Belanja Daring Melonjak, UU Data Pribadi Harus Segera Disahkan Ilustrasi belanja online. (Antara)

MerahPutih.com - Belanja daring menjadi salah satu faktor meningkatnya transaksi masyarakat di tengah pandemi covid 19. Ini sering dengan penurunan kunjungan ke pusat perbelanjaan sebesar 50 persen yang diikuti oleh meningkatnya penggunaan aplikasi belanja daring sebesar 300 persen.

Data Analytics Data Advertising (ADA) menunjukkan ada peningkatan penggunaan aplikasi produktivitas hingga lebih dari 400 persen pada pertengahan Maret 2020. Sementara Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce sebesar Rp27 triliun pada bulan Maret 2020.

Kondisi tersebut juga didorong karena diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah yang mengharuskan pekerja melakukan kolaborasi, komunikasi dan pertemuan secara digital. Isu pada keamanan data juga terjadi pada salah satu aplikasi produktivitas global.

Baca Juga:
7 Anak Buah John Kei Berstatus DPO

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menginginkan adanya kebijakan yang memastikan agar data dalam e-commerce tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar keperluan transaksi.

Penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi yang penyedia platform lakukan. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan perusahaan financial technology (fintech), data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa seizin konsumen.

Ia memaparkan, dengan adanya kebocoran data yang diperjualbelikan secara ilegal di web ilegal bukan saja merugikan pengguna, tetapi juga merugikan kredibilitas platform tersebut yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Ilustrasi Belanja
Ilustrasi Belanja. (Foto: Antara)

Ia mengingatkan, meningkatnya penggunaan platform digital untuk e-commerce di Indonesia dari 8 miliar menjadi hampir 30 miliar pada rentang 2016-2019, berdasarkan data Google dan Temasek 2019, seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.

"RUU Perlindungan Data Pribadi perlu disegerakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen di Indonesia. Pandemi Covid-19 sendiri telah mengubah cara masyarakat dalam beraktivitas, terutama dalam menggunakan perangkat digital," katanya seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Baca Juga:
Mengenal Subak yang Muncul di Google Doodle Hari Ini


Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH