Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.

Dalam pemulihan ekonomi ini, Jokowi telah mengeluarkan, Peraturan Pemerintah No 23/2020 untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Ketentuan Penjaminan Pemerintah ini, dituangkan dalam PMK Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Klaim PPDB DKI Ikuti Aturan Main Nadiem Makarim

Aturan Kemenkeu ini, merupakan dukungan fasilitas pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) yang dibayarkan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM serta proses dan tata cara permohonan penjaminan.

Kemudian pengajuan dan pembayaran klaim penjaminan, kriteria penerima jaminan dan terjamin, penugasan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah, serta dukungan pemerintah dalam rangka penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

Selanjutnya juga diatur mengenai ketentuan pembayaran IJP, penganggaran dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, serta pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas penugasan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

Sementara itu, kriteria untuk perbankan selaku penerima jaminan meliputi bank umum yang bereputasi baik dengan kategori sehat yaitu peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.

Kemudian perbankan tersebut menanggung minimal 20 persen dari risiko pinjaman modal kerja serta pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan di akhir periode pinjaman.

Kemenkeu juga memberi syarat, bank harus sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah." Sedangkan kriteria untuk pelaku usaha UMKM selaku terjamin yakni merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berbentuk perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha.

Pasar
Pedagang Pasar. (Foto: Antara)

Kemudian plafon pinjaman maksimal Rp10 miliar dan hanya diberikan oleh satu penerima jaminan serta pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat 30 November 2021 sampai dengan selesainya tenor pinjaman tersebut.

Tak hanya itu, kriteria lain pelaku UMKM adalah tenor pinjaman maksimal tiga tahun, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, serta memiliki performing loan lancar yaitu kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2 yang dihitung per 29 Februari 2020.

Selain itu, pemerintah juga menanggung pembayaran IJP dan anggaran dana cadangan penjaminan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan pemerintah ini. Pemerintah turut menjaga kapasitas PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memberikan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, pembayaran IJP, counter guarantee, loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
17 Juta Warga Nganggur, BKPM Ogah Pilih Pilih Investasi
Indonesia
17 Juta Warga Nganggur, BKPM Ogah Pilih Pilih Investasi

Negara tidak mungkin menyerap 17 juta penduduk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN.

Petugas OP SDA Bangun Tanggul Darurat Penahan Arus Air
Foto
Petugas OP SDA Bangun Tanggul Darurat Penahan Arus Air

Petugas Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) Kota Tangerang membuat tanggul darurat yang terbuat dari tumpukan karung untuk menahan derasnya arus air yang melewati Jalan KH. Hasyim Ashari, Ciledug, Kota Tangerang, Banten

Pengerjaan MRT Fase 2, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Merdeka Selatan
Indonesia
Pengerjaan MRT Fase 2, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Merdeka Selatan

Proyek pekerjaan akan dimulai 26 Agustus sampai 9 September 2020.

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP
Indonesia
Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

PDIP kini tengah menunggu pembentukan panitia pemilihan (Panlih) wagub DKI

Anies Mengaku Belum Lihat Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Indonesia
Anies Mengaku Belum Lihat Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Anies menuturkan bahwa dirinya akan membaca terlebih dahulu untuk dipelajari.

Banjir Terjang Jakarta, Anies Dianggap Tak Fokus karena Pangkas Anggaran Penanganan
Indonesia
Banjir Terjang Jakarta, Anies Dianggap Tak Fokus karena Pangkas Anggaran Penanganan

GMNI menyesalkan arah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak fokus pada penangangan dan penanggulangan banjir.

Hardiknas, Bawaslu Mulai Kelas SKPP Daring
Indonesia
Hardiknas, Bawaslu Mulai Kelas SKPP Daring

Program tersebut dibuka secara daring oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dan disaksikan seluruh peserta SKPP Daring.

 Jelang Pembukaan Sekolah, AHY Peringatkan Pemerintah Jaga Keselamatan Para Siswa
Indonesia
Jelang Pembukaan Sekolah, AHY Peringatkan Pemerintah Jaga Keselamatan Para Siswa

"Di satu sisi, berarti aktivitas pendidikan bisa kembali ke sekolah. Di sisi lain, kita menangkap kekhawatiran orang tua soal kesiapan sekolah menerima kembali anak-anak ditengah resiko tinggi terpapar Covid-19," kata AHY

Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik
Indonesia
Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik

Sebetulnya politik dinasti sah di dalam regulasi di Indonesia.

Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari
Indonesia
Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari

Hasto menyatakan pihaknya menyadari bahwa mengangkat isu 'jalur rempah' tidak seksi dalam konteks isu politik nasional.