Begini Dana Yang Digelontorkan Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan di 2022 Pencairan Bansos Tunai. (Foto: MP/Ismail))

MerahPutih.com - Pemerintah mengalokasi Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

"Alokasi tersebut meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Jakarta, Selasa (24/8).

Ia mengatakan, pemerintah optimistis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program, maka Program Perlindungan Sosial akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Baca Juga:

Jawa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan di Indonesia

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan Anggaran Perlindungan Sosial pada tahun 2022 pun dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi COVID-19.

"Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan Program Perlindungan Sosial dalam rangka peningkatan efektivitasnya untuk pengentasan kemiskinan," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan inclusion dan exclusion error.

APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen countercyclical dalam meredam dampak pandemi lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk kembali pulih.

Sri Mulyani berpendapat kebijakan perlindungan sosial yang diperluas saat ini berperan sangat penting, terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan.

"Upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Penyerahan RUU APBN 2022. (Foto: Antara)
Penyerahan RUU APBN 2022. (Foto: Antara)

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 bersama Pemerintah agar anggaran dapat melindungi rakyat dan merespons dinamika pandemi COVID-19 yang berubah secara cepat.

"Langkah itu agar anggaran tahun depan dapat merespons dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah secara cepat. Respons tersebut semata-mata untuk melindungi rakyat dari dinamika dan risiko akibat pandemi COVID-19," kata Puan.

Puan mengatakan, tahun 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bahwa APBN yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi ketidakpastian sangat penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Sinergi DPR dan Pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Sebab penanganan COVID-19 menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi. Sinergi ini dalam konteks checks and balances dalam penyusunan RAPBN 2022," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Gelontorkan Bansos, Angka Kemiskinan Diharapkan Kembali di Bawah 10 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga Ingin Kasus Rudapaksa Anak di Lutim Dibuka Lagi, Polisi: Harus Ada Bukti Baru
Indonesia
Keluarga Ingin Kasus Rudapaksa Anak di Lutim Dibuka Lagi, Polisi: Harus Ada Bukti Baru

Apabila keluarga korban ini tidak menerima, bisa lakukan praperadilan

Absen di Piala Dunia FIBA, Timnas Indonesia Fokus Hadapi SEA Games 2023
Indonesia
Absen di Piala Dunia FIBA, Timnas Indonesia Fokus Hadapi SEA Games 2023

Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) akan memfokuskan pelatihan menghadapi SEA Games Kamboja 2023.

Jokowi Bilang Gelaran MotoGP Mandalika Perlu Dievaluasi
Indonesia
Jokowi Bilang Gelaran MotoGP Mandalika Perlu Dievaluasi

Kendati demikian, kata Jokowi gelaran event MotoGP Mandalika memang masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki. Kedepannya gelaran MotoGP di Mandalika jauh lebih baik lagi.

Wakil Walikota Jakut Bentuk Flo DKI Jakarta untuk Jaga Keamanan Pilkada 2024
Indonesia
Wakil Walikota Jakut Bentuk Flo DKI Jakarta untuk Jaga Keamanan Pilkada 2024

Flo ini didirikan atas atas dasar permintaan dari beberapa elemen

FWP Sebar Ratusan Paket Sembako untuk Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK
Indonesia
Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK

Dalam dua hari, yakni Rabu (8/9) dan Kamis (9/9), Komisi XI DPR telah melakukan fit and proper test kepada 15 calon anggota BPK RI.

Komnas HAM Segera Minta Keterangan Istri Ferdy Sambo
Indonesia
Komnas HAM Segera Minta Keterangan Istri Ferdy Sambo

Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, mengaku akan sesegera mungkin untuk bertemu PC. Pertemuan ini dianggap penting untuk mengungkap terang apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat, PC adalah saksi kunci dari peristiwa ini.

Pemprov DKI Prediksi Harga Minyak Goreng Naik 100 Persen saat Puasa
Indonesia
Pemprov DKI Prediksi Harga Minyak Goreng Naik 100 Persen saat Puasa

DKPKP DKI Jakarta memprediksi akan terjadi kenaikan harga minyak goreng selama bulan puasa dan Idulfitri 1444 Hijriah/2022.

Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar
Indonesia
Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar

Sebagian besar pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem mengusulkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden

Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel
Indonesia
Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel

Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyegelan terhadap kantor ormas Pemuda Pancasila dan juga Forum Betawi Rempug di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.