Belum Laporkan Harta Kekayaan, Kasad Sempat Konsultasi dengan KPK

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, pihak yang mewakili Andika sempat berkonsultasi dengan KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Pekan lalu, KPK telah dihubungi oleh pihak yang mewakili Kasad dan konsultasi terkait LHKPN," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Jumat (18/6).

Baca Juga:

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

Dalam konsultasi itu, tim KPK telah menjelaskan kepada pihak Andika mengenai LHKPN. Tim KPK juga memberikan isian e-filling dan dikembalikan ke KPK agar Andika memiliki akun e-LHKPN.

"Setelah memiliki akun e-LHKPN, wajib lapor dapat secara mandiri mengisi laporan kekayaannya secara online. Jika mengalami kesulitan dalam proses pengisian LHKPN, dapat menghubungi tim. KPK selalu terbuka untuk membantu WL (wajib lapor)," ujar Ipi.

KPK mengingatkan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban penyelenggara negara berdasarkan undang-undang.

Diketahui, penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I. Dengan demikian seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.

"KPK mengimbau PN (penyelenggara negara) patuh memenuhi kewajibannya," imbuhnya.

Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)
Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

Diberitakan, semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kasad pada Kamis (22/11/2018) silam, Andika Perkasa belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Hal ini setidaknya diketahui dari tidak ditemukannya nama Andika Perkasa dalam mesin pencarian di situs elhkpn.kpk.go.id.

"Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan Kasad TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor. KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ipi, Kamis (17/6).

Ipi menjelaskan, LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Baca Juga:

KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap

Sebagai instrumen pengawasan bagi para penyelenggara negara, kewajiban LHKPN juga diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.

"Informasi tentang kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id. KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Kabareskrim Baru Terakhir Lapor LHKPN Tahun 2016, Berapa Jumlah Hartanya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pergerakan Penumpang di Bandara Yogyakarta Masih Normal
Indonesia
Pergerakan Penumpang di Bandara Yogyakarta Masih Normal

Penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, DIY tidak mengalami kenaikan imbas dari larangan mudik dari pemerintah pusat.

MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis
Indonesia
MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis

MPR menyoroti kesehatan mental tenaga medis dikarenakan masih meningkatnya kasus virus corona (COVID-19.

Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi
Indonesia
Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi

WP KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41/2020

Reaksi Pengacara Rizieq Tahu Atribut FPI Ditemukan Saat Penangkapan Teroris
Indonesia
Reaksi Pengacara Rizieq Tahu Atribut FPI Ditemukan Saat Penangkapan Teroris

HH tertera berkedudukan sebagai Wakil Ketua Bidang Jihad

Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme
Indonesia
Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme

Ia tidak ingin jaringan 5G di Indonesia jangan sampai dimanfaatkan untuk radikalisme.

Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara

Untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, untuk kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunungapi di 2020.

Cerita Cak Imin yang Pidatonya Pernah Diluruskan Gus Dur
Indonesia
Cerita Cak Imin yang Pidatonya Pernah Diluruskan Gus Dur

Membaca sejarah Gus Dur sama dengan membaca sejarah bangsa

Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana

“Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja

Dalam DIM pasal 23, 24, dan 25 RUU Cipta Kerja perihal ketentuan pemutusan sanksi terhadap pelanggaran, pembahasan agar dilakukan kembali dalam rapat berikutnya bersama Tim Musyawarah (Timus).

KPK-Bareskrim Bidik Bupati Nganjuk Sejak April 2021
Indonesia
KPK-Bareskrim Bidik Bupati Nganjuk Sejak April 2021

Tim Gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk