Bela Anies, Pimpinan DPD Sebut UMP DKI Adil dan Proporsional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) menemui buruh yang berdemonstrasi di depan Balai Kota, Kamis (18/11). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kebijakan menaikkan upah minimun provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai protes dari sejumlah organisasi pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuding, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai upah minimum provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin justru memuji langkah berani Anies yang dinilainya sangat heroik bagi kelompok buruh.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Revisi UMP DKI Cara Anies Raih Simpati Kaum Buruh

"Itu simbol keberpihakan negara kepada masyarakatnya sendiri. Kita berutang terima kasih kepada pengusaha, tapi buruh berhak memperoleh pendapatan yang adil dan proporsional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).

Sebagai kepala daerah, kata Sultan, mantan Rektor Paramadina itu pasti sudah menghitung secara matang hak dan kewajiban pengusaha dan buruh.

Apalagi, DKI Jakarta secara sosial ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dan pantas untuk diperlakukan berbeda dari daerah lainnya.

"Aturan dan standar perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang berlaku secara nasional. Ini daerah yang istimewa. Size ekonominya luar biasa besar," ujar Sultan.

Baca Juga:

Perusahaan Diminta Tak Terapkan Revisi UMP DKI, Tunggu Putusan PTUN

Menurut Sultan, hampir separuh uang di negara ini berputar di Jakarta. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika inflasi di DKI pada sektor tertentu seperti transportasi dan makanan menjadi tinggi dibandingkan daerah lainnya.

"Kita ingin pola konsumsi kelompok buruh yang merupakan kelas menengah harus dijaga, sehingga struktur ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional saat ini," jelas dia.

Lebih lanjut, mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini meminta agar para pelaku usaha tidak melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja secara sepihak.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan kelonggaran atau insentif retribusi daerah terhadap pelaku usaha di wilayah Jakarta," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Yaqut Ingin Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Indonesia
Menag Yaqut Ingin Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan kabar gembira bagi umat Katolik di Indonesia. Ia berkeinginan mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke tanah air.

5 Korban Gempa Cianjur di Tenda Pengungsian Alami Gangguan Jiwa
Indonesia
5 Korban Gempa Cianjur di Tenda Pengungsian Alami Gangguan Jiwa

"Ada skrining untuk melihat apakah korban mendapat gangguan jiwa atau tidak. Hasilnya, sebanyak lima orang sudah kami temukan mengalami gangguan jiwa," ucap Pelaksana Tugas Kepala Pusat Krisis Kemenkes, Sumarjaya

PSI Respons Rencana Anies Temui Presiden Bahas Tenaga Honorer
Indonesia
PSI Respons Rencana Anies Temui Presiden Bahas Tenaga Honorer

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad merespons rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berencana mengomunikasikan rencana penghapusan tenaga honorer kepada pemerintah pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Hentikan Tank di Perang Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Hentikan Tank di Perang Ukraina

Akun Facebook Jill Gabriel Isabella Erinda pada 19 Maret 2022 mengunggah sebuah gambar yang menampilkan gabungan 2 foto yaitu foto seseorang yang berdiri depan tank dan foto yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta narasi “Subhanallah pakdhe menghadang tank sendirian di kerusuhan ukraina.”

Seskab Bantah Ada Anggaran dari Istana untuk Gulirkan Isu Jokowi 3 Periode
Indonesia
Seskab Bantah Ada Anggaran dari Istana untuk Gulirkan Isu Jokowi 3 Periode

Mardani Ali Sera mempertanyakan apakah ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tida periode.

Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem
Indonesia
Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

“Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” kata Ahmad Ali

Ridwan Kamil Keliling Eropa Gaet Investor dan Bahas Pangan
Indonesia
Ridwan Kamil Keliling Eropa Gaet Investor dan Bahas Pangan

Dalam rangkaian kunjungan kerja itu antara lain Ridwan Kamil diagendakan ke Kota Assisi, Italia pada 21-22 Mei 2022, dan berlanjut pertemuan di Roma pada 23 Mei.

Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual
Indonesia
Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual

“Pada kurun waktu tersebut keterisian tempat duduk sudah mencapai sekitar 90 sampai dengan 97 persen,” tuturnya.

Siswa SD Asal NTT Juarai Kompetisi Matematika Tingkat Dunia
Indonesia
Siswa SD Asal NTT Juarai Kompetisi Matematika Tingkat Dunia

Kabar membanggakan datang dari seorang siswa sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

DPD Harapkan Komitmen Global Atasi Perubahan Iklim
Indonesia
DPD Harapkan Komitmen Global Atasi Perubahan Iklim

“Isu perubahan iklim penting bagi daerah karena kepulauan Nusantara juga rentan pada emisi rumah kaca, kenaikan ketinggian air laut, yang disebabkan oleh pemanasan global,” kata Gusti Farid.