Bekas Sekretaris MA Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara Suasana sidang pembacaan vonis terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3)). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara terhadap bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

"Mengadili, menyatakan terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Heebiyono, melakukan tindak pidana korupsi secara bersma-sama dan beberapa kali," kata Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3).

Baca Juga

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Putusan Kasus Suap dan Gratifikasi

Majelis hakim meyakini, Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi sebesar Rp13.787.000.000. Hal itu berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menduga Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000.

Adapun gratifikasi miliaran rupiah itu diterima Nurhadi dan Rezky dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

Alasan penerimaan gratifikasi itu lebih rendah karena gratifikasi dari Freddy Setiawan senilai Rp23,5 miliar dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai mengalir ke Rahmat Santoso yang merupakan tim kuasa hukum Freddy, yang juga adik ipar Nurhadi.

Sementara itu, uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Hakim meyakini Nurhadi hanya menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Sedangkan berdasarkan tuntutan Jaksa, Nurhadi dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Nurhadi dan Rezky, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Nurhadi dinilai merusak nama baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya.

"Hal yang meringankan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga dan Nurhadi telah berjasa dalam kemajuan MA," kata Hakim Saifudin.

Vonis ini juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut Nurhadi divonis hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Keduanya juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Sementara itu, hakim tidak menjatuhkan uang pengganti untuk Nurhadi dan Rezky karena dinilai tidak merugikan keuangan negara.

Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Menyuap Eni Saragih Rp 5 Miliar
Indonesia
Pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Menyuap Eni Saragih Rp 5 Miliar

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BLEM) Samin Tan didakwa menyuap mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih senilai Rp 5 miliar.

Sarankan Anak TK Tak BJJ, Kak Seto: Kenapa Enggak Belajar dengan Ayah dan Bunda di Rumah
Indonesia
Tak Divaksin Dosis Kedua Gegara Demam, Wakil Wali Kota Depok Positif COVID-19
Indonesia
Tak Divaksin Dosis Kedua Gegara Demam, Wakil Wali Kota Depok Positif COVID-19

Ia berharap agar Pradi cepat dinyatakan sembuh dan pulih

Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang
Indonesia
Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang

Ketimpangan sebesar 19,42 persen antara rata-rata upah buruh atau pegawai laki-laki dengan perempuan.

Kampung Halamannya Diguncang Bom Bunuh Diri, Ini Reaksi Jusuf Kalla
Indonesia
Kampung Halamannya Diguncang Bom Bunuh Diri, Ini Reaksi Jusuf Kalla

Jusuf Kalla yang juga Ketua PMI ini meminta agar aparat keamanan dapat segera mengungkap motif dan menangkap jaringan pelakunya.

Jakarta Kembali PSBB, Keluhan Lonjakan Listrik Diminta Tidak Terulang
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, Keluhan Lonjakan Listrik Diminta Tidak Terulang

Masyarakat kemungkinan tidak akan terlalu kaget dengan kenaikan pemakaian listrik di saat pemberlakukan PSBB.

Pandemi COVID-19, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Ruang Digital
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Ruang Digital

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan ada beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM di masa pandemi virus COVID-19.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Gerebeg Penampungan ABK di Jakarta Utara
Indonesia
Badan Perlindungan Pekerja Migran Gerebeg Penampungan ABK di Jakarta Utara

Lokasi penampungan yaitu sebuah rumah berlantai tiga dengan puluhan kamar yang disekat per ruangan dengan ukuran sekitar 3x2 meter persegi.

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat
Indonesia
DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat

Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19
Indonesia
Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19

Teranyar, Presiden Joko Widodo, menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani COVID-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.