Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos Terdakwa Korupsi Bantuan Sosial Juliari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan sidang putusan untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua mantan anak buah Juliari Peter Batubara tersebut yakni, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Adi Wahyono dan Matheus Joko bakal menghadapi sidang putusan atas kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini hakim bakal memutus bersalah keduanya sesuai tuntutan tim jaksa.

Baca Juga:

Kemarahan Risma Buahkan Hasil, Bansos 2.780 KPM Akhirnya Cair

"Tentu KPK yakin dan optimis surat dakwaan tim JPU akan terbukti dan majelis hakim akan memutus sebagaimana amar tuntutan jaksa KPK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/9).

Diketahui sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK meyakini Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono bersalah karena terlibat kasus dugaan suap terkait pengadaan Bansos COVID-19. Atas dasar itu, jaksa menuntut agar keduanya dijatuhi hukuman dengan besaran pidana yang berbeda-beda.

Terhadap Matheus Joko, jaksa menuntut agar dihukum delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan. Sedangkan terhadap Adi Wahyono, jaksa menuntut agar dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp350 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut agar Matheus Joko dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Matheus Joko dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp1,56 miliar.

Dengan persyaratan, uang pengganti tersebut harus dibayarkan oleh Matheus Joko paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang, jika tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama satu tahun.

Logo KPK
Logo KPK. (Foto: Antara)

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini bahwa Matheus Joko Santoso bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp32,48 miliar.

Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Atas perbuatannya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dituntut melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Kemensos Sebut 1,4 Juta Warga Belum Terima Bansos Tunai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangani Korban Gempa, RS Terapung TNI AL Bersandar di Mamuju Sulbar
Indonesia
Tangani Korban Gempa, RS Terapung TNI AL Bersandar di Mamuju Sulbar

Pada misi kemanusian di Mamuju, KRI SHS-990 didukung dua helikopter yang berguna untuk mengangkut korban gempa yang tidak terjangkau.

Mahasiswa ITS Gagas Masker Kain Dengan Filter Limbah Lontar
Indonesia
Mahasiswa ITS Gagas Masker Kain Dengan Filter Limbah Lontar

Kurangnya penelitian terkait proses pengubahan karbon aktif menjadi lembaran tipis merupakan kendala utama.

 Pecatan Pegawai KPK yang Curi Emas 1,9 Kg Masih Berstatus Saksi
Indonesia
Pecatan Pegawai KPK yang Curi Emas 1,9 Kg Masih Berstatus Saksi

Saat ini, polisi tengah menyelidiki lebih lanjut tentang dugaan kasus tersebut

103 Perusahaan di Jakarta Disegel karena Langgar PPKM Darurat
Indonesia
103 Perusahaan di Jakarta Disegel karena Langgar PPKM Darurat

Sebanyak 103 perusahaan di DKI Jakarta disegel lantaran melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat pada 5 dan 6 Juli 2021.

Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.

Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah
Indonesia
Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah

Unit Usaha Syariah Bank DKI berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal menggunakan mobil vaksin keliling di sejumlah tempat ibadah di DKI Jakarta.

56.085 Penumpang Luar Negeri Masuk Lewat Bandara Soetta Dikarantina
Indonesia
56.085 Penumpang Luar Negeri Masuk Lewat Bandara Soetta Dikarantina

Sebanyak 56.085 penumpang dari luar negeri mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Faktor yang Bikin Terorisme Sulit Dihentikan Versi PP Muhammadiyah
Indonesia
Duet Trump Janji Hormati Sejarah AS Jamin Pelantikan Biden Aman
Dunia
Duet Trump Janji Hormati Sejarah AS Jamin Pelantikan Biden Aman

Wapres Pence termasuk di antara para pejabat tinggi yang dipaksa bersembunyi selama serangan pekan lalu.

Kondisi Terkini AKBP Dermawan Setelah Dikeroyok Oknum Pemuda Pancasila
Indonesia
Kondisi Terkini AKBP Dermawan Setelah Dikeroyok Oknum Pemuda Pancasila

Berniat baik atur jalannya demo Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR RI, dirinya malah jadi korban pengeroyokan oknum ormas tersebut.