Belum Ada Kepgub, Dana Bansos di DKI Rawan Dikorupsi Bantuan sembako sebagai bantuan pangan akibat wabah COVID-19 di kawasan RW 03 Kebon Kacang, Jakarta, Minggu (12/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.?

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum melaksanakan amanat Peraturan Gubernur (Pergub) 33 Tahun 2020 tentang penetapan penerima bansos.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) di pergub tersebut bahwa penetapan penerima bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya ditetapkan dengan keputusan gubernur (kepgub).

Baca Juga:

Mahasiswa Kedokteran UNS Terpapar COVID-19 Bertambah, Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta

Roy mengatakan, per hari Sabtu 18 April, kepgub yang dimaksud tersebut belum ada, baik dipublikasi resmi maupun media pemberitaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tanpa alasan hukum yang jelas, dana bansos dapat menimbulkan kerancuan dalam pengalokasian dan distribusinya. Bahkan dapat berimplikasi korupsi bantuan yang masif," terang Roy dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (20/4).

Jakarta mulai salurkan bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar. (Antara)
Jakarta mulai salurkan bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar. (Antara)Caption

Roy menegaskan, keberadaan kepgub itu penting sebagai legalitas formal dalam penyaluran bansos sembako atau bansos lainnya.

"Kepgub juga menjadi rujukan dalam mengevaluasi ketetapan sasaran, efektivitas dan akuntabilitas dana bantuan," jelas Roy.

Roy menambahkan, bila dana paket sembako akan diambil dari pos bansos eksisting saat ini, maka gubernur perlu merevisi dahulu Kepgub Nomor 143 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Baca Juga:

Update COVID-19 DKI Senin (20/4): 3.112 Orang Positif dan 237 Pasien Sembuh

Pasalnya, kepgub itu lebih menekankan pemberian hibah/bansos hanya dalam bentuk uang bukan barang. Selain itu, kepgub mewajibkan penerima dana bantuan untuk melaporkan penggunaanya kepada Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diketahui, bantuan sosial yang diberikan Anies berupa paket sembako. Isinya beras, minyak goreng, sarden, masker, dan sabun mandi.

Anies, kata Roy, perlu mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur penganggaran jaringan pengaman sosial COVID-19 agar tidak menimbulkan persoalan sosial dan hukum di masa depan. (Knu)

Baca Juga:

Empat Tim Medis Positif Corona, RSUP Sardjito Perketat Skrining Pengunjung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Sentuh Aspek Pencegahan Penularan, PPKM Tidak Efektif Kendalikan COVID-19
Indonesia
Tak Sentuh Aspek Pencegahan Penularan, PPKM Tidak Efektif Kendalikan COVID-19

PPKM Jawa dan Bali periode pertama 11 hingga 25 Januari

Menkes Pastikan 1,46 Juta Nakes Divaksin COVID-19 Januari-Februari
Indonesia
Menkes Pastikan 1,46 Juta Nakes Divaksin COVID-19 Januari-Februari

Budi Gunadi Sadikin memastikan, sebanyak 1,46 juta orang tenaga kesehatan akan disuntik vaksin COVID-19 Sinovac pada Januari-Februari.

Kosgoro 1957 Deklarasikan Airlangga Capres 2024
Indonesia
Kosgoro 1957 Deklarasikan Airlangga Capres 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta Kosgoro 1957, kembali menghidupkan dan memberdayakan koperasi untuk membantu perekonomian warga.

Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19
Indonesia
Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19

Polri tidak menoleransi bentuk penyelewengan dana bansos COVID-19 dalam bentuk apapun

Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat

Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya bakal calon kepala daerah hanya peduli pada kekuasaan, tidak pada keselamatan warganya di tengah pandemi.

TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT
Indonesia
TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT

Selain membawa bantuan untuk korban bencana alam di NTT dan NTB, TNI juga memberangkatkan prajuritnya untuk membantu evakuasi dan pertolongan pertama.

Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan
Indonesia
Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan

Saat memasuki uji coba klinis pertama, vaksin akan diregistrasi dan terdaftar di WHO

Pasien COVID-19 di Secapa AD Merosot 459 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di Secapa AD Merosot 459 Orang

Dari total 1.308 pasien positif COVID-19 di Secapa AD sudah berkurang 459 orang.

Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM
Indonesia
Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM

Ikhsan lebih setuju, jika pelaku rumah makan hanya diharuskan menaati protokol kesehatan

UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas

“Memang akan mempercepat proses perizinan tapi berdampak pada bertambahnya kemacetan lalu lintas sekitar lokasi,” kata Munawar