Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pengenaan PPN pada Sembilan Bahan Pokok (Sembako). Padahal, Pemerintah saat ini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sri Mulyani menjelaskan, draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pihak DPR RI namun belum dibahas. Sehingga sangat disayangkan muncul kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Baca Juga:

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.

"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong," ujarnya.

Ia menuturkan pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai isu ini karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI.

"Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden," tegasnya.

Ia menjelaskan, RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya.

Sri Mulyani memastikan, saat ini pemerintah masih terus memetakan dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi," katanya.

Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN dengan tetap menjaga momentum pemulihan seiring dengan pembangunan pondasi ekonomi dan perpajakan agar tetap kuat ke depannya.

"Tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi XI sebagai partner kami kenapa ada policy seolah-olah itu sudah naik padahal tidak," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Naikkan Harga Saat Bencana, Gubernur NTT Bakal Tutup Toko Bahan Bangunan
Indonesia
Naikkan Harga Saat Bencana, Gubernur NTT Bakal Tutup Toko Bahan Bangunan

Para pemilik toko dan pedagang bahan bangunan bisa lebih berempati terhadap korban dengan salah satunya tidak mematok harga tinggi atas dagangaanya.

Sering Kritisi Pemerintah, 'Duo Nyinyir' Ini Malah Diganjar Bintang Mahaputra Naraya
Indonesia
Kapolda Metro Buka-bukaan Alasan Jakarta Paling Banyak Penderita COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Buka-bukaan Alasan Jakarta Paling Banyak Penderita COVID-19

Lalu, bulan Oktober merupakan kampanye jaga jarak

Kejagung Tetapkan Kajari Indragiri Hulu Tersangka Pemerasan 64 Kepala Sekolah
Indonesia
Kejagung Tetapkan Kajari Indragiri Hulu Tersangka Pemerasan 64 Kepala Sekolah

diduga melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatannya.

Diminta Keluarga Jaga Etika, Paman Menantu Jokowi Mundur dari Pilkada Tapanuli Selatan
Indonesia
Diminta Keluarga Jaga Etika, Paman Menantu Jokowi Mundur dari Pilkada Tapanuli Selatan

Bobby, yang juga keponakannya, maju dalam pertarungan Pilkada Kota Medan diusung PDIP, partai tempat Jokowi bernaung.

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia
Indonesia
Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

"Tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Felippa

KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar
Indonesia
KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar

Sementara pada 2020 KBRI telah menyelesaikan 69 kasus pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

KPK Evaluasi Total Satgas Pemburu Harun Masiku
Indonesia
KPK Evaluasi Total Satgas Pemburu Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengevaluasi tim satgas yang memburu Harun Masiku.

Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan
Indonesia
Mudik Dilarang, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Cek Terminal Bayangan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta kepada jajaran Pemprov DKI untuk mengecek terminal bayangan di Ibu Kota. Hal ini bertujuan mencegah warga pulang kampung.

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Sebanyak 1.200 responden berhasil ditelepon oleh LSI