Belajar dari Kerusuhan di AS, Polri Harus Hentikan dan Usut Tuntas Penyiksaan Warga Anggota polisi menahan demonstran yang ikut ambil bagan dalam pawai menentang kematian George Floyd di tahanan kepolisian Minneapolis, di Brooklyn, New York City, AS, Minggu (31/5). ANTARA FOTO/Reuter

MerahPutih.com - Peristiwa Penyiksaan oleh anggota kepolisian Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat yang menyebabkan kematian George Floyd bisa menjadi pembelajaran bagi Polri

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mencatat dalam tiga tahun terakhir terjadi 34 Kasus penyiksaan yang diadukan ke mereka.

Baca Juga

Ketua Fraksi PAN Minta Warga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Catatan Laporan HAM YLBHI 2019 mengungkap 78 kasus pelanggaran dalam aksi demonstrasi sepanjang 2019 di Indonesia dengan 51 Korban Tewas dan 44 orang di antaranya tewas misterius karena tidak ada informasi resmi yang dikeluarkan.

Selain itu, terdapat 144 (seratus empat puluh empat) kasus pelanggaran hak fair trial, 56 (lima puluh enam) kasus di antaranya adalah dugaan penyiksaan. Salah satu kasus yang mencuat adalah ditembak matinya Mahasiswa Univeristas Halu Oleo beberapa waktu lalu.

protes
Warga AS melakukan protes atas kematian George Floyd

"Parahnya, 6 orang pelaku hanya diberikan sanksi etik dan hanya 1 orang yang diproses secara pidana. Itupun tidak ada atasan yang diproses karena tidak ada pengungkapan berdasarkan rantai komando," kata LBH dalam keteranganya, Senin (1/6).

LBH menyebut, berbagai peristiwa penyiksaan semestinya tidak terjadi. Hal ini mengingat Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang melarang praktik penyiksaan yaitu Pasal 28 huruf g ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

"Namun demikian pada implementasinya, mekanisme pengusutan pelaku penyiksaan oleh anggota kepolisian masih berbelit-belit dan lamban," ungkap LBH.

Berdasarkan praktik-praktik yang telah LBH Jakarta lakukan, pengaduan secara etik ke Propam tidak semua pengaduan ditindaklanjuti oleh Propam, dan prosesnya sangatlah lambat.

"Pun mekanisme pelaporan balik secara pidana oleh anggota yang diduga melakukan penyiksaan hingga kini tidak ada ujungnya," terang LBH.

LBH mendesak agar pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah meratifikasi Protokol Opsional pada Konvensi menentang Penyiksaan. Ini agar dapat menghentikan praktik-praktik penyiksaan, khususnya praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Baca Juga

Update Corona DKI Senin (1/6): 7.383 Positif, 2.246 Orang Sembuh

"Polri harus mematuhi prinsip due process of law, serta menghindari penggunaan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum. Termasuk mengusut tuntas jika ada anggotanya yang diduga terliibat," jelas LBH. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Uang Beredar Capai Rp6.393,7 Triliun di Juni 2020
Indonesia
Uang Beredar Capai Rp6.393,7 Triliun di Juni 2020

Uang beredar dalam arti sempit, melambat dari 9,7 persen (yoy) pada Mei 2020 menjadi 8,2 persen (yoy) pada Juni 2020, disebabkan oleh perlambatan giro rupiah.

Bibit Vaksin COVID-19 Merah Putih Segera Diolah Bio Farma
Indonesia
Bibit Vaksin COVID-19 Merah Putih Segera Diolah Bio Farma

Untuk masyarakat yang menolak vaksinasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Wakil Ketua KPK tak Menolak Jika Dikasih Mobil Dinas
Indonesia
Wakil Ketua KPK tak Menolak Jika Dikasih Mobil Dinas

Pimpinan KPK berlatar akademisi ini menyatakan demikian lantaran banyak yang mengkritisi rencana lembaga antirasuah menganggarkan fasilitas mobil dinas.

3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja
Indonesia
3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja

Data yang terkumpul hingga Selasa (6/4) pukul 20.00 WIB menyebutkan bahwa jumlah korban mencapai 117 meninggal, 76 hilang, dan 146 luka.

Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri
Indonesia
Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri

Dia diamankan bersama sang istri di sebuah hotel di Jakarta.

Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa
Indonesia
Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa

Polri berencana memanggil ahli perbankan dan ahli TPPU terkait kasus raibnya tabungan Rp22 miliar milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya.

Luhut Ultimatum Perusahaan Farmasi Jangan Keruk Untung Mainkan Harga Jual Obat Corona
Indonesia
Luhut Ultimatum Perusahaan Farmasi Jangan Keruk Untung Mainkan Harga Jual Obat Corona

Menurut dia, perusahaan seperti Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya jangan buat harga yang terlalu tinggi.

MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker
Indonesia
MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker

Jadwal operasional kereta tetap sebagaimana kebijakan sebelumnya

DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas
Indonesia
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas

Inilah bukti bahwa beliau perhatian dan bertanggung jawab sebagai pemimpin

Tim DVI Polri Sudah Berhasil Identifikasi Empat Jenazah Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim DVI Polri Sudah Berhasil Identifikasi Empat Jenazah Korban Sriwijaya Air

DVI juga telah menerima sampel DNA sebanyak 112 sampel