Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Putusan Kasus Suap dan Gratifikasi Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

MerahPutih.com - Bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono bakal menghadapi sidang putusan, hari ini, Rabu (10/3). Keduanya bakal divonis atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.

Sidang pembacaan putusan untuk Nurhadi dan Rezky akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Rencananya, majelis hakim akan membacakan amar putusannya pada pukul 16.00 WIB.

"Iya (sidang dengan agenda putusan untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky). Dijadwalkan pukul 16.00 WIB," kata Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Rabu.

Baca Juga:

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Nurhadi. Sedangkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dituntut dengan pidana 11 tahun penjara.

Adapun pertimbangan yang memberatkan tuntutan jaksa terhadap Nurhadi dan menantunya yakni karena keduanya telah merusak citra lembaga peradilan. Khususnya, lembaga Mahkamah Agung (MA). Keduanya juga dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan.

Sementara hal-hal yang meringankan tuntutan untuk para terdakwa hanya satu yakni, Nurhadi maupun Rezky Herbiyono belum pernah dihukum. Atas dasar itulah jaksa menuntut hukuman pidana yang cukup tinggi terhadap Nurhadi dan menantunya.

Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Selain pidana penjara, Nurhadi dan menantunya juga dituntut untuk membayar denda. Masing-masing terdakwa dituntut untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut keduanya dengan pidana tambahan. Pidana tambahan itu yakni meminta agar majelis hakim mewajibkan Nurhadi dan Rezky membayar uang pengganti sebesar Rp83.013.955.000 (Rp83 miliar) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrakh.

Dijelaskan jaksa, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut Nurhadi dan Rezky tidak kunjung membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana dua tahun penjara.

Baca Juga:

Eks Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Tuntutan

Jaksa meyakini Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima gratifikasi senilai Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga diyakini jaksa telah menerima suap sebesar Rp45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer. (Pon)

Baca Juga:

Ini Tempat Persembunyian Nurhadi dan Menantunya Selama Jadi Buronan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang.

Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen
Indonesia
Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen

Cakupan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat (Jabar) perlu diperluas dan dipercepat.

Limbah Cemari Bengawan Solo, Gibran: Saya Bakal Bicara dengan Bupati Sukoharjo
Indonesia
Limbah Cemari Bengawan Solo, Gibran: Saya Bakal Bicara dengan Bupati Sukoharjo

Sungai Bengawan Solo tercemar limbah alkohol ciu dan industri garmen.

Alasan Polisi Tahan Bahar bin Smith
Indonesia
Alasan Polisi Tahan Bahar bin Smith

Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong

Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi
Indonesia
Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat nasional masih belum sesuai harapan.

Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK
Indonesia
Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK

"Untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK," kata Ali

Ketum PBNU Tinjau Persiapan Muktamar Ke-34 Sebelum Dibuka Jokowi
Indonesia
Ketum PBNU Tinjau Persiapan Muktamar Ke-34 Sebelum Dibuka Jokowi

Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Mukmatar ke-34 di Lampung pada 22-23 Desember.

Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah
Indonesia
Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah

Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.

Pimpinan MIT Poso Ali Kolera Dipastikan Tewas, 4 Orang Masih Buron
Indonesia
Pimpinan MIT Poso Ali Kolera Dipastikan Tewas, 4 Orang Masih Buron

Mabes Polri tengah menunggu informasi resmi dari Kapolda Sulteng terkait kronologis baku tembak yang menewaskan pimpinan MIT Poso yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sulteng tersebut.

24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan
Indonesia
24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan

- Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).