Begini Perjalanan Reklamasi Teluk Jakarta Kata Pakar Hukum Agraria Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Hasan Ismail. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Hasan Ismail menyebut pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1990-an.

"Persoalan reklamasi ini kan bukan persoalan baru, tapi sejak tahun '90-an sudah diinisiasi untuk dilakukan reklamasi," ujar Nur Hasan saat acara Populi Center dan Smart FM Network dengan topik Reklamasi dan Investasi, di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Menurut dia, kebijakan pembangunan reklamasi di Jakarta pada tahun 1990-an itu programnya pemerintah pusat, namun kemudian kebijakan tersebut telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI.

"Kalau memang akan ada reklamasi di perairan pantura (pantai utara) Jakarta," jelas Nur Hasan .

Lebih dalam, Nur Hasan menjelaskan dua hal yang menggambarkan perjalanan reklamasi Teluk Jakarta hingga akhirnya direalisasi di zaman kepemimpinan gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pertama, kebijakan untuk reklamasi itu sudah dikeluarkan Keppres 52/1995, diikuti dengan perda, perda, perda sampai akhirnya Pergub Tahun 2017. Kedua, pemerintah kan tak punya uang untuk kerjakan reklamasi dan karena itu bekerja sama dengan badan-badan usaha, terutama swasta. Itu reklamasi merupakan suatu kebutuhan," ungkapnya

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.

Surat permohonan dikirim untuk membatalkan tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D, dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies pada 29 Desember 2017.

"Jadi, kita sudah banyak lakukan kajian soal ini, memang saya tidak banyak berbicara yang kita lakukan adalah menyusun kebijakan, menyusun langkah-langkah dan semuanya memiliki konstruksi hukum yang solid," kata Anies di Jakarta, Selasa (9/1). (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Yusril: Penolakan dan Pembatalan Reklamasi Rugikan Warga Jakarta


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH