Belajar-Mengajar di Masa Pandemi, DPR Pertanyakan Peran Mendikbud Nadiem Siswa Kelas 1B SDN Kutasari 1, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Muhammad Asyafa Rizky Auladi belajar daring. ANTARA/Sumarwoto

MerahPutih.com - Kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini semakin tinggi. Di satu sisi, mereka ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah. Sementara di sisi lain, kurva penyebaran COVID-19 masih belum turun. Bahkan, kemarin diumumkan kasus positif corona sudah mencapai lebih dari 100 ribu orang.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, proses belajar mengajar yang ada saat ini belum ideal. Menurutnya, Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) tidak mengambil inisiatif untuk mengelola proses belajar mengajar tersebut. Pasalnya, masing-masing sekolah seakan menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang diterapkan.

Baca Juga:

Guru NU Kritisi Nadiem yang Dinilai Kedepankan Teknologi Daripada Humanisme

“Saya belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh Menteri Nadiem Makarim di masa pandemi ini. Begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali," kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Bahkan, kata Saleh, Nadiem tidak memikirkan sama sekali soal fasilitas belajar jarak jauh tersebut. Maka tidak heran ada banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online. Saleh mengatakan, jika merujuk dari kebijakan yang ada, Nadiem hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau.

"Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri. Setiap sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini telah berlangsung kurang lebih lima bulan," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/7). (ANTARA/Indriani)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/7). (ANTARA/Indriani)

Meski ada kegiatan belajar mengajar jarak jauh yang diatur sekolah, Saleh menyayangkan Kemendikbud tidak memberikan fasilitas apa pun. Menurutnya, hal itu menunjukkan kementerian yang dipimpin Nadiem itu menganggap bahwa semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online.

"Tidak pernah juga kedengaran kalau kementerian pendidikan memikirkan agar paket data internet tidak memberatkan ekonomi keluarga siswa. Atau paling tidak, seperti di negara tetangga, paket data tersebut disubsidi," ungkapnya.

Baca Juga:

Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh

Padahal, kata Saleh, anggaran Kemendikbud tergolong besar. Menurut Undang-Undang, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Maka tak heran jika anggaran kegiatan program organisasi penggerak (POP) saja mencapai Rp 595 miliar.

Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini, di tengah pandemi, uang sebesar itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Namun, ia menyayangkan uang ratusan miliar tersebut tidak dimanfaatkan secara bijaksana oleh Kemendikbud.

"Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi backgroundnya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PAN Desak Jokowi Copot Menteri Nadiem Makarim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Tugas Khusus Sandiaga Uno dari Jokowi dan Ma'ruf Amin
Indonesia
Ini Tugas Khusus Sandiaga Uno dari Jokowi dan Ma'ruf Amin

Sandiaga Uno angkat bicara soal penunjukkan dirinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menko Polhukam Mahfud: Mantan Anggota ISIS tak Akui sebagai WNI
Indonesia
Menko Polhukam Mahfud: Mantan Anggota ISIS tak Akui sebagai WNI

WNI eks simpatisan ISIS itu tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah

Tiga Ketentuan Baru bagi Calon Wisatawan Candi di Yogyakarta
Indonesia
Tiga Ketentuan Baru bagi Calon Wisatawan Candi di Yogyakarta

Seluruh pengunjung candi akan diperiksa suhu tubuh di depan pintu masuk.

Dinkes DKI Buka Pendaftaran Pelacak Kontak COVID-19, Berminat?
Indonesia
Dinkes DKI Buka Pendaftaran Pelacak Kontak COVID-19, Berminat?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka kembali pendaftaran petugas Contact Tracer atau pelacak kontak dalam penanganan COVID-19 di ibu kota.

Cerita Dua Peneliti Indonesia di Inggris Ikut Kembangkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Cerita Dua Peneliti Indonesia di Inggris Ikut Kembangkan Vaksin COVID-19

Di balik itu, ada cerita soal dua peneliti asal Indonesia yang turut andil dalam pengembangan vaksin corona.

Pemerintah Berangkatkan 42 Orang Tim Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
Pemerintah Berangkatkan 42 Orang Tim Evakuasi WNI di Wuhan

Tim evakuasi sendiri terdiri dari unsur TNI, Kemenlu, dan Kemenkes

Pejompongan Rusuh, Massa Rusak Mobil Dinas Polres Jakpus
Indonesia
Pejompongan Rusuh, Massa Rusak Mobil Dinas Polres Jakpus

Dalam bentrok tersebut, satu mobil tahanan di yang tengah melewati jalan Pejompongan Raya, Benhil, Jakarta Pusat, dirusak massa

PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD
Indonesia
PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD

Dengan adanya kebijakan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyarankan untuk masyarakat yang berolahraga dilakukan di sekitar rumah dan jalur sepeda yang berada di dekat rumah.

Anies tak Bisa Buka Diskotek Tanpa Persetujuan Tim Gugus Tugas COVID-19
Indonesia
Anies tak Bisa Buka Diskotek Tanpa Persetujuan Tim Gugus Tugas COVID-19

"Kalau mereka mengizinkan ya abis itu kita bikin SK pembukaan, dan monggo dibuka," terang dia.

Menhan Prabowo Kunjungi Lokasi Karantina WNI di Natuna
Indonesia
Menhan Prabowo Kunjungi Lokasi Karantina WNI di Natuna

"Menhan mengecek semua kelayakan pangkalan militer yang digunakan sebagai tempat observasi bagi 238 WNI tersebut," ujar Dahnil.