Belum Divaksin Booster, Tes PCR dan Antigen Kembali Diberlakukan PT KAI Penumpang KA Jarak Jauh. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pekan depan pemerintah melakukan beberapa pengetatan aturan untuk perjalanan. Termasuk penumpang yang akan menggunakan layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT KAI menyampaikan, pelanggan KA Jarak Jauh yang belum mendapatkan vaksinasi ketiga (booster) wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen yang berlaku mulai keberangkatan 17 Juli 2022.

Baca Juga:

KAI Siap Dukung Aturan Calon Penumpang Wajib Vaksin Booster

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19 tanggal 8 Juli 2022.

"KAI mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan kembali penyebaran COVID-19 di masyarakat," kata Joni di Jakarta, Minggu (10/7).

Joni mengimbau calon pelanggan untuk mulai melakukan vaksinasi hingga vaksin ke-3 untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19 pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KAI sendiri, sudah menyediakan fasilitas vaksinasi di berbagai lokasi stasiun dan klinik kesehatan KAI. Jumlahnya akan terus ditambah menjelang pemberlakuan SE Kemenhub No 72 tersebut pada 17 Juli mendatang.

Joni menyampaikan, dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, KAI telah mengintegrasikan ticketing system KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 pelanggan. Data tersebut dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Access, web KAI, dan pada saat boarding.

Adapun persyaratan lengkap perjalanan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal mulai 17 Juli:

1. Syarat Naik KA Jarak Jauh

  • Vaksin ketiga (booster), tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19.
  • Vaksin kedua, wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen 1x24 jam atau tes RT-PCR 3x24 jam.
  • Vaksin pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3x24 jam.
  • Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan hasil negatif tes RT-PCR 3x24 jam.
  • Pelanggan dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif screening CIVID-19. Jika vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3x24 jam.
  • Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen atau RT-PCR namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

2. Syarat Naik KA Lokal dan Aglomerasi

  • Vaksin minimal dosis pertama.
  • Tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen atau RT-PCR
  • Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
  • Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

"Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dipersilakan untuk membatalkan tiketnya," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Vaksinasi Wabah PMK di Jateng Mencapai 62 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Perintah Haji Isam Korting Pajak Jhonlin Baratama
Indonesia
KPK Dalami Perintah Haji Isam Korting Pajak Jhonlin Baratama

KPK bakal mendalami keterlibatan pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam dalam kasus dugaan suap pengondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama.

23 Terpidana Teroris Poso Ucapkan Ikrar Sumpah Setia Kepada NKRI
Indonesia
23 Terpidana Teroris Poso Ucapkan Ikrar Sumpah Setia Kepada NKRI

Supriadi alias Upik Pagar ditunjuk memimpin pembacaan ikrar

Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif
Indonesia
Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif

"Kalau Puan dipaksakan untuk maju dengan kondisi seperti ini, harapan PDI Perjuangan untuk memiliki presiden lagi menjadi susah," jelas Saiful.

Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo
Indonesia
Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo

Mahasiswa di Kota Solo ikut menyuarakan keperihatinan terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang masih terjadi hingga sekarang.

Prabowo Dinilai Khianati Kader Gerindra Kalau jadi Cawapres Puan
Indonesia
Prabowo Dinilai Khianati Kader Gerindra Kalau jadi Cawapres Puan

"Bukan nggak mungkin. Kalau Prabowo jadi wakil, yang kasihan itu Prabowo, mengkhianati kader partai yang berharap beliau menjadi presiden. Nggak cocok begitu kan menurut saya," kata Desmond

Polri Ungkap Modus Pencarian Dana Terorisme, dari Sumbangan Kemanusiaan hingga Pinjol
Indonesia
Polri Ungkap Modus Pencarian Dana Terorisme, dari Sumbangan Kemanusiaan hingga Pinjol

Terdapat sejumlah cara yang kerap dilakukan tersangka teroris di Indonesia dalam mengumpulkan dana untuk Negara Islam, Irak dan Suriah (ISIS).

Megawati Minta Negara Beri Penghormatan Terbaik Bagi Buya Syafii
Indonesia
Megawati Minta Negara Beri Penghormatan Terbaik Bagi Buya Syafii

Megawati dan keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Buya Syafii.

Polisi Pembanting Mahasiswa Masih Diperiksa Propam
Indonesia
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Bakal Daftar Peserta Pemilu ke KPU Secara Bersamaan
Indonesia
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Bakal Daftar Peserta Pemilu ke KPU Secara Bersamaan

Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN, Golkar, dan PPP, dijadwalkan mendaftar bersamaan. Mereka mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU RI di Jakarta, Rabu (3/8).

Komnas HAM Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaraan HAM di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaraan HAM di Kasus Brigadir J

Pelanggaran itu berupa hak hidup dan hak atas keadilan.