Bekas Bupati Talaud Tuding KPK Langgar HAM Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Bekas Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip telah mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Gugatan praperadilan ini diajukan Sri Wahyumi atas langkah KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Baca Juga

KPK Jebloskan Perantara Suap Eks Bupati Talaud ke Lapas Sukamiskin

Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan KPK setelah Sri Wahyumi selesai menjalani masa pidana di Lapas Wanita Tangerang untuk perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.

Kasa hukum Sri Wahyumi, Teguh Samudera mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan praperadilan terhadap KPK. Dia menyebut gugatan ini ditempuh karena menduga terdapat pembunuhan karakter yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kliennya.

"Tidak sekedar kelalaian atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, penyidik juga tidak menjalankan hukum acara yang ada sebagaimana mestinya," kata Teguh Samudera dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Teguh menilai, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya sebagai tersangka atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 19, 184 KUHAP dan pasal 5 huruf f UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengenai, asas penghormatan terhadap HAM.

Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11). (Desca Lidya Natalia)

Hal ini mengingat Sri Wahyumi ditangkap saat baru menghirup udara bebas dari Lapas Wanita Tangerang. "Disinyalir proses penangkapan dan penahanan tersebut merupakan skenario terstruktur dalam menjerat klien kami, jika tidak ingin disebut balas dendam," ujar Teguh.

Selain itu, Teguh menyoroti pernyataan KPK yang cenderung tendensius dan subjektif. Salah satunya, KPK menyebut Sri Wahyumi tidak kooperatif dan berprilaku labil. Menurutnya, sematan label tersebut mempengaruhi publik lewat pemberitaan media yang sumbernya sepihak.

Hal itu dibuktikan dengan konferensi pers pihak KPK di depan awak media yang tidak dihadiri Sri Wahyumi selaku tersangka. Tidak hanya melanggar KUHAP, Teguh menyebut penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya dilakukan dengan tidak profesional oleh penyidik KPK.

Baca Juga

Baru Hirup Udara Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Kembali Ditangkap KPK

"Hal ini terungkap dalam proses penangkapan klien kami didepan LP Wanita Tangerang, di mana oknum-oknum penyidik menunjukkan arogansinya yang kebablasan, mengakibatkan bekas-bekas lebam pada tubuh klien kami," kata Teguh.

Untuk itu, kata Teguh, berpijak dari kronologi di atas, pihaknya memutuskan mengajukan Peradilan terkait penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/5). "Dan secara resmi telah diterima berkas permohonannya," tutup Teguh. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Artidjo Alkostar Dikebumikan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta
Indonesia
Artidjo Alkostar Dikebumikan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar akan dikuburkan di Kompleks Pemakaman Kampus Terpadu Universitas Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, Yogyakarta.

Pemprov DKI Siapkan Sanksi Berat Bagi Pejabat yang Berani Potong BST COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Sanksi Berat Bagi Pejabat yang Berani Potong BST COVID-19

Pemprov DKI akan memberi sanksi berat bagi anak buahnya yang berani memangkas bantuan sosial DKI.

Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur

Proses rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang, bisa segera berjalan.

Wakil Bupati Belitung Resmi Bergabung dengan PDIP
Indonesia
Wakil Bupati Belitung Resmi Bergabung dengan PDIP

Momentum bersejarah bagi Isyak ini tampak dihadiri dan disaksikan oleh jajaran pengurus DPC PDIP dan pimpinan anak cabang se-Kabupaten Belitung.

Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19
Indonesia
Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19

Memang, per Senin (6/7) jumlah kasus positif COVID-19 terus meroket

Pemkot Solo Buka Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Solo Buka Pembelajaran Tatap Muka

Pemkot Solo memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.

Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai
Indonesia
Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, kekisruhan Partai Demokrat di ranah pemerintah sudah selesai.

4 Jenderal Bintang Dua Berebut Kursi Kabareskrim
Indonesia
4 Jenderal Bintang Dua Berebut Kursi Kabareskrim

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memprediksi, ada empat nama yang masuk bursa calon Kabareskrim, salah satunya yakni Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada.

MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki
Indonesia
MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Pinangki bersama Anita Kolopaking mengendarai pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta Kuala Lumpur keberangkatan jam 08.20 WIB.

PAN Resmi Dukung Putra Yusril Ihza Mahendra di Pilkada Belitung Timur
Indonesia
PAN Resmi Dukung Putra Yusril Ihza Mahendra di Pilkada Belitung Timur

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung putra Yusril Ihza Mahendra, Yuri Kemal Fadlullah di Pilkada Belitung Timur Tahun 2020.