Begini Syarat Pemberlakukan PSBB Bagi Pemerintah Daerah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa syarat jika ingin melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kemudian diajukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nasional.

"Beberapa kriteria di antaranya adalah jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dalam konferensi pers secara daring di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Ratusan Karyawan PHK Akibat COVID-19, Disnakerperin Solo Arahkan ke Program Pra Kerja

Di samping itu, Safrizal melanjutkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan data-data pendukung, misalnya peningkatan data mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemologi ini membutuhkan kajian dari pemerintah daerah, termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut kurva waktu.

"Jadi, bisa dihitung kecepatan penyebarannya, serta kejadian transmisi lokal yang disebabkan oleh penyebaran, serta hasil tracing atau tracking penyebaran epidemologi yang menyebabkan ada penularan dari generasi kedua dan generasi ketiga," kata dia.

Kemendagri paparkan persyaratan bagi Pemda untuk ajukan PSBB
Safrizal ZA paparkan persyaratan bagi Pemda untuk ajukan PSBB (Foto: antaranews)

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menghitung kesiapan-kesiapan melalui beberapa hal, di antaranya pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat.

Sebab, Safrizal mengatakan pembatasan sosial berksala besar dapat menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah karena semuanya akan melaksanakan gerakan besar pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar, jika sangat penting sekali.

"Oleh karenanya, pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan dan layanan dasar bagi masyarakat agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar," kata Safrizal.

Kedua, lanjut dia, pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, termasuk juga alat-alat kesehatan lainnya, seperti alat pelindung diri, termasuk ketersediaan masker untuk masyarakat.

Lebih lanjut, Safrizal mengatakan pemerintah daerah juga harus menghitung biaya untuk tiga kegiatan utama pemerintah daerah. Pertama, pemenuhan alat kesehatan, kedua menghidupkan industri yang mendukung kegiatan pembatasan atau penanganan COVID-19, serta kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial bagi masyarakat.

"Anggaran ini sudah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri, juga berdasarkan dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran ini harus dinyatakan dalam komitmen anggaran yang sudah diwujudkan dalam perubahan alokasi," ujar Safrizal.

Kemudian, pemerintah daerah juga harus menyiapkan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial. Oleh karenanya, sebelum diajukan, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Menkes dalam hal ini yang akan menetapkan proses penetapan PSBB ini nanti akan berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas Pusat, serta mendapat pertimbangan dari tim pertimbangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permenkes nomor 9," kata Safrizal.

Paling lama dua hari setelah prasyarat diajukan, serta jika kondisi yang diajukan sudah memenuhi syarat, akan dikeluarkan penetapan. Namun, jika prasyarat dan kondisi yang disyaratkan masih mendapat kekurangan, maka Menteri Kesehatan dapat mengembalikan untuk diperbaiki data-data dukungnya.

Kemudian, setelah mendapat pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas, dan pertimbangan dari dewan pertimbangan, maka kepala daerah dapat langsung memberlakukan PSBB.

"Kami juga menyampaikan bahwa pemberlakuan PSBB sangat berkaitan langsung dengan daerah sekitarnya.Oleh karenanya daerah yang akan memberlakukan PSBB ini harus menghitung, satu hal yang harus dijamin adalah pasokan logistik, pasukan alat-alat, pasokan bahan-bahan dalam rangka penanganan COVID-19 ini tidak terganggu," kata Safrizal.

Baca Juga:

Antisipasi Gangguan Keamanan, Pengiriman Logistik dan BBM Bakal Dikawal Polisi

Dalam pembatasan berskala besar, semua masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang kuat untuk keluar rumah tetap dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah, kecuali beberapa pihak yang menjalankan tugas yang dengan terpaksa atau karena tugas harus keluar rumah.

"PSBB ini tujuan utamanya adalah penghentian dengan segera penyebaran yang luas bagi penyakit COVID-19 ini, oleh karenanya tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir," pungkas Safrizal.(Pon)

Baca Juga:

Pemda DIY Siapkan Suplemen dan Tempat Karantina Khusus ODP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

PKS Sesalkan Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI
Indonesia
PKS Sesalkan Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI

TVRI tidak melaksanakan rekomendasi Komisi I

Rizieq dan Menantunya Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Tes Swab, Dirut RS Ummi Absen
Indonesia
Paspampres Tak Dilibatkan Dalam Pelantikan Anak Jokowi?
Indonesia
Paspampres Tak Dilibatkan Dalam Pelantikan Anak Jokowi?

Ahyani mengatakan untuk pelantikan nanti mengikuti protokoler yang dibuat Pemkot Solo

Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji
Indonesia
Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji

Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Buku Nikah Jaringan Jakarta-Subang
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Buku Nikah Jaringan Jakarta-Subang

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara meringkus tujuh orang yang tergabung dalam sindikat pembuat buku nikah palsu jaringan Jakarta-Subang.

Presiden Jokowi Tinjau Food Estate Humbahas Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Tinjau Food Estate Humbahas Hari Ini

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau lokasi food estate di Desa Siria-ria. Kunjungan tersebut jadi lokasi awal dalam kunjungan di Kabupaten Humbanghasundutan.

Pemkot Solo Longgarkan Aturan PPKM Mikro, Anak 5 Tahun Boleh Ngemal
Indonesia
Pemkot Solo Longgarkan Aturan PPKM Mikro, Anak 5 Tahun Boleh Ngemal

"Anak 5 tahun ke atas sekarang boleh masuk mal. Aturan sebelumnya 15 tahun. Mal boleh buka pukul 10.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Pelonggaran aturan ini untuk mengakomodir asosiasi pengusaha mal di Solo dan ritel," ucap dia.

M. Taufik Harap Pemilihan Ketua KNPI DKI Selesaikan Polemik 4 Kubu
Indonesia
M. Taufik Harap Pemilihan Ketua KNPI DKI Selesaikan Polemik 4 Kubu

Ketua Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta Mohammad Taufik harus turun gunung menyelesaikan polemik 4 kubu di KNPI DKI.

Kunjungi Ulama Solo, Kapolda Jateng Gagas Pembentukan Ponpes Siaga COVID-19
Indonesia
Kunjungi Ulama Solo, Kapolda Jateng Gagas Pembentukan Ponpes Siaga COVID-19

Inovasi tersebut berupa pembentukan Ponpes Siaga COVID-19 yang akan dibentuk di sejumlah wilayah Jawa Tengah.