Belum Bahas Sekolah Tatap Muka Juli, Wagub DKI: Yang Penting Siswa Dapat Internet Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku belum menggelar rapat terkait sekolah tatap muka yang direncanakan Jokowi berlangsung pada Juli 2021 mendatang.

"Sekolah tatap muka nanti kita akan lihat, kita belum membahas sejauh itu," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/3).

Hal paling penting saat ini, kata dia, para siswa DKI baik SD, SMP, SMA mendapat materi pelajaran sesuai kurikulum dari pengajar di masa pandemi melalui belajar virtual atau online.

Baca Juga:

Malaysia Kembali Sekolah Tatap Muka 1 Maret

"Itu jauh lebih penting yang kita pikirkan, sehingga kami memberikan bantuan pulsa, menambah jaringan Wi-Fi, internet," tuturnya.

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini meminta kepada guru sekolah di Jakarta untuk terus memberikan inovasi dan kreativitas sehingga para murid tak bosan mengikuti pelajaran online.

Ilustrasi - Siswa melakukan pembelajaran di rumah. ANTARA/Indriani
Ilustrasi - Siswa melakukan pembelajaran di rumah. ANTARA/Indriani

"Agar memudahkan anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik," tutup Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginginkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dapat mulai dilaksanakan pada Juli 2021.

Baca Juga:

Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah

Hal itu lantaran vaksinasi COVID-19 terus dilakukan kepada guru dalam program vaksinasi nasional tahap kedua. Ditargetkan vaksinasi pengajar itu akan rampung pada Juni mendatang.

"Tenaga pendidik dan kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester ke-2 pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," kata Jokowi. (Asp)

Baca Juga:

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel
Indonesia
TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel

Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 7 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

 Wali Kota Bobby Yakin PTM Dilakukan Pada Juli 2021
Indonesia
Wali Kota Bobby Yakin PTM Dilakukan Pada Juli 2021

Pembelajaran akan lebih baik dilakukan secara tatap muka, karena mempertimbangkan psikologi siswa dan siswi.

Insan Pers Anggap Peraturan Kapolri Soal Media Terlalu Terburu-buru
Indonesia
Insan Pers Anggap Peraturan Kapolri Soal Media Terlalu Terburu-buru

Peraturan Kapolri yang melarang media menampilkan unsur kekerasan aparat dan penangkapan pelaku kejahatan dinilai memberatkan insan pers.

100 Ribu Buruh Divaksin, Kapolri: Protokol Kesehatan Jangan Diabaikan
Indonesia
100 Ribu Buruh Divaksin, Kapolri: Protokol Kesehatan Jangan Diabaikan

Vaksinasi buruh dilakukan secara bertahap. Untuk stok vaksin untuk industri masih aman dan akan terus dimaksimalkan bisa segera disuntikkan semua.

Bangun Pintu Air Rp80 Miliar, Menteri Basuki Janjikan Solo Tidak Banjir
Indonesia
Bangun Pintu Air Rp80 Miliar, Menteri Basuki Janjikan Solo Tidak Banjir

Nantinya, akan ada enam pompa dapat dioperasikan untuk memompa air dari Kali Pepe dimana lima diantaranya pompa utama dan satu pompa cadangan.

Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024
Indonesia
Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Batasi Mobilitas Warga, Jasa Marga Sekat 11 Tol Hingga 20 Juli
Indonesia
Batasi Mobilitas Warga, Jasa Marga Sekat 11 Tol Hingga 20 Juli

Jasa marga juga membantu penyampaian informasi penyekatan ini melalui media massa

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

MAKI: Jika Cukup Bukti, KPK Jangan Ragu Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka
Indonesia
MAKI: Jika Cukup Bukti, KPK Jangan Ragu Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka

MAKI menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tak segan menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara.

Viral Perabotan Rumah Mewah Dilucuti Penyewa, Polisi Tangkap Pelakunya
Indonesia
Viral Perabotan Rumah Mewah Dilucuti Penyewa, Polisi Tangkap Pelakunya

Bahkan, tralisnya pun ikut dicopot oleh si penyewa