Begini Syarat Pemberlakukan PSBB Bagi Pemerintah Daerah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa syarat jika ingin melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kemudian diajukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nasional.

"Beberapa kriteria di antaranya adalah jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dalam konferensi pers secara daring di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Ratusan Karyawan PHK Akibat COVID-19, Disnakerperin Solo Arahkan ke Program Pra Kerja

Di samping itu, Safrizal melanjutkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan data-data pendukung, misalnya peningkatan data mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemologi ini membutuhkan kajian dari pemerintah daerah, termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut kurva waktu.

"Jadi, bisa dihitung kecepatan penyebarannya, serta kejadian transmisi lokal yang disebabkan oleh penyebaran, serta hasil tracing atau tracking penyebaran epidemologi yang menyebabkan ada penularan dari generasi kedua dan generasi ketiga," kata dia.

Kemendagri paparkan persyaratan bagi Pemda untuk ajukan PSBB
Safrizal ZA paparkan persyaratan bagi Pemda untuk ajukan PSBB (Foto: antaranews)

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menghitung kesiapan-kesiapan melalui beberapa hal, di antaranya pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat.

Sebab, Safrizal mengatakan pembatasan sosial berksala besar dapat menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah karena semuanya akan melaksanakan gerakan besar pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar, jika sangat penting sekali.

"Oleh karenanya, pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan dan layanan dasar bagi masyarakat agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar," kata Safrizal.

Kedua, lanjut dia, pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, termasuk juga alat-alat kesehatan lainnya, seperti alat pelindung diri, termasuk ketersediaan masker untuk masyarakat.

Lebih lanjut, Safrizal mengatakan pemerintah daerah juga harus menghitung biaya untuk tiga kegiatan utama pemerintah daerah. Pertama, pemenuhan alat kesehatan, kedua menghidupkan industri yang mendukung kegiatan pembatasan atau penanganan COVID-19, serta kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial bagi masyarakat.

"Anggaran ini sudah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri, juga berdasarkan dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran ini harus dinyatakan dalam komitmen anggaran yang sudah diwujudkan dalam perubahan alokasi," ujar Safrizal.

Kemudian, pemerintah daerah juga harus menyiapkan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial. Oleh karenanya, sebelum diajukan, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Menkes dalam hal ini yang akan menetapkan proses penetapan PSBB ini nanti akan berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas Pusat, serta mendapat pertimbangan dari tim pertimbangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permenkes nomor 9," kata Safrizal.

Paling lama dua hari setelah prasyarat diajukan, serta jika kondisi yang diajukan sudah memenuhi syarat, akan dikeluarkan penetapan. Namun, jika prasyarat dan kondisi yang disyaratkan masih mendapat kekurangan, maka Menteri Kesehatan dapat mengembalikan untuk diperbaiki data-data dukungnya.

Kemudian, setelah mendapat pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas, dan pertimbangan dari dewan pertimbangan, maka kepala daerah dapat langsung memberlakukan PSBB.

"Kami juga menyampaikan bahwa pemberlakuan PSBB sangat berkaitan langsung dengan daerah sekitarnya.Oleh karenanya daerah yang akan memberlakukan PSBB ini harus menghitung, satu hal yang harus dijamin adalah pasokan logistik, pasukan alat-alat, pasokan bahan-bahan dalam rangka penanganan COVID-19 ini tidak terganggu," kata Safrizal.

Baca Juga:

Antisipasi Gangguan Keamanan, Pengiriman Logistik dan BBM Bakal Dikawal Polisi

Dalam pembatasan berskala besar, semua masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang kuat untuk keluar rumah tetap dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah, kecuali beberapa pihak yang menjalankan tugas yang dengan terpaksa atau karena tugas harus keluar rumah.

"PSBB ini tujuan utamanya adalah penghentian dengan segera penyebaran yang luas bagi penyakit COVID-19 ini, oleh karenanya tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir," pungkas Safrizal.(Pon)

Baca Juga:

Pemda DIY Siapkan Suplemen dan Tempat Karantina Khusus ODP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Kaji Putusan Hakim Tak Cabut Hak Politik Romahurmuziy
Indonesia
KPK Kaji Putusan Hakim Tak Cabut Hak Politik Romahurmuziy

Romi divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

New Normal di Solo, Anak dan Pelajar Dilarang ke Mal dan Tempat Wisata
Indonesia
New Normal di Solo, Anak dan Pelajar Dilarang ke Mal dan Tempat Wisata

Anak-anak dan pelajar tersebut rawan tertular virus corona atau COVID-19.

Jaksa akan Sampaikan Replik, Tim Kuasa Hukum Novel Nilai Sidang Banyak Kejanggalan
Indonesia
Jaksa akan Sampaikan Replik, Tim Kuasa Hukum Novel Nilai Sidang Banyak Kejanggalan

Pelaku penyiraman air keras kepada Novel Ronny Bugis dan Rahmat Kadir diketahui dituntut satu tahun penjara.

 Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP
Indonesia
Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP

Petrus mengatakan, jika Megawati dan Hasto berlindung dibalik kedaulatan partai, maka itu adalah ciri-ciri partai yang feodalistik dan oligarkis

Pekan Depan Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Pekan Depan Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Korupsi Jiwasraya

Untuk lima berkas perkara yang lebih dulu dilimpahkan ke pengadilan, ternyata sudah mendapat penetapan

Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Lebaran, Bebas Januari 2021
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Lebaran, Bebas Januari 2021

Keluarga Ba'asyir di Kabupaten Sukoharjo juga telah mendapatkan kabar baik itu.

Imbas Corona, Sektor Pariwisata DIY Rugi Rp80 Miliar
Indonesia
Imbas Corona, Sektor Pariwisata DIY Rugi Rp80 Miliar

Sejak Maret 2020, Pemda DIY menutup seluruh destinasi wisata di DIY.

Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus
Indonesia
Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Barita mengaku telah mendapat izin dari penetapan pengadilan mengenai pemeriksaan tersebut

Hyundai Liburkan Aktivitas Produksi Setelah Satu Pegawai Positif Corona
Indonesia
Hyundai Liburkan Aktivitas Produksi Setelah Satu Pegawai Positif Corona

Hyundai Motor meliburkan sementara kegiatan produksi satu pabriknya di Kota Ulsan, wilayah tenggara Seoul.

Digusur Piala Dunia U-20, PKL Selter Manahan Resah Tak Kunjung Dapat Kepastian
Indonesia
Digusur Piala Dunia U-20, PKL Selter Manahan Resah Tak Kunjung Dapat Kepastian

Pemkot Solo belum memberikan kepastian terkait rencana pemindahan pedagang.