Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Merahputih.com - Rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Mariani Soemarno untuk dimintai keterangan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ternyata hanya isapan jempol semata.

Memasuki dua bulan persidangan kasus Jiwasraya, korsp Adiyaksa belum juga menyentuh wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu. Padahal keterangan Rini Soemarno sangat penting guna mendapatkan keterangan yang jelas terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya.

“Saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Kejagung. Kok nggak berani panggil Rini. Jangan sampai ada kongkalikong,” ujar Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta, Selasa (28/7).

Baca Juga

Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group

Kejagung sempat berjanji melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk mengumpulkan informasi terkait kasus Jiwasraya. Salah satu nama yang mencuat dan berpotensi dipanggil adalah Rini Soemarno. Namun hingga kini, rencana pemanggilan Rini tidak jelas.

“Rini ini sangat kebal ya, sangat sakti ya, sampai-sampai tak tersentuh hukum,” tegas Daeng.

Menurut Daeng, peran Rini Soemarno dalam kasus Jiwasraya tidak bisa dikesampingkan. Apalagi, kasus ini mencuat beberapa hari sebelum masa jabatannya habis. Karenanya, dia harus diperiksa.

“Saya kira, demi persamaan dimuka hukum, Rini harus diperiksa. Kejaksaan nggak perlu lindungi si Rini ini,” pintanya.

Daeng mensinyalir Rini terlibat dalam skandal Jiwasraya ini. Karena saat menjabat Menteri BUMN pun, Rini sudah mengetahui kondisi internal Jiwasraya. Namun, dia membiarkannya sehingga Jiwasraya babak belur seperti sekarang ini.

“Kenapa saat menjabat Meneg BUMN, dia membiarkan ini? Tiga hari sebelum angkat kaki dari BUMN, dia bikin laporan. Saya melihat ada sesuatu di balik laporan Rini Soemarno. Jadi seolah-olah dia pahlawan. Padahal dia mewariskan banyak nasalah,” terangnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Sebagai menteri dia tidak mungkin tidak tahu mengenai apa yang dilakukan Jiwasraya. Itu kegiatan investasi yang menjadi modus korupai jiwasraya melibatkan uang sangat besar. Pemanggilan Rini diperlukan semata mata untuk mencari titik terang kasus ini. Tak ada yang perlu disembunyikan.

Sebelumnya, anggota Panja Jiwasraya Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengatakan perlunya pendalaman terkait peran Rini Soemarno.

“Ini kan (kasus Jiwasraya) laporan dari Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno. Saya minta, perlu pendalaman juga keterangan Bu Rini,” pintanya.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Jiwasraya

Menurutnya, keterangan Rini sangat diperlukan guna mengungkap motif laporannya itu. “Kenapa pada saat tidak menjadi menteri, tiba-tiba dia membuat laporan seperti itu. Padahal itu menjadi bagian dari tanggungjawab Rini Sumarno selaku Meneg BUMN,” pintanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, meminta Menteri BUMN Erick Thohir membereskan semua warisan kepentingan terselubung dari Rini Soemarno. "Begitu banyak pekerjaan rumah akibat banyaknya vested interest ketika dipimpin Rini Soemarno,” terangnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi
Indonesia
Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi

Sekretaris Kabinet yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung menilai, banjir Jakarta yang terjadi saat ini adalah bukan banjir yang biasa.

Polisi Buka Kemungkinan Buka-Tutup Jalan Ring 1 dan 2 di Bandung Saat 'Weekday'
Indonesia
Polisi Buka Kemungkinan Buka-Tutup Jalan Ring 1 dan 2 di Bandung Saat 'Weekday'

Adapun penutupan jalan pada akhir pekan itu, dilakukan dua kali

Anita Kolopaking Dipersilakan Gugat Penyidik ke Pengadilan
Indonesia
Anita Kolopaking Dipersilakan Gugat Penyidik ke Pengadilan

Keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik

COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI
Indonesia
COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI

“Beliau menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan dari PPKM Mikro ini benar-benar sesuai dengan yang sudah dirumuskan,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina
Indonesia
Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina

BMKG mengatakan dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia

Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies
Indonesia
Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies

Kamil juga mengklaim telah meminta kepada pendukung Rizieq dan FPI untuk tidak datang

Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup
Indonesia
Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada SEMA Nomor 9 tahun 2020 tanggal 7 September 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Kapal TNI Dikejar-kejar Malaysia di Wilayah Sendiri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapal TNI Dikejar-kejar Malaysia di Wilayah Sendiri

Beredar informasi dari akun Facebook Princess berupa sebuah video dengan klaim kapal TNI Indonesia dikejar oleh kapal dan helikopter dari Malaysia.

Rp192 Triliun Sudah Dikucurkan Buat Pulihkan Ekonomi
Lainnya
Rp192 Triliun Sudah Dikucurkan Buat Pulihkan Ekonomi

Pemerintah melakukan berbagai langkah agar serapan optimal, diantaranya perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020.

Peminat Surat Utang Negara Meningkat di Februari Ini
Indonesia
Peminat Surat Utang Negara Meningkat di Februari Ini

partisipasi investor asing pada lelang Selasa (2/2), mencapai 17,6 persen dari total seluruh penawaran, atau meningkat signifikan dari lelang SUN sebelumnya yaitu sebesar 13,7 persen.