Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Merahputih.com - Rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Mariani Soemarno untuk dimintai keterangan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ternyata hanya isapan jempol semata.

Memasuki dua bulan persidangan kasus Jiwasraya, korsp Adiyaksa belum juga menyentuh wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu. Padahal keterangan Rini Soemarno sangat penting guna mendapatkan keterangan yang jelas terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya.

“Saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Kejagung. Kok nggak berani panggil Rini. Jangan sampai ada kongkalikong,” ujar Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta, Selasa (28/7).

Baca Juga

Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group

Kejagung sempat berjanji melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk mengumpulkan informasi terkait kasus Jiwasraya. Salah satu nama yang mencuat dan berpotensi dipanggil adalah Rini Soemarno. Namun hingga kini, rencana pemanggilan Rini tidak jelas.

“Rini ini sangat kebal ya, sangat sakti ya, sampai-sampai tak tersentuh hukum,” tegas Daeng.

Menurut Daeng, peran Rini Soemarno dalam kasus Jiwasraya tidak bisa dikesampingkan. Apalagi, kasus ini mencuat beberapa hari sebelum masa jabatannya habis. Karenanya, dia harus diperiksa.

“Saya kira, demi persamaan dimuka hukum, Rini harus diperiksa. Kejaksaan nggak perlu lindungi si Rini ini,” pintanya.

Daeng mensinyalir Rini terlibat dalam skandal Jiwasraya ini. Karena saat menjabat Menteri BUMN pun, Rini sudah mengetahui kondisi internal Jiwasraya. Namun, dia membiarkannya sehingga Jiwasraya babak belur seperti sekarang ini.

“Kenapa saat menjabat Meneg BUMN, dia membiarkan ini? Tiga hari sebelum angkat kaki dari BUMN, dia bikin laporan. Saya melihat ada sesuatu di balik laporan Rini Soemarno. Jadi seolah-olah dia pahlawan. Padahal dia mewariskan banyak nasalah,” terangnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Sebagai menteri dia tidak mungkin tidak tahu mengenai apa yang dilakukan Jiwasraya. Itu kegiatan investasi yang menjadi modus korupai jiwasraya melibatkan uang sangat besar. Pemanggilan Rini diperlukan semata mata untuk mencari titik terang kasus ini. Tak ada yang perlu disembunyikan.

Sebelumnya, anggota Panja Jiwasraya Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengatakan perlunya pendalaman terkait peran Rini Soemarno.

“Ini kan (kasus Jiwasraya) laporan dari Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno. Saya minta, perlu pendalaman juga keterangan Bu Rini,” pintanya.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Jiwasraya

Menurutnya, keterangan Rini sangat diperlukan guna mengungkap motif laporannya itu. “Kenapa pada saat tidak menjadi menteri, tiba-tiba dia membuat laporan seperti itu. Padahal itu menjadi bagian dari tanggungjawab Rini Sumarno selaku Meneg BUMN,” pintanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, meminta Menteri BUMN Erick Thohir membereskan semua warisan kepentingan terselubung dari Rini Soemarno. "Begitu banyak pekerjaan rumah akibat banyaknya vested interest ketika dipimpin Rini Soemarno,” terangnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans
Indonesia
Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

Penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan UU

BOR Turun 84 Persen, RSUD Dr Moewardi Solo Bongkar Tenda Darurat
Indonesia
BOR Turun 84 Persen, RSUD Dr Moewardi Solo Bongkar Tenda Darurat

Penurunan pasien COVID-19 membuat Manajemen RSUD dr Moewardi mulai membongkar satu tenda darurat di halaman parkir.

Setelah Bali, Sandiaga Uno Dorong Kerja Dari Kawasan Wisata Danau Toba
Indonesia
Setelah Bali, Sandiaga Uno Dorong Kerja Dari Kawasan Wisata Danau Toba

Sandi terus berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memaksimalkan infrastruktur, utamanya di 5 destinasi super prioritas.

PAN Dukung Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Acara Tahun Baru
Indonesia
PAN Dukung Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Acara Tahun Baru

"Aturan yang dibuat Pemprov kita hormati dan jalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati
Indonesia
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

"Selama belum ada keputusan partai terhadap nama calon tertentu, tentu belum ada kewajiban anggota untuk hanya mendukung satu nama saja," ujar Ray

Airlangga Tegaskan Pemerintah Terus Mengakselerasi Percepatan Vaksinasi
Indonesia
Airlangga Tegaskan Pemerintah Terus Mengakselerasi Percepatan Vaksinasi

Vaksinasi dosis ketiga sebagai booster kepada tenaga kesehatan juga telah dilakukan kepada 713.068 orang sedangkan vaksinasi anak usia 12-17 tahun telah dilakukan kepada 2,77 juta anak dengan dosis pertama dan 1,9 juta anak dosis kedua.

Pemprov Banten Tutup Kawasan Wisata di Zona Merah dan Oranye
Indonesia
Pemprov Banten Tutup Kawasan Wisata di Zona Merah dan Oranye

Pemerintah Provinsi Banten menutup tempat-tempat wisata di zona merah dan oranye COVID-19.

Menkes Sebut Pengorbanan Tenaga Medis yang Meninggal Tak Boleh Sia-Sia
Indonesia
Menkes Sebut Pengorbanan Tenaga Medis yang Meninggal Tak Boleh Sia-Sia

Angka tersebut memberikan dua makna yang harus disadari oleh masayarakat Indonesia

Begini Ketersediaan Air Bersih di Area Tanding PON Papua
Indonesia
Begini Ketersediaan Air Bersih di Area Tanding PON Papua

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melengkapi pembangunan sarana dan prasana air bersih untuk mendukung penyediaan air minum venue PON XX di Provinsi Papua.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Russia Ungkap Virus COVID-19 Akibat Gelombang Elektromagnetik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Russia Ungkap Virus COVID-19 Akibat Gelombang Elektromagnetik

Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa untuk mengobati COVID-19, hanya dibutuhkan aspirin 100 mg, apronic atau parasetamol 650 mg.