Belasan Kampanye Calon Kepala Daerah di Jateng Dibubarkan Bawaslu bubarkan konvoi kampanye pilkada oleh pendukung paslon. Foto: Bawaslu RI

MerahPutih.com - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membubarkan 14 kasus konvoi kampanye pilkada yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon (paslon).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Saka, menyebut dari 14 pembubaran yang dilakukan, tujuh di antaranya terjadi di Sukoharjo. Kemudian, di Klaten sebanyak lima kali dan Kabupaten Pekalongan sebanyak dua kali.

Baca Juga

429.231 Lembar Surat Suara Tiba di KPU Solo

"Yang terbaru, konvoi terjadi di Kabupaten Pekalongan pada 18 November lalu. Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah membubarkan arak-arakan kampanye yang dilakukan oleh beberapa laskar relawan para paslon," kata Fajar dalam keteranganya, Minggu (22/11).

Dia menjelaskan pembubaran konvoi yang dilakukan Bawaslu karena melanggar protokol kesehatan. Dalam membubarkan, kata dia Bawaslu selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Ada peserta konvoi dengan legowo membubarkan diri, tetapi ada juga massa yang sudah dilarang konvoi tapi yang bersangkutan tetap melakukan konvoi," ujarnya.

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: ANTARA

Ia meminta agar kampanye di masa pandemi harus sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

"Apalagi konvoi juga melanggar larangan dalam kampanye sehingga para pengawas pilkada di Jawa Tengah tidak tinggal diam," tegasnya.

Ia mencontohkan, berdasarkan Pasal 69 huruf j UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebut dalam kampanye dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraaan di jalan raya.

Pelanggaran tersebut dikenai sanksi peringatan tertulis walapun belum menimbulkan gangguan. Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan pencegahan adanya konvoi di tahapan kampanye Pilkada 2020.

"Upaya yang dilakukan misalnya melalui surat resmi, melalui rapat koordinasi hingga pencegahan di lapangan secara langsung," ungkapnya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta para pengawas Pilkada Serentak 2020 mulai melakukan pendeteksian titik rawan. Terutama terjadinya potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi seperti aksi politik uang yang terkadang banyak dilakukan dengan cara senyap.

Pengawas juga harus mendeteksi titik-titik rawan potensi pelanggaran. "Termasuk politik uang yang terkadang dilakukan melalui silent operation atau cara senyap," sebutnya.

Dia menambahkan, jajaran pengawas mesti memastikan tersalurkannya hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih terjaga dengan baik. Ini sebagai bentuk dukungan kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya saat 9 Desember 2020.

"Kami mesti memastikan warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih sudah mendapatkan formuliar C6 dan itu tiga hari sebelum hari pemungutan suara," tegasnya. (Knu)

Baca Juga

Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Pembunuh Laskar FPI
Indonesia
Tiga Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Pembunuh Laskar FPI

"Tiga tersangka," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa (6/4).

KPK Imbau Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor Harta Kekayaannya
Indonesia
KPK Imbau Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor Harta Kekayaannya

"Menteri dan Wakil Menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati

Tindakan Jozeph Paul Zhang Dianggap Tidak Pancasilais
Indonesia
Tindakan Jozeph Paul Zhang Dianggap Tidak Pancasilais

Tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian Jozeph Paul Zhang mengaku seorang pancasilais.

Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari
Indonesia
Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari

Pelaksanaan program Dua Hari di Rumah Saja yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menekan angka kasus COVID-19 pada Sabtu-Minggu (6-7/2) masih ditemukan pelanggaran.

Bareskrim Tangkap Penggagas Pasar Muamalah Pakai Dirham dan Dinar
Indonesia
Bareskrim Tangkap Penggagas Pasar Muamalah Pakai Dirham dan Dinar

Polisi menangkap penggagas Pasar Muamalah Zaim Saidi.

Sertifikat Tanah Bisa Jadi Jaminan Buat KUR Petani dan Nelayan
Indonesia
Sertifikat Tanah Bisa Jadi Jaminan Buat KUR Petani dan Nelayan

Total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp130,91 triliun untuk sekitar 3,85 juta debitur.

Mahasiswa ITS Bikin Asik Belajar Sejarah Lewat Permainan ARCADIA
Indonesia
Mahasiswa ITS Bikin Asik Belajar Sejarah Lewat Permainan ARCADIA

Permainan bertema Augmented Reality History Education Card Game (ARCADIA) merupakan permainan kartu yakni para siswa diminta menentukan tokoh sejarah terkait peristiwa sejarah yang ditampilkan.

Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19
Indonesia
Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19

Apalagi Perda COVID-19 mempunyai payung hukum yang kuat

KPK Telusuri Aliran Uang dan Aset Desi Arryani Lewat Direktur Waskita Beton Precast
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Uang dan Aset Desi Arryani Lewat Direktur Waskita Beton Precast

Uang dan aset itu diduga hasil korupsi sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Dalam 24 Jam, Kesembuhan Pasien Corona Capai 1.169.916
Indonesia
Dalam 24 Jam, Kesembuhan Pasien Corona Capai 1.169.916

Penambahan itu menyebabkan total kasus di Indonesia mencapai 1.353.834 orang