Begini Jawaban Nasdem Disinggung Jokowi Cari Muka Terkait Presiden Tiga Periode Presiden Jokowi berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen. ANTARA FOTO/Akbar N Gumay.

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Saan Mustopa menegaskan bahwa partainya tidak memiliki niatan mencari muka terkait wacana mengenai amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Buat apa juga misalnya Nasdem melakukan sesuatu ingin cari muka. Kalau cari muka kemarin saja periode pertama pencalonan Pak Jokowi misalnya, tapi kita enggak," ujar Saan di Jakarta, Selasa (3/12), dikutip Antara.

Baca Juga:

Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR RI Saan Mustopa ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)
Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPR RI Saan Mustopa ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Adapun Nasdem merupakan fraksi di DPR yang mengusulkan perihal wacana perubahan masa jabatan presiden tersebut.

Saan mengatakan, sejak awal mendukung Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014, Nasdem telah menyatakan sikap untuk memberikan dukungan tanpa syarat.

Nasdem, kata Saan, memandang sosok Presiden Jokowi sebagai putra terbaik bangsa, sehingga memberi dukungan yang tulus sudah menjadi keharusan bagi partai pimpinan Surya Paloh tersebut.

"Kita melihat sosok Pak Jokowi adalah putra terbaik bangsa, maka kita mendukungnya dengan tulus dan tanpa mensyaratkan apa pun," kata dia.

Baca Juga:

Sepakat dengan Jokowi, PDIP Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Amanat Reformasi

Lebih lanjut Saan mengatakan bahwa wacana mengenai amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode belum menjadi sikap Partai Nasdem, melainkan hanya berupa gagasan.

Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/11). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/11). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Dia mengaku bahwa saat ini partainya masih melakukan uji publik untuk menyerap dan mendengar secara langsung tanggapan masyarakat terkait wacana tersebut.

"Kalau ternyata mayoritas masyarakat kita umumnya tidak setuju dengan amendemen, jangankan misalnya tentang masa jabatan, terkait amendemen saja tidak setuju maka Nasdem akan mengikuti sikap dari umumnya masyarakat, Nasdem tidak akan setuju," kata dia.

"Jadi kita lihat Presiden sudah bersikap tidak perlu adanya amendemen. Itu masukan buat kita, penting. Nah tinggal kita lihat publik seperti apa," tambah dia. (*)

Baca Juga:

Demokrat Tolak Wacana Perpanjang Jabatan Presiden, Alasannya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi
Indonesia
DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

"Tahan dulu, jangan berpikir macam-macam. Sebaiknya kita tunggu hasil pemeriksaan kepolisian," sebut politikus PPP ini.

Tak Terima Ditilang, Seorang Pengedara di Tol Angke Nekat Cekik Polantas
Indonesia
Tak Terima Ditilang, Seorang Pengedara di Tol Angke Nekat Cekik Polantas

Kejadian bermula ketika Tohab mengendarai mobil Toyota Agya N 2340 AIH di kawasan Tol Angke, Jakarta Utara.

[HOAKS atau FAKTA] Putri Presiden Vladimir Putin Tewas Seusai Dosis Kedua Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Putri Presiden Vladimir Putin Tewas Seusai Dosis Kedua Vaksin COVID-19

Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa putri Presiden Vladimir Putin menderita efek samping yang tak terduga pada vaksin COVID eksperimental Rusia dan meninggal di Moskow.

Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia
Dunia
Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia

Pengecualian diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk .ertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,

BNN Telusuri Aset Rp142 Miliar Milik Bandar Narkoba Aceh Yang Sebagian Raib
Indonesia
BNN Telusuri Aset Rp142 Miliar Milik Bandar Narkoba Aceh Yang Sebagian Raib

Dengan banyaknya kejanggalan saat pencairan uang, BNN sudah melaporkan hal tersebut ke kejaksaan agung untuk proses lanjutan.

18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup
Indonesia
18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup

Arifin berpendapat, seharusnya gedung wakil rakyat itu ditutup sementaran jika ada anggota dewan yang terjangkit.

Mempertanyakan 'Kenekatan' Megawati Ajukan Harun Penyuap Komisioner KPU
Indonesia
Mempertanyakan 'Kenekatan' Megawati Ajukan Harun Penyuap Komisioner KPU

"Kuat dugaan di balik semua itu, ada uang besar yang bermain di luar jatah uang yang diminta Wahyu," jelas Petrus.

Izinkan Car Free Day, Kebijakan Pemprov DKI Dinilai Gegabah
Indonesia
Izinkan Car Free Day, Kebijakan Pemprov DKI Dinilai Gegabah

Tsamara menilai bahwa kebijakan tersebut belum tepat karena seharusnya Pemprov DKI memberi anjuran warga berolahraga di rumah.

Djoko Tjandra Jadi Tersangka Pemberi Suap untuk Pinangki
Indonesia
Djoko Tjandra Jadi Tersangka Pemberi Suap untuk Pinangki

Pemberian suap diduga berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap
Indonesia
Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap

Tito juga mengingatkan akan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi