Begini Kata Wagub DKI Soal Fraksi PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E Wagub Ahmad Riza Patria menyampaikan keterangan pers usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dan donor darah di SMKN 29 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (11/9/2021). (ANTARA/Sihol Hasugian)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai ancaman Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mencoret anggaran terkait kegiatan penyelenggaraan Formula E di APBD Perubahan dan Rancangan APBD 2022.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada banyak cara mendapatkan dana guna membiayai ajang mobil balap berenergi listrik itu, bukan cuma dari anggaran APBD. Pemprov DKI bisa mendapat sponsor dari pihak swasta untuk menyokong Formula E.

"Insyaallah, ke depan harapan kita penggunaan anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya, itu dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat, dari swasta, atau dari sponsor," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/9).

Baca Juga:

PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E APBD DKI

Kendati demikian, kata Riza, sikap PDI Perjuangan yang tak mengizinkan adanya penganggaran Formula E dalam APBD merupakan haknya sebagai anggota legislatif. Menurutnya, hal itu kewenangan PDIP yang punya pendapat, punya sikap masing-masing terkait anggaran.

"Silakan. Kan ada hak dari eksekutif, ada hak dari DPRD. Semua dibahas bersama, antara eksekutif dan DPRD. Nanti diputuskan bersama," papar dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono memberi sinyal kuat akan mencoret anggara terkait Formula E dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022.

"Sinyal belum resmi sikap fraksi, tapi itu sinyal alokasi untuk (anggaran) Formula E diperintahkan untuk dicoret. Diperintahkan seperti itu ini sinyal kuat, sinyal kuat yang tentunya ada sinyal seperti itu di paripurna interpelasi," ucap Gembong Warsono usai interpelasi di gedung DPRD DKI, Selasa (28/9).

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga
Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

Gembong menuturkan, jika dari lima komisi yang ada di DPRD, hanya Komisi C yang tidak memuat anggaran penunjang Formula E. Dari empat komisi itu, diyakini Gembong, tidak akan meloloskan anggaran Formula E.

"Jadi Pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita lihat di Dispora dan PMD Jakpro. Karena di luar itu semua komisi dimasukkan. Komisi A misalkan, ada Satpol PP, Damkar di situ banyak. Tugas kita adalah menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," ujarnya.

Mulanya, pencoretan itu pertama kali digaungkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan saat sesi hak bicara anggota ketika agenda rapat paripurna (rapur) interpelasi Formula E.

Manuara meminta agar Pemprov DKI bisa memberikan dokumen terkait perbaikan kajian dan kelayakan secara ekonomi terkait ajang Formula E ini.

"Saya mengharapkan supaya dalam rapat-rapat pembahasan APBD nanti semua anggara yang dialokasikan untuk Formula E kita coret saja," papar dia.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Manuara menegaskan, jika anggaran di APBD merupakan amanat rakyat yang harus dikawal DPRD DKI.

"Maka supaya tak terjadi penikungan nanti di dalam pembahasan APBD, pintu masuk TAPD adalah di rapim. Maka saya minta tolong pada para pimpinan supaya ini diwanti-wanti ketika usulan ini masuk di anggaran perubahan ataupun anggaran murni 2022," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Cuma PSI-PDIP di Interpelasi Formula E, Tujuh Fraksi Kenyang Ditraktir Makan Anies?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jalan Layang MBZ Ditutup, Kemacetan Parah Terjadi di Tol Cikampek
Indonesia
Jalan Layang MBZ Ditutup, Kemacetan Parah Terjadi di Tol Cikampek

Kepadatan lalu lintas akibat penyekatan mudik menjadi hal yang lumrah terjadi

Penyidik Polisi Dihadang FPI, Kapolri: Sikat Semua
Indonesia
Penyidik Polisi Dihadang FPI, Kapolri: Sikat Semua

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," ujar Idham.

 Hadapi Bencana, BPBD Kota Tangerang Siagakan 360 Personel
Indonesia
Hadapi Bencana, BPBD Kota Tangerang Siagakan 360 Personel

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah menyiapkan untuk mengantisipasi, mitigasi, supaya siap menghadapi kejadian bencana.

KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu
Indonesia
KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu

KPK menerima informasi mengenai surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua.

JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik
Indonesia
JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik

JK mengapresiasi tanggapan yang disampaikan Fadjroel

Hari Santri, Gerindra Harap Santri Hadirkan Berbagai Inovasi
Indonesia
Hari Santri, Gerindra Harap Santri Hadirkan Berbagai Inovasi

Peringatan ini, merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 di mana para santri dan ulama pondok pesantren se-Nusantara mewajibakn tiap muslim membela tanah air dari ancaman penjajah.

Besok, Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus 3 Polisi Tembak Laskar FPI
Indonesia
Besok, Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus 3 Polisi Tembak Laskar FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melalukan gelar perkara dalam kasus pembunuhan di luar hukum (Unlawful Killing) yang dilakukan oknum polisi terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI).

Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat
Indonesia
Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat

Minimal hanya 30 menit per orang

KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk
Indonesia
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah

Bibit Siklon Tropis Ancam Sejumlah Wilayah di Tanah Air
Indonesia
Bibit Siklon Tropis Ancam Sejumlah Wilayah di Tanah Air

BMKG memonitor adanya bibit siklon tropis 94W yang mulai tumbuh di wilayah Samudera Pasifik sebelah utara Papua pada Senin (12/4).