Belum Laporkan Harta Kekayaan, Kasad Sempat Konsultasi dengan KPK

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, pihak yang mewakili Andika sempat berkonsultasi dengan KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Pekan lalu, KPK telah dihubungi oleh pihak yang mewakili Kasad dan konsultasi terkait LHKPN," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Jumat (18/6).

Baca Juga:

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

Dalam konsultasi itu, tim KPK telah menjelaskan kepada pihak Andika mengenai LHKPN. Tim KPK juga memberikan isian e-filling dan dikembalikan ke KPK agar Andika memiliki akun e-LHKPN.

"Setelah memiliki akun e-LHKPN, wajib lapor dapat secara mandiri mengisi laporan kekayaannya secara online. Jika mengalami kesulitan dalam proses pengisian LHKPN, dapat menghubungi tim. KPK selalu terbuka untuk membantu WL (wajib lapor)," ujar Ipi.

KPK mengingatkan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban penyelenggara negara berdasarkan undang-undang.

Diketahui, penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I. Dengan demikian seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.

"KPK mengimbau PN (penyelenggara negara) patuh memenuhi kewajibannya," imbuhnya.

Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)
Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

Diberitakan, semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kasad pada Kamis (22/11/2018) silam, Andika Perkasa belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Hal ini setidaknya diketahui dari tidak ditemukannya nama Andika Perkasa dalam mesin pencarian di situs elhkpn.kpk.go.id.

"Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan Kasad TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor. KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ipi, Kamis (17/6).

Ipi menjelaskan, LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Baca Juga:

KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap

Sebagai instrumen pengawasan bagi para penyelenggara negara, kewajiban LHKPN juga diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.

"Informasi tentang kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id. KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Kabareskrim Baru Terakhir Lapor LHKPN Tahun 2016, Berapa Jumlah Hartanya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies
Indonesia
LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Warga Ibu Kota Diminta Waspadai Hujan Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Warga Ibu Kota Diminta Waspadai Hujan Petir dan Angin Kencang

BMKG memprakirakan sejumlah wilayah di DKI Jakarta akan diguyur hujan disertai petir dan angin kencang pada malam dan dini hari.

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mayat Perempuan Terbakar di Dalam Mobil
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mayat Perempuan Terbakar di Dalam Mobil

Polres Sukoharjo dibantu Polda Jawa Tengah berhasil menangkap dua terduga pelaku pembunuhan Yulia (42) yang diitemukan terbakar di dalam mobil, Selasa (20/10).

Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian
Indonesia
Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian

Menurutnya, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

Polda Riau Bongkar Sindikat Pembuatan Surat COVID-19 Palsu yang Libatkan Rumah Sakit
Indonesia
Polda Riau Bongkar Sindikat Pembuatan Surat COVID-19 Palsu yang Libatkan Rumah Sakit

Saat ini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif

Pemkot Jakpus Rombak GOR dan Balai Jadi Tempat Pasien COVID-19
Indonesia
Pemkot Jakpus Rombak GOR dan Balai Jadi Tempat Pasien COVID-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menyulap gelanggang olahraga dan balai untuk dijadikan sebagai lokasi penampungan pasien terkonfirmasi COVID-19.

Kekerasan Anggota TNI ke Orang Papua Eksesif, Moeldoko: di Luar Standar
Indonesia
Aturan TNI Ikut Libas Terorisme Segera Dibahas DPR
Indonesia
Aturan TNI Ikut Libas Terorisme Segera Dibahas DPR

Agar upaya penanggulangan aksi terorisme bisa berjalan efektif. Meskipun tindakan teror ada tingkatannya, perlu sinergi yang kuat antara TNI dan Polri.

Kapolri Perintahkan Anggotanya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anggotanya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Kasus COVID-19 Kelompok Lansia Cenderung Naik Usai Lebaran
Indonesia
Kasus COVID-19 Kelompok Lansia Cenderung Naik Usai Lebaran

Kasus penularan COVID-19 pada kelompok lanjut usia (lansia) mengalami kecenderungan peningkatan usai libur Lebaran 2021.