Bekas Dirut Pelindo II RJ Lino Ajukan Gugatan Praperadilan Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

MerahPutih.com - Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) mengajukan gugatan praperadilan atas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2010 yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum RJ Lino, Agus Dwiwarsono membeberkan sejumlah pertimbangan pengajuan praperadilan tersebut. Salah satunya yakni proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK telah melewati jangka waktu dua tahun.

Baca Juga

Senangnya RJ Lino Menunggu Lima Tahun untuk Ditahan KPK

Hal ini terhitung sejak lembaga antirasuah pertama kali memeriksa RJ Lino pada 5 Februari 2016 pasca kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 lalu. Sejak pemeriksaan perdana itu, kata Agus, KPK tak lagi memeriksa kliennya hingga UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK resmi diberlakukan pada 17 Oktober 2019.

Pada Pasal 40 ayat (1) UU KPK versi revisi itu, kata Agus, lembaga antirasuah dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun.

"Namun KPK jelas dan nyata telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan menghentikan penyidikan terhadap RJ Lino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019," kata Agus dalam keterangannya, Selasa (4/5).

RJ Lino
RJ Lino saat menemui pendukungnya di kantor pusat Pelindo II, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta utara, sekitar 4 tahun lalu. (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Alih-alih menghentikan penyidikan, sambung Agus, KPK malah menahan kliennya pada 26 Maret 2021. Sementara pada konstruksi perkara yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kata dia, terdapat kerugian keuangan negara sebanyak USD22.828,94 akibat pemeliharaan QCC berdasarkan audit BPK.

Atas penghitungan kerugian negara itu, Agus mengatakan, sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Jo Pasal 70C UU 19/2019, sudah menjadi kewajiban hukum bagi KPK untuk menghentikan dan wajib menyerahkan penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan.

"Namun KPK RI tidak melaksanakan kewajiban hukumnya bahkan sebaliknya melakukan penahanan serta pemeriksaan lanjutan kepada RJ Lino," ucapnya.

Selain itu, kata dia, PT Pelindo II melakukan pelelangan dua unit QCC twin lift untuk Pelabuhan Palembang dan Pontianak yang spesifikasinya serupa dengan pengadaan pada 2010. Pemenang lelang itu yakni HDHM dengan nilai kontrak USD500 ribu lebih mahal dari penunjukan langsung pengadaan tahun 2010.

Baca Juga

Penahanan RJ Lino Beri Kepastian Kelanjutan Perkara Korupsi

Agus menilai, fakta tersebut menunjukkan kontrak pengadaan tiga unit QCC pada 2010 justru menguntungkan alih-alih merugikan keuangan negara.

"Dengan kata lain, apabila harga QCC twin lift per unit tahun 2012 dijadikan pembanding atas harga pembelian unit QCC pada 2010 maka tidak ada kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh RJ Lino secara melawan hukum," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini
Indonesia
BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini

Beranjak ke malam hari, langit Jakarta didominasi berawan

Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia
Indonesia
Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan, rekomendasi PDIP jatuh kepada Gibran Rakabuming Raka

Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus
Indonesia
Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Barita mengaku telah mendapat izin dari penetapan pengadilan mengenai pemeriksaan tersebut

Kasus Corona Masih di Atas 1 Juta, BPIP Minta Elite Politik Stop Kegaduhan
Indonesia
Kasus Corona Masih di Atas 1 Juta, BPIP Minta Elite Politik Stop Kegaduhan

"Semua elit politik menghentikan polemik persoalan internal partai politik," jelas Benny

Jika Reshufle Kabinet tidak Terwujud, Kredibilitas Jokowi Jatuh
Indonesia
Jika Reshufle Kabinet tidak Terwujud, Kredibilitas Jokowi Jatuh

Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

Kasus COVID-19 di Indonesia Per 10 Agustus Capai 127 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Per 10 Agustus Capai 127 Ribu

Penularan virus corona masih tinggi di masyarakat, padahal pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari lima bulan.

Kasus Positif Corona Melonjak, Pemda DIY Diminta Aktifkan Shelter Khusus OTG
Indonesia
Kasus Positif Corona Melonjak, Pemda DIY Diminta Aktifkan Shelter Khusus OTG

"Jangan sampai pasien dengan gejala sakit sedang apalagi berat tidak bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit secara memadai sehingga rawan menjadi lebih parah," kata dia.

Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI
Indonesia
Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI

“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merk dan logo Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/4)

PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali
Olahraga
PON Papua Larang Pemain Liga 1 dan 2 Berebut Mendali

Asprov PSSI Papua sudah menerima surat dari PSSI terkait dengan regulasi untuk pemain sepak bola peserta PON XX Papua tahun 2021.

Begini Syarat Penyandang Disabilitas Buat SIM D
Indonesia
Begini Syarat Penyandang Disabilitas Buat SIM D

Jika ingin mendapatkan SIM dari polisi penyandang disabilitas harus memiliki sertifikas sehat dari dokter