Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah memiliki niatan untuk redenominasi atau menyederhanakan mata uang rupiah seperti dari Rp 1.000 menjadi 1 rupiah.
Rencana redenominasi rupiah ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kebijakan pemangkasan tiga digital nol bukan wewenang Kementerian Keuangan. Kebijakan redenominasi ini akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, bahwa rencana ini memerlukan proses yang sangat panjang. Ia menyebut, butuh waktu 5-6 tahun untuk menerapkan redenominasi.
Baca juga:
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Tahapan itu mulai dari penerbitan Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) hingga persiapan implementasinya.
"Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai," ucap Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, yang dikutip Selasa (18/11).
Tahapan pertama adalah penerbitan UU Redenominasi, yang menjadi syarat utama sebelum seluruh proses dimulai. Tanpa aturan tersebut, kebijakan penyederhanaan mata uang tidak bisa berjalan.
Kemudian penyusunan aturan tentang transparansi harga dari barang yang diperjualbelikan di Indonesia. Langkah ini penting agar masyarakat tidak bingung selama masa transisi dan memahami bahwa redenominasi tidak mengubah nilai barang.
Tahap ketiga ialah BI harus melakukan penyusunan desain dan pencetakan uang baru. Proses ini memerlukan waktu serta koordinasi lintas lembaga.
Tahap keempat ialah masa transisi, ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.
"Itu harus berjalan beriringan, dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama," pungkasnya. (Asp).
