Pilkada Serentak
Begini Kerawanan Pilkada Serentak Versi Bawaslu Anggota Bawaslu RI M Aifuddin (Foto: Antara))

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memetakan empat potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Empat konteks tersebut yakni konteks sosial, politik, infrastruktur daerah, dan pandemi COVID-19.

"Konteks ini adalah untuk mengantisipasi. Dimensi pertama yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara," kata Anggota Bawaslu RI M Afifuddn di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Konteks selanjutnya yakni pada dimensi politik, potensi kerawanannya pada keberpihakan penyelenggara pemilu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.

Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang. Sementara untuk dimensi politik sebanyak 50 kabupaten kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada kondisi sedang.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan

Beberapa kabupaten kota yang terindikasi rawan tinggi konteks sosial adalah Kabupaten Kotabaru, Manokwari Selatan, Sleman, Kaimana, Nabire, Dharmasraya, Bandung, Pekalongan, Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Kerawanan tinggi pada konteks politik yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Klaten, Sukoharjo, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam.

Dalam konteks sosial, tujuh provinsi berada dalam kerawanan tinggi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, berada dalam kerawanan sedang yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Kemudian, konteks politik terdapat tujuh provinsi terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah dengan indeks kerawanan sedang.

Konteks selanjutnya yakni terkait infrastruktur daerah, Bawaslu mengukurnya dengan dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu.

Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten kota yang rawan rendah. Sebanyak 117 kabupaten kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang. Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah seperti Kabupaten Manokwari Selatan, Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konteks keempat yakni soal pandemi, potensi kerawanannya pada anggaran pilkada terkait COVID-19, data terkait COVID-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat pandemi.

Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi, yakni Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Bulungan, Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.

Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Lamongan, Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Ternate, Depok, Tangerang Selatan, Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Baca Juga:

Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Nyaris 2.000 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Nyaris 2.000 Orang

909 pasien positif COVID-19 juga masih dirawat di RS Wisma Atlet

Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri
Indonesia
Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri

"Ini komitmen pimpinan Polri dan kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi," kata Komjen Listyo Sigit

Geger Dentuman Misterius di Jakarta Akhirnya Terungkap
Indonesia
Geger Dentuman Misterius di Jakarta Akhirnya Terungkap

Suara dentuman misterius yang menggemparkan warga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Minggu (20/9) malam dan Senin (21/9) pagi akhirnya terungkap.

Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi
Indonesia
Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi

Semestinya akan membangkitkan bangsa Indonesia berupa ‘rasa memiliki’ republik ini

KPK Soroti Pengembang di Jabar Yang Minim Serahkan Fasum dan Fasos
Indonesia
KPK Soroti Pengembang di Jabar Yang Minim Serahkan Fasum dan Fasos

"Hal ini harus menjadi perhatian bersama dan pemda perlu melakukan langkah-langkah inovasi percepatan," kata Perwakilan Satgas V Koordinasi Pencegahan KPK Tri Budi Rochmanto.

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP
Indonesia
Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah

Bareskrim Tangkap Penggagas Pasar Muamalah Pakai Dirham dan Dinar
Indonesia
Bareskrim Tangkap Penggagas Pasar Muamalah Pakai Dirham dan Dinar

Polisi menangkap penggagas Pasar Muamalah Zaim Saidi.

Polisi Masih Selidiki Kasus Pemberian THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ
Indonesia
Polisi Masih Selidiki Kasus Pemberian THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kasus tersebut baru saja diterima penyidik

Terdampak COVID-19, Ratusan Ribu WNI Telah Balik Kampung
Indonesia
Terdampak COVID-19, Ratusan Ribu WNI Telah Balik Kampung

WNI yang membawa hasil uji PCR dari luar negeri dengan hasil negatif sebelum keberangkatan, harus menjalani pemeriksaan tambahan saat tiba di Indonesia.

Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur
Indonesia
Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur

Pembebasan Baasyir itu dipastikan telah sesuai prosedur. Baasyir telah menjalani vonis 15 tahun dikurangi remisi sebanyak 55 bulan.