Begini Modus Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok yang Ditangkap Polisi ilustrasi (pixabay)

Merahputih.com - Inisiator berdirinya Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi ditangkap Polisi. Zaim juga merupakan pengatur nilai tukar uang dirham dan dinar di pasar tersebut. Zaim juga berperan sebagai penyedia lapak Pasar Muamalah.

"Ia sekaligus sebagai pengelola dan sebagai wakala induk, yaitu tempat menukarkan rupiah menjadi alat tukar dinar atau diham," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/2).

Baca Juga:

Bareskrim Gandeng Kemenlu Hingga Interpol Buru Pembakar Bendera Merah Putih

Pasar muamalah di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat telah beroperasi sejak 2014. Kegiatan perdagangan di pasar muamalah digelar tiap dua pekan di hari Minggu, pukul 10.00 sampai 12.00 WIB.

"Keberadaan pasar di Jalan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat yang digunakan sebagai kegiatan perdagangan atau bazar telah dilakukan sejak tahun 2014," kata Ramadhan.

Di pasar muamalah itu, seluruh transaksi perdagangan dilakukan dengan menggunakan dinar atau dirham.

ilustrasi (pixabay)

Inisiator atau pendiri pasar muamalah tersebut, Zaim Saidi, ditangkap personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa (2/2) malam. Ia kini berstatus sebagai tersangka.

Pasar muamalah dibentuk oleh Zaim untuk komunitas masyarakat yang ingin berdagang dengan aturan yang mengikuti tradisi pasar di zaman nabi.

"Seperti adanya pungutan sewa tempat dan transaksi, pembayaran jual beli dengan menggunakan transaksi dengan menggunakan dirham dan dinar," jelas Ramadhan.

Baca Juga:

Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM

Ramadhan mengatakan, atas perbuatannya Zaim terancam hukuman pidana penjara selama satu tahun dengan denda sebesar Rp200 juta. "ZS dipersangkakan Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Pasal 33 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," jelasnya.

Penyidik menyakini bahwa Zaim dapat dipersangkakan pasal pelanggaran pidana tersebut sebelum ditangkap. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat

Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak akurat.

Kini, Fasilitas Kesehatan Harus Terhubung Dengan PeduliLindungi
Indonesia
Kini, Fasilitas Kesehatan Harus Terhubung Dengan PeduliLindungi

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang QR Code Pedulilindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kuasa Hukum Minta RJ Lino Dibebaskan
Indonesia
Kuasa Hukum Minta RJ Lino Dibebaskan

Tim kuasa hukum Richard Joost (RJ) Lino meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan seluruh gugatan praperadilan.

Dinkes Mimika Nyatakan Tidak Ada Klaster PON
Indonesia
Dinkes Mimika Nyatakan Tidak Ada Klaster PON

Dinas Kesehatan Mimika memastikan tidak ada klaster COVID-19 di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua, meski ada temuan sejumlah kasus positif.

Pasar Jaya Akui Ada Pedagang Jualan Daging Anjing di Pasar Senen
Indonesia
Pasar Jaya Akui Ada Pedagang Jualan Daging Anjing di Pasar Senen

PD Pasar Jaya pun menjanjikan akan mengevaluasi operasional pasar

KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan
Indonesia
KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tuntutan penjara yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah berdasarkan pertimbangan aspek keadilan dan kebenaran.

Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error
Indonesia
Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error

Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), turut menyita perhatian Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.

Wakil Walkot Bandung Minta Warga Segerakan Divaksin Saat Terima Panggilan
Indonesia
Wakil Walkot Bandung Minta Warga Segerakan Divaksin Saat Terima Panggilan

"Tolong ingatkan ke tetangga, orang tua, bahkan orang yang tidak dikenal, kalau sudah mendapat panggilan divaksin, segera untuk divaksin.

Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes
Indonesia
Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes

"Sesuai dengan perintah langsung Panglima TNI, langsung Serbu Vaksin bagi jajaran prajurit," kata Ganip.

Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat
Indonesia
Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat

Bamsoet meminta pemerintah untuk terus berupaya menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan