Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos Terdakwa Korupsi Bantuan Sosial Juliari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan sidang putusan untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua mantan anak buah Juliari Peter Batubara tersebut yakni, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Adi Wahyono dan Matheus Joko bakal menghadapi sidang putusan atas kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini hakim bakal memutus bersalah keduanya sesuai tuntutan tim jaksa.

Baca Juga:

Kemarahan Risma Buahkan Hasil, Bansos 2.780 KPM Akhirnya Cair

"Tentu KPK yakin dan optimis surat dakwaan tim JPU akan terbukti dan majelis hakim akan memutus sebagaimana amar tuntutan jaksa KPK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/9).

Diketahui sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK meyakini Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono bersalah karena terlibat kasus dugaan suap terkait pengadaan Bansos COVID-19. Atas dasar itu, jaksa menuntut agar keduanya dijatuhi hukuman dengan besaran pidana yang berbeda-beda.

Terhadap Matheus Joko, jaksa menuntut agar dihukum delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan. Sedangkan terhadap Adi Wahyono, jaksa menuntut agar dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp350 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut agar Matheus Joko dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Matheus Joko dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp1,56 miliar.

Dengan persyaratan, uang pengganti tersebut harus dibayarkan oleh Matheus Joko paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang, jika tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama satu tahun.

Logo KPK
Logo KPK. (Foto: Antara)

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini bahwa Matheus Joko Santoso bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp32,48 miliar.

Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Atas perbuatannya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dituntut melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Kemensos Sebut 1,4 Juta Warga Belum Terima Bansos Tunai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili
Indonesia
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili

KPK telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Polda Jateng Ringkus Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol ATM
Indonesia
Polda Jateng Ringkus Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol ATM

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah meringkus enam anggota komplotan pencuri yang memiliki spesialisasi membobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

6 Aplikasi Yang Mudahkan Ngurus Administrasi Kependudukan di Kota Bandung
Indonesia
6 Aplikasi Yang Mudahkan Ngurus Administrasi Kependudukan di Kota Bandung

"Tiga tahun terakhir itu kita memang go digital, banyak pelayanan yang bisa dialihkan ke online, dan didukung regulasi yang ada. Sekarang security printing itu bisa diganti HVS, masyarakat bisa cetak sendiri di rumah karena sudah ada pakai barcode," beber Tatang.

Kapasitas Supermarket dan Pasar Kini Boleh 100 Persen
Indonesia
Kapasitas Supermarket dan Pasar Kini Boleh 100 Persen

Pemerintah melalui Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2022 mengeluarkan kebijakan terbaru soal PPKM untuk wilayah di Jawa dan Bali.

Pemkot Yogyakarta Operasikan Mobil Vaksinasi Keliling di Seluruh Kecamatan
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Operasikan Mobil Vaksinasi Keliling di Seluruh Kecamatan

Mobil vaksinasi ini akan berkeliling di seluruh kecamatan di wilayah kota Yogyakarta.

Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran
Indonesia
Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran

Puan berkunjung ke Kabupaten Karanganyar meresmikan kantor DPC PDIP Karanganyar dan meresmikan objek wisata New Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

65 Peserta PON Papua Positif COVID-19, Mayoritas Atlet Judo dan Sepatu Roda
Indonesia
65 Peserta PON Papua Positif COVID-19, Mayoritas Atlet Judo dan Sepatu Roda

Jumlah orang yang terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua terpapar COVID-19 terus bertambah.

Setiap Musim Haji, 300 sampai 400 Orang Jemaah Asal Indonesia Meninggal Dunia
Indonesia
Setiap Musim Haji, 300 sampai 400 Orang Jemaah Asal Indonesia Meninggal Dunia

Petugas Kesehatan haji telah dibekali dengan Rencana Operasional (Renops) penyelenggaraan Kesehatan haji Tahun 2022.

Pemprov DKI Ajak Daerah Penyangga Jakarta Maksimalkan Aturan Uji Emisi
Indonesia
Pemprov DKI Ajak Daerah Penyangga Jakarta Maksimalkan Aturan Uji Emisi

DKI masih fokus dulu untuk Jakarta sampai menunggu progres diskusi dengan daerah penyangga

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India
Indonesia
Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara dan menyebut penetapan harga PCR telah didiskusikan dengan beberapa pihak.