Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara Terdakwa Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020 Letjen Purn Sonny Widjaja (kiri) usai menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi ASABRI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/12). ANTARA

MerahPutih.com - Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan terdakwa Letjen (Purn) Sonny Widjaja

Pada sidang yang digelar Senin (6/12), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bekas Direktur Utama (Dirut) PT Asabri dengan hukuman 10 tahun penjara dan Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga

PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya

"Menyatakan terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta.

JPU meyakini Sonny terbukti bersama-sama mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana di perusahaan pelat merah tersebut.

Sonny adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang menjalani sidang pembacaan tuntutan pada hari ini. Namun baru Sonny yang selesai menjalani sidang pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan ini, Sonny juga diwajibkan membayar pidana pengganti.

"Membebankan terdakwa dengan biaya pengganti sebesar Rp64,5 miliar dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 5 tahun," ujar jaksa.

Sonny dinilai terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan terdakwa berencana terstruktur dan masif, perbuatan terdakwa membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap kegiatan asuransi dan pasar modal," ungkap jaksa.

Sedangkan hal yang meringankan adalah belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama dipersidangan.

Enam terdakwa lain yang akan dibacakan tuntutannya adalah Dirut PT Asabri periode 2012 - Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri; Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 - Agustus 2019 Hari Setianto; Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi; Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo; dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

PT. Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen dengan rincian untuk dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk THT dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.

Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Ilham Wardhana (telah meninggal dunia) pada rapat Desember 2012 menyampaikan dalam rapat direksi yang dipimpin Adam Rachmat Damiri bahwa PT Asabri harus investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham dan jenis saham tersebut termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan layer 2 atau layer 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi.

Saham-saham berisiko tinggi itu antara lain adalah saham LCGP (PT. Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT. Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012 dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk).

Dalam kurun waktu 2012-2019, Ilham Wardhana Siregar bersama-sama dengan Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Sonny Widjaya telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT Asabri dalam investasi saham, reksadana, Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya.

Pertemuan itu dihadiri beberapa pihak pemilik saham yaitu Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Benny Tjokrosaputro, Edward Seky Soeryadjaya, Bety, Lim Angie Christina, Rennier Abdul Rahman Latief, Heru Hidayat dan 15 manajer investasi lainnya.

Pada sekitar Oktober 2017, Sonny Widjaja dan Hari Setianto melakukan kesepakatan dengan terdakwa Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto untuk bekerja sama dalam pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) dengan cara akan memberikan masukan mengenai saham-saham dan produk reksadana yang bisa dipertimbangkan oleh PT Asabri (Persero) untuk di-subscription atau redemption melalui Joko Hartono Tirto.

Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya untuk memindahkan saham-saham PT. Asabri yang memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri (Persero). (Pon)

Baca Juga

Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Anggap Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Keliru
Indonesia
Pakar Anggap Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Keliru

Pengulangan perbuatan itu terjadi apabila sudah ada perbuatan yang diputus oleh pengadilan

Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Saat Mudik
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Saat Mudik

Pemerintah Indonesia telah mengizinkan masyarakatnya unutuk melakukan Mudik 2022, setelah beberapa tahun dilarang karena Pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Corona atau COVID-19 di Indonesia sudah melandai sehingga warga diizinkan mudik saat Lebaran.

Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Warga di Tengah Dibukanya Penerbangan Internasional
Indonesia
Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Warga di Tengah Dibukanya Penerbangan Internasional

Pemerintah masih membuka kembali gerbang internasional di tengah melonjaknya kembali kasus COVID-19 di berbagai negara.

Konsumsi Bensin Naik 5 Persen Selama Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Konsumsi Bensin Naik 5 Persen Selama Mudik Lebaran 2022

Bahan bakar jenis gasoil (solar) justru menurun 5 persen karena sudah mulai adanya pembatasan kendaraan logistik dan truk besar.

Jasa Raharja Berikan Santunan Rp 50 Juta Pada Korban Kecelakaan Maut di Bekasi
Indonesia
Jasa Raharja Berikan Santunan Rp 50 Juta Pada Korban Kecelakaan Maut di Bekasi

Kecelakaan lalulintas terjadi di Jalan Sultan Agung, KM 28,5, Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu, 31 Agustus 2022 pukul 10.05 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter di Kanada Meninggal Akibat Vaksin Booster
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 6 Dokter di Kanada Meninggal Akibat Vaksin Booster

Beredar informasi sebuah unggahan di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa enam dokter di Kanada meninggal dunia mendadak dalam dua minggu karena suntikan vaksin COVID-19 dosis keempat.

Sandiaga Diingatkan Soal Konsekuensi Nyapres dari Partai Lain
Indonesia
Sandiaga Diingatkan Soal Konsekuensi Nyapres dari Partai Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya tak ambil pusing soal rencana Sandi yang ingin menjadi capres.

Tak Penuhi Syarat, Ribuan Penumpang Kereta Jarak Jauh Gagal Berangkat
Indonesia
Tak Penuhi Syarat, Ribuan Penumpang Kereta Jarak Jauh Gagal Berangkat

Adapun ketentuan perjalanan penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ) mulai 3 Januari 2022 kembali mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 97 Tahun 2021

KPK Kecolongan, Walkot Bekasi Zoom Meeting dengan Kader Golkar
Indonesia
KPK Kecolongan, Walkot Bekasi Zoom Meeting dengan Kader Golkar

Beredar foto Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tengah melakukan pertemuan virtual melalui zoom meeting dengan kader Partai Golkar.

Fakta Persidangan Ungkap Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng
Indonesia
Fakta Persidangan Ungkap Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng

Sidang lanjutan kasus dugaan suap minyak goreng di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, berlangsung pada Selasa (20/9) beragendakan keterangan saksi.