Pilkada Serentak
Begini Kerawanan Pilkada Serentak Versi Bawaslu Anggota Bawaslu RI M Aifuddin (Foto: Antara))

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memetakan empat potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Empat konteks tersebut yakni konteks sosial, politik, infrastruktur daerah, dan pandemi COVID-19.

"Konteks ini adalah untuk mengantisipasi. Dimensi pertama yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara," kata Anggota Bawaslu RI M Afifuddn di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Konteks selanjutnya yakni pada dimensi politik, potensi kerawanannya pada keberpihakan penyelenggara pemilu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.

Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang. Sementara untuk dimensi politik sebanyak 50 kabupaten kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada kondisi sedang.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan

Beberapa kabupaten kota yang terindikasi rawan tinggi konteks sosial adalah Kabupaten Kotabaru, Manokwari Selatan, Sleman, Kaimana, Nabire, Dharmasraya, Bandung, Pekalongan, Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Kerawanan tinggi pada konteks politik yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Klaten, Sukoharjo, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam.

Dalam konteks sosial, tujuh provinsi berada dalam kerawanan tinggi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, berada dalam kerawanan sedang yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Kemudian, konteks politik terdapat tujuh provinsi terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah dengan indeks kerawanan sedang.

Konteks selanjutnya yakni terkait infrastruktur daerah, Bawaslu mengukurnya dengan dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu.

Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten kota yang rawan rendah. Sebanyak 117 kabupaten kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang. Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah seperti Kabupaten Manokwari Selatan, Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konteks keempat yakni soal pandemi, potensi kerawanannya pada anggaran pilkada terkait COVID-19, data terkait COVID-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat pandemi.

Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi, yakni Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Bulungan, Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.

Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Lamongan, Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Ternate, Depok, Tangerang Selatan, Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Baca Juga:

Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arus Balik Lebaran, Solo Tolak Permintaan Rapid Test dan PCR untuk Syarat Keterangan Sehat
Indonesia
Arus Balik Lebaran, Solo Tolak Permintaan Rapid Test dan PCR untuk Syarat Keterangan Sehat

Rapid test dan PCR tersebut digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan surat keterangan sehat.

Ketua DPD Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19

La Nyalla meminta masyarakat tidak perlu ragu menanyakan kepada pemerintah.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penyelenggaran Pilkada pada Desember 2020
Indonesia
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penyelenggaran Pilkada pada Desember 2020

"Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi, semuanya tentu harus diselaraskan dengan protokol kesehatan," katanya

Ledakan Besar di Lebanon, 78 Orang Dinyatakan Tewas
Dunia
Ledakan Besar di Lebanon, 78 Orang Dinyatakan Tewas

Ledakan ini mengingatkan gubernur Lebanon terhadap ledakan Hiroshima dan Nagasaki

Penundaan RUU PKS Dinilai Bentuk Ketidakpedulian Anggota Dewan
Indonesia
Penundaan RUU PKS Dinilai Bentuk Ketidakpedulian Anggota Dewan

Jerry meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk mendorong pembahasan RUU PKS.

Ini Dalil MUI Larang Salat Jumat Dua Gelombang Saat Pangebluk COVID-19
Indonesia
Ini Dalil MUI Larang Salat Jumat Dua Gelombang Saat Pangebluk COVID-19

MUI beralasan Salat Jumat dua gelombang hanya bisa dlilaksanakana di daerah minoritas Islam.

Presiden PKS Berharap Pemilihan Wagub DKI Berjalan Fair Play
Indonesia
Presiden PKS Berharap Pemilihan Wagub DKI Berjalan Fair Play

Sohibul menilai Nurmansjah Lubis atau yang akrab disapa Ancah sangat tepat untuk menggantikan Sandiaga Uno

72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif
Indonesia
72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif

Dari 363 pasien tadi, kesemuanya menjalani isolasi mandiri di Secapa AD

Penderita COVID-19 di Secapa TNI-AD Menyusut Drastis
Indonesia
Penderita COVID-19 di Secapa TNI-AD Menyusut Drastis

"Sehingga, untuk total pasien yang terpapar COVID-19 kini masih 13,2 persen dari total sebelumnya," jelas Nefra

Mendag Jamin Harga Pangan Pokok Stabil dan tidak Naik
Indonesia
Mendag Jamin Harga Pangan Pokok Stabil dan tidak Naik

"Kebutuhan bahan pokok cukup dan harga stabil, walaupun konsumen turun," kata Agus