Headline
Belum Ada Payung Hukum untuk Ekonomi Kerakyatan, DPR Ajukan UU Kewirausahaan Petugas melayani nasabah dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor BNI Cabang Melawai, Jakarta (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

MerahPutih.Com - Geliat ekonomi kerakyatan yang terwujud dalam usaha kecil dan menengah sebetulnya belum memiliki payung hukum yang jelas. Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra mendorong terbentuknya Undang-undang tentang kewirausahaan karena regulasi tersebut dinilai dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha dan memberi jaminan terhadap pengusaha pemula.

"Kita belum memiliki regulasi terkait kewirausahaan, sehingga ini yang pertama, keberadaan regulasi tersebut sangat diperlukan terlebih pengusaha pemula yang minim modal," katanya di Cianjur, Minggu (21/10).

Regulasi terkait kewirausahaan tersebut sudah menjadi usulan sejak dia belum masuk ke parlemen. Saat ini, regulasi tentang kewirausahaan sedang dalam tahapan penyusunan dan ditargetkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat.

Ia menuturkan, dalam UU Kewirausahaan akan diatur terkait pengusaha pemula dan bermodal kecil untuk didorong agar tetap menjalankan usaha dan lebih berkembang dengan jaminan permodalan yang lebih mudah.

Ilustrasi
Ilustrasi ekonomi kerakyatan (ANTARA FOTO)

"Selama ini banyak pengusaha pemula yang sulit dan kembali mengurungkan niatnya untuk berwirausaha karena permodalan. Untuk meminjam ke bank dan lainnya mereka harus memiliki jaminan, sementara kondisinya sangat terbatas," ucapnya.

Pihaknya sebagaimana dilansir Antara mendorong regulasi segera ditetapkan agar pengusaha di Indonesia dapat terus bertambah karena dengan semakin banyak pelaku usaha, semakin membaik perekonomian di negeri ini.

Pemuda diharapkan tidak terpaku menjadi pegawai ketika lulus sekolah, tapi lebih memilih berwirausaha sebagai tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan.

"Persentase pengusaha di Indonesia, termasuk di Cianjur dapat meningkat dengan adanya regulasi tersebut agar perekonomian lebih sehat, usaha tidak lagi dikuasai segelintir pengusaha yang memang sudah besar," pungkas Eka Sastra.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Diwarnai Hattrick Rivaldo Todd Ferre, Timnas U-19 Kalah Tipis dari Qatar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri, Jumat (11/9).

Pemprov DKI Janji Keruk Sungai dan Saluran Air Atasi Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Janji Keruk Sungai dan Saluran Air Atasi Banjir

“Akan kita lakukan pengerukan untuk persiapan beberapa tahun ke depan," tandasnya.

Keok Lawan Sofyan Basir di Sidang Korupsi, Begini Reaksi Bos KPK
Indonesia
Keok Lawan Sofyan Basir di Sidang Korupsi, Begini Reaksi Bos KPK

Vonis bebas Sofyan Basir kekalahan pertama KPK di pengadilan tingkat pertama.

 Stok Darah di RSPAD Menipis, Jenderal Andika Perintahkan TNI AD Donor Darah
Indonesia
Stok Darah di RSPAD Menipis, Jenderal Andika Perintahkan TNI AD Donor Darah

"Ketersediaan kantong darah RSPAD sudah menipis. Saya arahkan prajurit TNI AD region DKI Jakarta dan Tangerang untuk mendonorkan darah," kata Jenderal Andika

KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurhadi

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka

Mayoritas Wali Murid di Gresik Tolak Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
Mayoritas Wali Murid di Gresik Tolak Pembelajaran Tatap Muka

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah Gresik menuai pro dan kontra dari pengajar dan wali murid.

Anggota Fraksi PKS Sumbangkan Gaji untuk Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Anggota Fraksi PKS Sumbangkan Gaji untuk Warga Terdampak COVID-19

Sumbangan gaji anggota dewan ini sebagai bentuk kepedulian partai untuk turut serta mencegah penyebaran COVID-19.

DPRD dan Pemprov DKI Setujui APBD DKI Rp87,9 Triliun
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Setujui APBD DKI Rp87,9 Triliun

DPRD DKI memutuskan total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,96 miliar.

'Counter Attack' Iran Bikin IHSG Melemah
Indonesia
'Counter Attack' Iran Bikin IHSG Melemah

Iran menggempur pangkalan udara Irak al Asad pada Rabu pagi

Ini Penyebab Tewasnya Lima ABK di Ruang Pendingin Kapal Kepulauan Seribu
Indonesia
Ini Penyebab Tewasnya Lima ABK di Ruang Pendingin Kapal Kepulauan Seribu

Penemuan lima mayat tersebut berawal saat polisi melakukan kegiatan patroli operasi yustisi.