Belajar dari Perang India-Pakistan, Indonesia Didesak Tentukan Sikap di Tengah Polarisasi Geopolitik Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Mei 2025
Belajar dari Perang India-Pakistan, Indonesia Didesak Tentukan Sikap di Tengah Polarisasi Geopolitik Global

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Maazat (DPR RO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti bahwa konflik terkini antara India dan Pakistan mengindikasikan adanya perubahan peta kekuatan global, terutama dalam ranah teknologi persenjataan.

“Kita melihat dari hasil perang itu, ada kemenangan di pihak Pakistan, dan kemenangan itu didukung oleh kekuatan teknologi yang berasal dari China,” ujar Syahrul, Jumat (16//5).

Syahrul mengungkapkan bahwa kemenangan Pakistan dalam perang tersebut didukung oleh superioritas teknologi militer dari Tiongkok. Sebaliknya, India mengalami kekalahan meskipun menggunakan alutsista dari Amerika Serikat dan Rusia.

Menyikapi hal ini, Syahrul mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan sumber-sumber persenjataan alternatif, termasuk dari Tiongkok. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat posisi tawar dan pertahanan nasional Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Baca juga:

Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing

Ia menekankan bahwa dalam konfigurasi geopolitik yang semakin terpolarisasi, Indonesia perlu mengambil sikap yang strategis.

Syahrul mengamati bahwa Pakistan mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia, sementara India didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Menurutnya, Indonesia tidak dapat lagi mempertahankan posisi netral tanpa arah yang jelas, melainkan harus merumuskan strategi yang cerdas dalam menentukan sikap.

Lebih lanjut, Syahrul menilai bahwa meskipun kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang membatasi keterbukaan dalam menunjukkan posisi, Indonesia perlu mencari cara agar memiliki daya tawar kerja sama yang kuat, baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat. Ia mencontohkan Arab Saudi yang memiliki hubungan kuat dengan kedua negara tersebut, sehingga meningkatkan posisi tawarnya.

Syahrul memperingatkan bahwa jika Indonesia tidak mengambil langkah strategis, posisinya akan menjadi lemah dan hanya bergantung pada kekuatan besar. Ia menekankan bahwa sebuah negara akan dihormati ketika keberadaannya dibutuhkan oleh banyak negara lain.

Baca juga:

Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Oleh karena itu, Syahrul berpendapat bahwa Indonesia perlu memperkuat sektor-sektor lain selain alutsista. Ia menyoroti kemandirian Tiongkok dalam produksi berbagai kebutuhan, termasuk pangan, di samping teknologi militernya yang canggih. Ia mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memajukan kemandirian pangan Indonesia.

Syahrul menjelaskan visinya bahwa jika Indonesia mampu memproduksi kebutuhan konsumsinya sendiri, maka Indonesia akan mandiri. Lebih jauh lagi, jika Indonesia mampu memproduksi apa yang dikonsumsi oleh negara lain, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan memiliki pengaruh.

Mengakhiri pernyataannya, Syahrul menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri, selain membangun aliansi politik dan kekuatan militer. Ia menyimpulkan bahwa ada tiga sektor krusial yang perlu diproduksi secara mandiri, yaitu pangan, obat-obatan, dan senjata.

#DPR RI #India #Pakistan #Konflik India-Pakistan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - 18 menit lalu
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan