Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Ajukan PK Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengajukan peninjauan kembali di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (16/12/2020). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luhtfi Hasan Ishaaq mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas vonis Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara.

Lutfi Hasan Ishaaq merupakan terpidana kasus korupsi kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga

Komnas HAM Minta Bareskrim Datangkan Dokter Autopsi Pengawal Rizieq

Tim kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono mengatakan, ada kekeliruan atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan MA. Menurut dia, ada kekhilafan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya.

"Setelah mempelajari putusan pada tingkat kasasi, pemohon temukan alasan-alasan untuk mengajukan PK, adapun alasan-alasan yang sangat menentukan adalah kekeliruan hakim sangat nyata," kata Sugiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12).

Luthfi saat ini tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia mendatangi langsung PN Tipikor Jakarta untuk mengajukan PK.

Dalam permohonan PK, Luthfi membandingkan kasusnya dengan kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua DPD Irman Gusman dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Dia menilai, perkara korupsi yang membelitnya tidak jauh berbeda dengan mereka.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq - Antara
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq - Antara

Menurut Sugiyono, kekeliruan mendasar hakim kasasi terhadap Luthfi terkait penerapan pasal putusan yang tidak berubah yaitu pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Terpidana selaku penyelenggara negara sama-sama menerima uang dari pihak swasta, namun penerimaan uang tidak masuk dalam ranahnya. Pemohon tidak dilakukan secara adil oleh karena itu pemohon mengajukan PK," kata Sugiyono.

Sementara itu, terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), menurut Sugiyono, perbuatan pencucian uang yang dituduhkan terhadap kliennya tidak sesuai dengan waktu penerapan UU TPPU.

"Wajib bagi penuntut umum untuk merinci detail tindak pidana yang diduga menjadi predicate crime pencucian uang. Pemohon menilai pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak memenuhi unsur tempus delicti tindak pidana asal sehingga hanya menjadi dugaan saja," kata dia.

Untuk diketahui, pada tingkat kasasi hukuman Luthfi diperberat menjadi 18 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Serta ditambah dengan pencabutan hak politik usai menjalani pidana pokok.

Putusan kasasi tersebut lebih berat dari putusan tingkat pertama dan pada Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan hukuman terhadap Luthfi agar dipidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. (Pon)

Baca Juga

KPK Dorong Sertifikasi 35.545 Aset Negara Senilai Rp29 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182

"Hingga pukul 09.00 WIB, tim DVI sudah menerima 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di RS Polri Kramat Jati, Senin (11/1).

Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman
Indonesia
Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman

Arief menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU.

Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021

Kementerian Perhubungan menghentikan operasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara selama masa pelarangan tersebut

Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan
Indonesia
Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan

Sebab, euforia yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan keamanan. Apalagi, saat ini sedang dalam keadaan Pandemi COVID-19.

Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Indonesia
Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI sebelumnya ada sebanyak 67

Wakil Bupati Belitung Resmi Bergabung dengan PDIP
Indonesia
Wakil Bupati Belitung Resmi Bergabung dengan PDIP

Momentum bersejarah bagi Isyak ini tampak dihadiri dan disaksikan oleh jajaran pengurus DPC PDIP dan pimpinan anak cabang se-Kabupaten Belitung.

Pemerintah Bangun Pusat Benih Untuk Atasi Bencana Ekologis
Indonesia
Pemerintah Bangun Pusat Benih Untuk Atasi Bencana Ekologis

Jokowi akan menyiapkan pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove.

Dua Menteri Jokowi Tersandung Korupsi, ILUNI UI: Kinerja KPK Ini Prestasi Istimewa
Indonesia
Dua Menteri Jokowi Tersandung Korupsi, ILUNI UI: Kinerja KPK Ini Prestasi Istimewa

KPK perlu menghilangkan kekhawatiran masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

Infeksi Lokal Meningkat, Tiongkok Perketat Pembatasan di Dekat Beijing
Dunia
Infeksi Lokal Meningkat, Tiongkok Perketat Pembatasan di Dekat Beijing

Otoritas Tiongkok pada Rabu (6/1) menutup sejumlah area jalan layang yang membentang di Provinsi Hebei, yang mengelilingi Beijing.

PKS Kritik Dibukanya Tempat Wisata saat Mudik Dilarang
Indonesia
PKS Kritik Dibukanya Tempat Wisata saat Mudik Dilarang

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata.