Begini Cara Pemerintah Bagikan BLT Minyak Goreng Minyak goreng kemasan. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com- Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bakal dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah di pasaran.

Baca Juga:

Pekan Ini, 23 Juta Orang Kantongi BLT Rp 300 Ribu Buat Beli Minyak Goreng

Terlebih fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang harus membeli harga minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal tersebut menepis adanya anggapan bahwa pemberian BLT senilai Rp 100 ribu itu memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu.

“BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam keterangannya kepada wartawam, Kamis (7/4).

Abetnego menjelaskan penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Untuk data penerima, kata dia, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Sehingga mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif,” katanya.

Minyak  Goreng. (Foto:  MP/ Dicke Prasetia)
Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Abetnego mengklaim, langkah ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan berbagai komoditas akibat lonjakan di pasar internasional.

"Dan KSP akan turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini,” jelas Abetnego.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang.

Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Termasuk 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selain BLT minyak goreng, pemerintah tahun ini juga akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.

Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp600 ribu per penerima. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Kunjungi Jambi Bagikan BLT dan Lepas Ekspor Pinang Biji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Balik ke Aturan Lama, Pencairan JHT Bisa Cair sebelum Usia 56 Tahun
Indonesia
Balik ke Aturan Lama, Pencairan JHT Bisa Cair sebelum Usia 56 Tahun

"Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/3).

[HOAKS atau FAKTA] Anang Hermansyah Meninggal Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anang Hermansyah Meninggal Dunia

“INNALILAHI Pecah Tangis Anak Anang, Saat Mobil Jenazah Tiba”

Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam
Indonesia
Tiba di KPK, Hakim PN Surabaya Bungkam

KPK juga berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah

Jokowi Kirim Nama Pengganti Panglima TNI Andika ke DPR
Indonesia
Jokowi Kirim Nama Pengganti Panglima TNI Andika ke DPR

Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.

Harga Batu Bara Dunia Melesat, Pemerintah Diminta Perketat DMO
Indonesia
Harga Batu Bara Dunia Melesat, Pemerintah Diminta Perketat DMO

"Hal ini kurang adil dan mendorong pengusaha untuk memilih tidak melakukan kontrak dengan PLN," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8).

TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB
Indonesia
TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB

Kondisi di kawasan itu sudah terkendali dan kini sudah ditempatkan 70 prajurit di Suru-suru termasuk prajurit tempur.

Mahfud MD:  Papua Harus Dilihat Dalam Kondisi Normal
Indonesia
Mahfud MD: Papua Harus Dilihat Dalam Kondisi Normal

Delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika tewas setelah dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pedalaman Beoga.

Polisi Pastikan Tidak Ada Penyekatan Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Polisi Pastikan Tidak Ada Penyekatan Mudik Lebaran 2022

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik, kepolisian tidak akan melakukan penyekatan kendaraan pemudik.

1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek Jelang Akhir Tahun
Indonesia
1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek Jelang Akhir Tahun

Buktinya, sebanyak 1,4 juta kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabodetabek selama satu pekan terakhir hingga Natal 2021.

DPR Sahkan RUU Yang Bakal Jadi Landasan Hukum UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Sahkan RUU Yang Bakal Jadi Landasan Hukum UU Cipta Kerja

MK mengamanatkan agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan yang diambil pada November 2021.