudah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, Kejaksaan Agung belum melakukan pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra. Hal ini karena pihak Kejaksaan Agung masih menunggu perkembangan dari pihak Bareskrim Polri.

"Belum (diperiksa), yang penting dieksekusi dulu. Kita nunggu perkembangannya ya, belum ke sana. Karena masih dibutuhkan Mabes Polri kayanya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono kepada wartawan, Senin (3/8).

Baca Juga

Akhir Pelarian Buron Kakap Djoko Tjandra

Ia mengaku, belum mendapatkan informasi terkait kapan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra usai ditangkap tim Mabes Polri bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia di Kuala Lumpur.

"Kami belum ada rencana pemeriksaan, belum ada info," ujarnya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra dijebloskan ke cabang Rutan Salemba di Mabes Polri. Buronan kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali itu sebelumnya ditangkap tim Mabes Polri bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia di Kuala Lumpur.

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan alasan Djoko Tjandra dititipkan di cabang Rutan Salemba di Mabes Polri. Sebab menurutnya, ada sejumlah pemeriksaan yang harus dilakukan pihaknya pada yang bersangkutan.

"Ini tentunya memudahkan bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Djoko Tjandra," kata Listyo.

Djoko Tjandra
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Bareskrim Polri sedang menyelidiki sejumlah kasus terkait aktivitas Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Selain itu, polisi akan mendalami terkait dugaan aliran dana.

"Kepentingan kami pemeriksaan terkait kasus yang terjadi yaitu keluar masuknya saudara Djoko Tjandra dan kepentingan pemeriksaan lain, maka saat ini yang bersangkutan dititipkan di Rutan cabang Salemba di Mabes Polri. Kita lanjutkan pemeriksaan terkait kasus yang berkaitan surat jalan, rekomendasi dan juga kemungkinan lidik terkait adanya aliran dana," jelasnya.

Diketahui, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin penangkapan buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra di Malaysia, Kamis (30/7). Kabareskrim mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan pihak kepolisian Malaysia dalam menangkap Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 silam. Pelarian Djoko Tjandra berawal ketika pada Agustus 2000 didakwa oleh JPU Antasari Azhar melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Baca Juga

Tangkap Djoko Tjandra, Polisi Dinilai Solid

Namun, Majelis hakim memutuskan Djoko Tjandra lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya tersebut bukanlah tindak pidana, melainkan perdata.

Lalu Oktober 2008, Kejagung kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus tersebut. Pada Juni 2009 Mahkamah Agung (MA) menerima PK yang diajukan Kejagung dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Djoko Tjandra, selain denda Rp 15 juta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Beri Bantuan Rp10 Juta ke Sekolah Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Beri Bantuan Rp10 Juta ke Sekolah Islam

Beredar surat elektronik yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE
Indonesia
Pengunggah Kolase Maruf Amin-Kakek Sugiono Dijerat UU ITE

pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

PDIP Anggap Anies tak Tegas soal Pelanggaran Prokes COVID-19 di Jakarta
Indonesia
PDIP Anggap Anies tak Tegas soal Pelanggaran Prokes COVID-19 di Jakarta

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menyebut, Anies tak punya keberanian untuk menerapkan sanksi tegas.

Gubernur Sulsel Nurdin Bantah Terlibat Korupsi, Begini Tanggapan KPK
Indonesia
Gubernur Sulsel Nurdin Bantah Terlibat Korupsi, Begini Tanggapan KPK

"Tersangka membantah hal biasa dan itu hak yang bersangkutan," ujar Ali

Tragedi di Waduk Kedung Ombo, Bapas Upayakan Hukuman Diversi pada Nahkoda Kapal
Indonesia
Tragedi di Waduk Kedung Ombo, Bapas Upayakan Hukuman Diversi pada Nahkoda Kapal

"Proses diversi baru bisa kami dilaksanakan setelah ada uang duka dari pihak GTH kepada pihak keluarga sembilan korban," ujar Kasi Bimbingan Klien Anak Bapas Surakarta, Saptiroch Mahanani, Selasa (25/5).

Peringati HUT RI, Anak Buah Anies Wajibkan Warga Berdiri 3 Menit saat 17 Agustus
Indonesia
Peringati HUT RI, Anak Buah Anies Wajibkan Warga Berdiri 3 Menit saat 17 Agustus

Hal itu tindak lanjuti dari Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B- 492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020.

Usut Kasus Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Usut Kasus Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

KPK terus mengembangkan dan mendalami kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Catridge Rokok Elektrik Kini Harus Bayar Cukai
Indonesia
Catridge Rokok Elektrik Kini Harus Bayar Cukai

Melalui PMK baru, definisi kemasan ditambahkan menjadi kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang kena cukai dan hanya dapat dibuka pada satu sisi.

Warga Tuntut Ganti Rugi Banjir, Wagub DKI: Kami Cari Solusi Terbaik
Indonesia
Warga Tuntut Ganti Rugi Banjir, Wagub DKI: Kami Cari Solusi Terbaik

Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai soal masyarakat yang menuntut ganti rugi atas banjir.

Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Bisa Sidang di Tempat
Indonesia
Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Bisa Sidang di Tempat

Mereka kemudian didata petugas dan langsung mengikuti persidangan