Belasan Ribu Dukungan Untuk Petisi Tolak Revisi UU MD3 Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Merahputih.com - Belasan ribu orang ikut menandatangani petisi untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Pantauan merahputih.com pada Rabu (14/2) pukul 18.27 WIB, sebanyak 42.635 orang sudah ikut menandatangani petisi melalui situs Change.org.

Petisi itu dibuat oleh Koalisi UU MD3. Pembuat petisi menilai DPR tak boleh mempidanakan pengkritiknya. Petisi didukung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

"Di saat perhatian kita tertuju pada berbagai isu, UU MD3 kembali direvisi dalam waktu beberapa hari saja. Padahal bisanya revisi undang-undang itu bisa lama sekali. Kok bisa yang ini cepet banget?," tulis di pembuat petisi.

Dalam pembuat petisi juga dibeberkan mengenai isi revisi UU MD3 yang akan membuat anggota DPR kebal hukum. Pertama, Tiap orang yang dianggap “merendahkan DPR” dapat dipenjara.

"Ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter. 250 juta masyarakat terancam dengan peraturan ini, apalagi jelang pilkada, pileg, dan pilpres. Mau bentuknya seperti meme setnov dulu, ataupun tweet, bahkan dikutip di media sekali pun bisa kena,"

Kedua, jika pengkritik tidak datang dipanggil DPR, bisa dipanggil paksa oleh Polisi.

"Pemanggilan paksa ini termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR. Langkah ini bisa menjadi intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK," tulisnya.

Ketiga, jika anggota dewan ingin diperiksa dalam sebuah kasus harus mendapat persetujuan MKD.

"Hal ini dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi. Lama-kelamaan, ini akan membuat korupsi makin tumbuh subur di DPR,"

Bahkan, pembuat petisi juga membeberkan mengenai 8 Partai Politik yang mendukung revisi UU MD3. Partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, PAN dan PKB.

"Kalau kamu juga tidak setuju wakil rakyat tidak boleh dikritik rakyat, tanda-tangani petisi ini dan sebar ke semua teman-temanmu," ajak pembuat petisi. (ayp)

Kredit : anggayudha

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH