Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Putusan Kasus Suap dan Gratifikasi Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

MerahPutih.com - Bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono bakal menghadapi sidang putusan, hari ini, Rabu (10/3). Keduanya bakal divonis atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.

Sidang pembacaan putusan untuk Nurhadi dan Rezky akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Rencananya, majelis hakim akan membacakan amar putusannya pada pukul 16.00 WIB.

"Iya (sidang dengan agenda putusan untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky). Dijadwalkan pukul 16.00 WIB," kata Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Rabu.

Baca Juga:

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Nurhadi. Sedangkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dituntut dengan pidana 11 tahun penjara.

Adapun pertimbangan yang memberatkan tuntutan jaksa terhadap Nurhadi dan menantunya yakni karena keduanya telah merusak citra lembaga peradilan. Khususnya, lembaga Mahkamah Agung (MA). Keduanya juga dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan.

Sementara hal-hal yang meringankan tuntutan untuk para terdakwa hanya satu yakni, Nurhadi maupun Rezky Herbiyono belum pernah dihukum. Atas dasar itulah jaksa menuntut hukuman pidana yang cukup tinggi terhadap Nurhadi dan menantunya.

Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Selain pidana penjara, Nurhadi dan menantunya juga dituntut untuk membayar denda. Masing-masing terdakwa dituntut untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut keduanya dengan pidana tambahan. Pidana tambahan itu yakni meminta agar majelis hakim mewajibkan Nurhadi dan Rezky membayar uang pengganti sebesar Rp83.013.955.000 (Rp83 miliar) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrakh.

Dijelaskan jaksa, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut Nurhadi dan Rezky tidak kunjung membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana dua tahun penjara.

Baca Juga:

Eks Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Tuntutan

Jaksa meyakini Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima gratifikasi senilai Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga diyakini jaksa telah menerima suap sebesar Rp45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer. (Pon)

Baca Juga:

Ini Tempat Persembunyian Nurhadi dan Menantunya Selama Jadi Buronan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bioskop di Kota Kupang Kembali Dibuka
Indonesia
Bioskop di Kota Kupang Kembali Dibuka

Usaha bioskop di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali beroperasi setelah kurang lebih enam bulan ditutup akibat pandemi COVID-19.

Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Abu Dhabi, Jokowi: Bukan untuk Saya Pribadi Semata-mata
Indonesia
TNI AL Evakuasi Benda Mirip Rudal dengan Tulisan China di Anambas
Indonesia
TNI AL Evakuasi Benda Mirip Rudal dengan Tulisan China di Anambas

Personel Pangkalan TNI AL (Lanal) Tarempa telah mengevakuasi benda menyerupai peluru kendali (rudal) yang ditemukan warga Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Anambas.

Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival
Indonesia
Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival

Satpol PP DIY membubarkan acara Indonesia Scooter Festival yang digelar di salah satu mal, Jalan Lakda Adisutjipto.

Polisi Gunakan Metode TAA untuk Jerat Pidana Penabrak Pesepeda di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Gunakan Metode TAA untuk Jerat Pidana Penabrak Pesepeda di Bundaran HI

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pengemudi Mercy yang menabrak pesepeda di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN
Indonesia
KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN

Mereka dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kejagung: Gelar Perkara Bukti Kasus Pinangki Tak Ditutup-tutupi
Indonesia
Kejagung: Gelar Perkara Bukti Kasus Pinangki Tak Ditutup-tutupi

Gelar perkara dihadiri oleh KPK, Bareskrim Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Komisi Kejaksaan.

Sinyal Magnet Temuan KRI Rimau Jadi Titik Terang Temukan Kapal Selam TNI
Indonesia
Sinyal Magnet Temuan KRI Rimau Jadi Titik Terang Temukan Kapal Selam TNI

Temuan sinyal akan ditindaklanjuti KRI Rigel Jumat (23/4) sore.

Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur

Proses rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang, bisa segera berjalan.

Partai Besutan Wanita Emas Bersiap Daftar ke Kemenkumham
Indonesia
Partai Besutan Wanita Emas Bersiap Daftar ke Kemenkumham

"Arahan saya kepada ketua DPD dan ketua DPC se-Jawa Barat bahwa yang pertama adalah kesiapan kita mendaftarkan diri ke Kemenkumham," ucap Ketua Umum Partai Emas Hasnaeni