Bekraf dan AKHKI Dorong Pelaku Usaha Patenkan Merk serta Sertifikasi Produknya Seminar paten dan hak kekayaan intelektual di Jakarta (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) didukung Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerja sama dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia (WIPO) menggelar Hak Intelektual yang bertujuan untuk melindungi para pelaku usaha industri dan usaha kecil menengah (UKM). Tujuannya untuk perlindungan merek, desain industri dan hak cipta di luar negeri.

Ketua Umum (AKHKI) Cita Citrawinda mengatakan dalam kerjasama ini sistem kekayaan Intelektual (KI) dapat digunakan secara efektif oleh para pelaku usaha di Indonesia baik dalam tingkat usaha kecil, menengah dalam mengetahui batasan mengenai perlindungan paten, desain, dan merk dagang.

Menurut Cita Citrawinda dengan mengetahui atau mendaftarkan perlindungan hak paten, desain, dan merk memudahkan para Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan bisnisnya termasuk meminjam modal ke bank.

Sebab, Cita menuturkan, bank akan memberi modal pelaku usaha bila perusahaan itu jelas hak paten atau merk dagang sudah terdaftar ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Cita Citrawinda
Ketua Umum (AKHKI) Cita Citrawinda (MP/Asropih)

"Dimana suatu UKM yang membutuhkan modal nantinya dalam kaitan sebagai modal awal atau modal tambahan untuk meningkatkan bisnisnya itu bisa memperoleh bantuan dalam bentuk jaminan tadi itu sebetulnya," kata Cita di Royal Kuningan Hotel, Jakarya Selatan, Kamis (25/10).

Lebih lanjut, Cita menuturkan, bila sebuah perusahaan telah terdaftar perlindungan paten dan merk dagang Bank bisa menilai berapa modal yang bisa digelontorkan karena perusahaan itu jelas.

"Dalam bentuk tujuan tadi memperoleh modal dari Bank itu tentunya harus dinilai paten itu berapa nilainya, supaya bisa mendapatkan modal dari bank," terangnya.

Dia juga menyatakan bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan sistem jaminan sertifikat HKI, khususnya mengenai hak cipta, perlu juga dilakukan uji kelayakan untuk memastikan hak cipta tersebut tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Sementara Sabartua Tampubolon Direktur Harmonisasi dan Standarisasi Badan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa sejauh ini dari 8,2 juta pelaku usaha ekonomi kreatif, baru 11,05% yang melakukan pendaftaran HKI. Karena itu, pihaknya selalu menggandeng asosiasi konsultan untuk melakukan sosialisasi pentingnya HKI bagi para pelaku usaha.

Pada 2016, lanjutnya, pihaknya telah memfasilitasi 1.174 pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran HKI dan pada tahun berikutnya ada 1.683 pelaku usaha yang didampingi sehingga secara keseluruhan ada 2.857 pelaku usaha yang telah meemgang sertifikat HKI.

“Pada 2016 kami sudah melakukan sosialisasi di 21 kota di seluruh Indonesia dan tahun berikutnya di 26 kota. Kami juga mengembangkan aplikasi Biima yang akan memberikan informasi mengenai HKI,” ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa industri kreatif perlu memproteksi karya cipta, desain, dan merk dair berbagai bentuk perbuatan kriminal seperti pembajakan,. Sebagai contoh, berdasarkan kajian lembaganya, setiap tahun setidaknya industri perfilman di Indonesia mengalami kerugian Rp1,495 triliun karena pembajakan.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sofyan Basir Sebut Idrus Marham Sempat Minta 30 Unit Mobil Jenazah

Kredit : asropih


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH