Belum Ada Calon Jemaah Haji DIY Tarik Dana Pelunasan Ilustrasi (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan, ribuan calon haji belum ada yang menarik dana pelunasan menyusul keputusan pemerintah meniadakan keberangkatan tahun ini.

"Sampai sekarang dari lima kabupaten/kota di DIY belum ada yang menarik dana pelunasan haji," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY Sigit Warsita di Yogyakarta, Jumat (11/06).

Sigit menyebutkan bahwa kuota haji di DIY yang seharusnya berangkat pada musim haji tahun ini sebanyak 3.116 orang. Jika ditambah dengan petugas daerah dan perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh (KBIHU), maka jumlahnya menjadi 3.147 orang.

Baca Juga:

Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia

"Petugas daerah ada 27 dan KBIHU empat orang," kata dia.

Menurut Sigit, Kanwil Kemenag DIY mempersilakan seluruh calon haji (calhaj) di DIY yang sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) namun ingin menarik kembali dana itu.

Namun demikian, apabila dana pelunasan itu tidak ditarik kembali, menurut Sigit, selain disimpan untuk pemberangkatan tahun depan, dana itu akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang nilai manfaat atau keuntungannya akan kembali kepada jamaah.

Arsip Foto. Jamaah calon haji asal Yogyakarta menunggu antrean pemeriksaan barang bawaan di asrama haji Donohudan Boyolali. (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)
Arsip Foto. Jamaah calon haji asal Yogyakarta menunggu antrean pemeriksaan barang bawaan di asrama haji Donohudan Boyolali. (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)

"Kalau ditarik nanti justru kerepotan saat mau melunasi kembali," ujar dia.

Mengingat belum ada kepastian keberangkatan, ia telah meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel untuk menghentikan sementara pendaftaran calon jamaah ibadah umrah.

Baca Juga:

Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022

Namun demikian, untuk pendaftaran haji masih terbuka lebar.

Ia menyebutkan, sampai saat ini, daftar tunggu haji di DIY hingga 2051, sehingga calon jamaah yang mendaftar pada tahun ini baru akan diberangkatkan ke tanah suci dalam jangka waktu tiga puluh tahun mendatang.

"Kalau untuk haji silakan tetap mendaftar karena daftar tunggunya masih lama. Sampai sekarang (daftar tunggu) masih 30 tahun," kata dia. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga:

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cengkareng Jadi Proyek Rintisan Kampung Tangguh Ala Kapolda Fadil
Indonesia
Cengkareng Jadi Proyek Rintisan Kampung Tangguh Ala Kapolda Fadil

Perangkat untuk mendirikan Kampung Tangguh di Rumah Susun Cengkareng Timur telah disiapkan.

Baru Hirup Udara Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Kembali Ditangkap KPK
Indonesia
BMKG Prakirakan Lima Wilayah DKI Dilanda Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Prakirakan Lima Wilayah DKI Dilanda Hujan Disertai Petir

BMKG bahkan menyampaikan peringatan dini untuk warga Jakarta Selatan

Tiga Tahanan dan Satu Narapi Rutan Banda Aceh Kabur
Indonesia
Tiga Tahanan dan Satu Narapi Rutan Banda Aceh Kabur

Tiga tahanan dan seorang narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh yang berada di kawasan Kahju, Aceh Besar, kabur.

Masa Pandemi, Dana Kelola Haji Meningkat Rp18 Triliun
Indonesia
Masa Pandemi, Dana Kelola Haji Meningkat Rp18 Triliun

Dana kelolaan haji pada 2020 itu akan tetap tumbuh sekitar 10 persen, bahkan jika ibadah haji pada tahun tersebut tetap dilaksanakan.

UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online
Indonesia
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online

"UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran, makanya kita berikan bahan ajarnya, kalau tidak ada RPP justru guru akan kesulitan," ujar Anies

Buntut Pernyataan Presiden Prancis, Jokowi Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik
Indonesia
Buntut Pernyataan Presiden Prancis, Jokowi Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik

Yang dilakukan Presiden Prancis menimbulkan ketegangan baru terhadap negara-negara muslim di dunia. Bahkan, kejadian ini dapat merusak perdamaian internasional.

Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan
Indonesia
Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan

Pada prinsipnya semakin cepat omnibus law tersebut dirumuskan dan disahkan, semakin cepat pula bisa diberlakukan.

Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda
Indonesia
Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda

Satkornas Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi

Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.