Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY Koordinator juri bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (3/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

MerahPutih.com - Bergabungnya pengacara Yusril Ihza Mahendra di kubu Moeldoko mendapatkan cibiran dari Partai Demokrat.

Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyinggung Yusril yang menggunakan Partai Demokrat saat mengusung anaknya di Pilkada Belitung Timur tahun 2020.

Baca Juga

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

"Pak Yusril sekarang menggugat AD ART, yang tahun lalu telah dijadikan dasar, untuk mengusung anaknya menjadi calon Bupati di Belitung Timur," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (3/10).

Dalam Pilkada 2020, putra Yusril Ihza Mahendra yakni Yuri Kemal Fadlullah diusung oleh tujuh partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Perindo, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasdem.

Selain itu kata Herzaky, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturan, jika keberatan dengan AD/ART pengajuan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung.

Kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengajukan permohonan uji materiil terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei 2020 dan 27 Juli 2020.

SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

Uji materiil terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021.

Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu kuasa hukum dalam permohonan uji materiil tersebut.

Herzaky juga menegaskan tidak ada negosiasi dan komunikasi dengan kubu Kongres Luar Biasa.

"Tidak ada komunikasi sama sekali," kata Herzaky.

Herzaky mengklaim Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono berada di pihak yang benar. Sehingga, pihaknya menolak adanya tawar-menawar jabatan untuk menghentikan polemik partai tersebut.

"Para kader meminta untuk terus jalan dan berjuang," kata Herzaky.

Polemik Partai Demokrat masih terus berlangsung semenjak kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan, yang digelar oleh sejumlah kader Demokrat. Dalam KLB tersebut Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dipilih sebagai ketua umum.

Namun, Menteri Hukum dan HAM kemudian menyampaikan penolakan terhadap hasil KLB di Deli Serdang tersebut. Demokrat kubu KLB kemudian menggugat putusan Menteri Hukum dan HAM tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta.

Selanjutnya, tiga orang mantan kader Demokrat juga mengajukan gugatan terkait AD ART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum AHY.

Mereka mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei 2020 dan 27 Juli 2020.

SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.

Uji materiil terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. (Knu)

Baca Juga

Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpora Segera ke Malang, Investigasi Kericuhan sampai Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Menpora Segera ke Malang, Investigasi Kericuhan sampai Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Dalam prosedur pembubaran suporter menggunakan gas air mata tidak diperbolehkan dalam aturan FIFA.

Paksa Partai Politik Harus Berkoalisi, Alasan DPD Ingin Hapus Presidential Threshold
Indonesia
Paksa Partai Politik Harus Berkoalisi, Alasan DPD Ingin Hapus Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi sering menolak pengajuan UU Pemilu termasuk terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

KPK Persilakan Publik Lapor Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia
Indonesia
KPK Persilakan Publik Lapor Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia

KPK mempersilakan publik melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di instansi tertentu kepada lembaga antirasuah.

Plafon SD Joyotakan Ambrol, Gibran Pastikan Perbaiki pada Januari 2022
Indonesia
Plafon SD Joyotakan Ambrol, Gibran Pastikan Perbaiki pada Januari 2022

Plafon salah satu ruangan SD Joyotakan, Kota Solo ambrol karena air hujan yang bocor.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Indonesia Peringkat 1 Dunia tidak bisa bedakan Hoaks/Fakta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Indonesia Peringkat 1 Dunia tidak bisa bedakan Hoaks/Fakta

Beredar pesan berantai Whatsapp yang menampilkan sebuah gambar grafik yang dideskreditkan kemampuan masyarakat Indonesia

Akbar Tanjung Bakal Terjun Langsung Sosialisasikan KIB
Indonesia
Akbar Tanjung Bakal Terjun Langsung Sosialisasikan KIB

Selama dua periode Pemilu terakhir, Partai Golkar terus mengalami kemunduran jumlah kursi di Parlemen. Pemilu 2014, Partai Golkar mendapatkan 91 kursi dan Pemilu 2019 hanya memperoleh 85 kursi.

Damri Berhenti Beroperasi, Pemkot Bandung Kerahkan Trans Metro
Indonesia
Damri Berhenti Beroperasi, Pemkot Bandung Kerahkan Trans Metro

Sementara itu, kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengusut adanya dugaan kasus korupsi penggelapan uang di Perum DAMRI Cabang Bandung yang membuat perusahaan itu rugi sekitar Rp 1,2 miliar.

Tiba di Mabes Polri, Novel Baswedan Cs Ikuti Sosialisasi Perekrutan ASN
Indonesia
Tiba di Mabes Polri, Novel Baswedan Cs Ikuti Sosialisasi Perekrutan ASN

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekan-rekan yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendatangi Mabes Polri, Senin (6/12).

Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP
Indonesia
Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP

Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.

Pengakuan Sopir Vanessa Angel Ihwal Kecepatan Mobil yang Dikendarainya
Indonesia