Begini Hitungan PPN Biaya Jasa 11 Persen di Fintech Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Satu di antara 14 PMK, tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial yang mulai berlaku 1 Mei 2022.

Baca Juga:

Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto

Kepala Sub-Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Bonarsius Sipayung menjelaskan PPN jasa teknologi financial (fintech) tidak dipungut atas jumlah transaksi, melainkan atas biaya jasa.

"Yang kita kenakan (PPN) fintech adalah jasa-jasa yang dilakukan pihak yang memfasilitasi. Ini 'kan dia memfasilitasi lender, investor, dan konsumen," kata Bonarsius dalam jumpe pers secara daring, di Jakarta, Rabu (7/4).

Bonarsius mencontohkan jika layanan pengisian dana (top up) fintech dompet digital dikenakan biaya jasa sebesar Rp 1.500, konsumen mesti membayar PPN sebesar 11 persen dari biaya jasa tersebut atau senilai Rp 150

"Atau misalnya saya transfer uang sejumlah sekian, dengan biaya Rp 6.500. Maka yang kena PPN dari Rp 6.500 dikali 11 persen," katanya.

Ilustrasi belanja online. (Foto: Antara)
Ilustrasi belanja online. (Foto: Antara)

Bonarsius mengatakan, PMK tersebut diterbitkan untuk menyamakan perlakuan pemerintah terhadap transaksi keuangan digital dan konvensional yang sebelumnya telah dikenakan pajak.

Adapun penyelenggara fintech yang dikenakan PPN antara lain penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi, dan penyelenggaraan penghimpunan modal atau crowdfunding.

"Kemudian layanan pinjam meminjam dan layanan pendukung keuangan digital lainnya juga akan dikenakan PPN," ujarnya.

Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. (Asp)

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Menang Lawan PSIS, Persib Bersiap Hadapi Persipura
Indonesia
Usai Menang Lawan PSIS, Persib Bersiap Hadapi Persipura

Persib Bandung berhasil meraih tren positif pada laga lanjutan Liga 1 melawan PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (26/10) malam.

Analis Muda Kemendag Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Impor Baja
Indonesia
Analis Muda Kemendag Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Impor Baja

Analis Muda Perdagangan Impor di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Tahan Banurea, 37 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja tahun 2016-2021 pada Kamis malam, 19 Mei 2021 oleh Kejaksaan Agung. "Tim penyidik menetapkan tersangka dalam perkara impor baja dan turunannya atas nama tersangka TB, dulu pernah menjabat Kasi Barang Eka Industri Dirjen Daglu Kemendag sampai 2020, sekarang dia menjabat Analis Muda Perdagangan Impor di Kemendag," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan, Agung Supardi, di Gedung Bundar, Jakarta, Kamis malam.

Vaksin Booster untuk Relawan di Yogyakarta
Indonesia
Vaksin Booster untuk Relawan di Yogyakarta

Relawan yang mendapatkan vaksin booster meliputi tenaga pendukung kesehatan serta tenaga penunjang layanan COVID-19.

PP Persis Sebut BNPT Bisa Digugat Pondok Pesantren
Indonesia
PP Persis Sebut BNPT Bisa Digugat Pondok Pesantren

Jeje menilai, penetapan suatu lembaga pendidikan berafiliasi pada teroris memiliki konsekuensi sangat besar

Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

Ia meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk memanggil para produsen minyak goreng.

Polisi Sebut Tabrakan LRT Cibubur Kecelakaan Kerja
Indonesia
Polisi Sebut Tabrakan LRT Cibubur Kecelakaan Kerja

Polisi menyebut tabrakan yang melibatkan dua kereta light rail transit (LRT) di kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur merupakan kecelakaan kerja.

Sebanyak 151.411 Orang Dites dalam Sehari, 1.455 Positif COVID-19
Indonesia
Sebanyak 151.411 Orang Dites dalam Sehari, 1.455 Positif COVID-19

Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada hari ini, Selasa (12/4), kembali bertambah 1.455 kasus.

Hindari Loss of Learning pada Siswa, Nadiem Dorong Pemda Segera Adakan PTM
Indonesia
Hindari Loss of Learning pada Siswa, Nadiem Dorong Pemda Segera Adakan PTM

PJJ yang jelas-jelas tidak optimal dan tidak bergerak cepat maka kita akan menghadapi loss of learning

8 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Rabu (4/8)
Indonesia
8 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Rabu (4/8)

Pada Rabu (4/8), DKI menyiapkan vaksin mobil keliling di 3 kota administrasi Jakarta.

Sultan HB X Dorong Peningkatan Penggunaan Aksara Jawa di Ranah Digital
Indonesia
Sultan HB X Dorong Peningkatan Penggunaan Aksara Jawa di Ranah Digital

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap adanya peningkatan penggunaan aksara Jawa bisa di ranah digital.