Begini Cara Klaim dan Besaran Listrik Gratis Yang Diberikan Juli Ini Portal PLN. (Foto: PLN).

MerahPutih.com - Kompensasi atau listrik gratis dan diskon dampak COVID-19, kepada pengguna listrik bersubsidi atau golongan R1, sudah bisa diajukan per hari ini, Rabu, 1 Juli 2020. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sudah menayangkan informasi stimulus COVID 19 di situsnya.

Kompensasi listrik gratis dan diskon ini, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat pandemi mulai mengganggu pendapatan masyarakat. Subsidi diberikan kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi (R1).

Pelanggan 450 VA mendapatkan kompensasi digratiskan secara penuh, sedangkan pelanggan dengan daya 900 VA mendapatkan diskon sebesar 50 persen yang sudah bisa diklaim per awal Juli ini.

Pelanggan yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi dapat mengklaim kompensasi tersebut melalui beberapa cara.

Baca Juga:

Kemampuan Intelijen dan Penguasaan Teknologi Polri Jadi Sorotan di Usia Ke-74

Cara pertama adalah mengakses website resmi PLN www.pln.co.id, kemudian pilih kolom Klik Stimulus Covid-19 (Token gratis/diskon). Setelah itu pelanggan tinggal memasukkan no ID pelanggan dan ikuti arahan pengisian kolom selanjutnya.

Kedua, pelanggan bisa melalui chating aplikasi WhatsApp resmi PLN di nomor 08122-123-123. Caranya, pesan pertama adalah kirimkan ID PLN ke nomor tersebut. Kemudian akan mendapatkan pesan resmi otomatis dari pelayanan dan mengikuti arahan selanjutnya.

Ingat, tidak semua pelanggan PLN dapat subsidi dari negara ini. Hanya golongan pada pelanggan yang dalam tagihan bulannya tercantum kode R1M pada kolom tarif/daya golongan 900 VA.

Pemerintah hanya menggratiskan listrik bagi pelanggan 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900VA bersubsidi selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Total ada sekitar 31 juta pelanggan yang mendapatkan keringanan ini.

Skenario Listrik Gratis
Ilustrasi skenario listrik gratis. (Foto: ESDM)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, keringanan tagihan listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang regular atau pascabayar akan digratiskan biaya pemakaian dan biaya beban. Mengantisipasi pemakaian konsumen regular yang melebihi batas, Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah memiliki database penggunaan masing-masing konsumen.

Khusus prabayar 450 VA, Pemerintah akan memberikan token gratis setiap bulan sebesar pemakaian tertinggi dari tiga bulan terakhir atau angka maksimum dari pemakaian tiga bulan terakhir. Penerapan mekanisme keringanan pembayaran ini akan diterapkan serupa pada pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi.

Sementara bagi konsumen 900 VA prabayar, setiap bulannya akan diberikan token listrik gratis sebesar 50 persen dikalikan pemakaian bulan tertinggi dari tiga bulan terakhir.

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk pelanggan listrik tidak mampu sebagai bagian dari perlindungan sosial untuk masyarakat lapisan bawah di tengah pandemi Covid-19.

Besaran angka tersebut diasumsikan dari volume rata-rata konsumsi untuk 450 VA yang berjumlah 24 juta adalah 85,25 KWh per bulan atau sekitar Rp40.000 tagihan listrik per bulan, sementara bagi 7 juta pelanggan 900 VA adalah 104,27 KWh atau sekitar Rp30.000 setelah diskon 50 persen.

Baca Juga:

Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Dicopot, Brigjen Pol Prasetijo Utomo Dipenjara 14 Hari di Sel Khusus
Indonesia
Usai Dicopot, Brigjen Pol Prasetijo Utomo Dipenjara 14 Hari di Sel Khusus

Dia ditahan karena juga masih diperiksa lebih lanjut atas kelakuannya yang dengan tanpa izin pimpinan mengeluarkan surat jalan tersebut.

Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

Padahal, beberapa waktu lalu ada pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga
Indonesia
Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga

Anies Baswedan meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Pisangan Baru III, kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menewaskan 10 orang warga.

[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda

Deklarasi Benny mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. Bahkan deklarasi itu juga ditolak oleh Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Dewas KPK Segera Periksa Firli Bahuri soal Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK Segera Periksa Firli Bahuri soal Pelanggaran Etik

Diketahui, Firli dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penggunaan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan untuk kepentingan pribadinya.

Djoko Tjandra Dicokok, DPR akan Pantau Kerja Polri dan Kejaksaan
Indonesia
Djoko Tjandra Dicokok, DPR akan Pantau Kerja Polri dan Kejaksaan

Herman mengatakan, penangkapan Djoko Tjandra telah menjawab keraguan warga Indonesia atas kasus buronan negara yang menjerat tiga petinggi Polri itu.

Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini
Indonesia
Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini

Foto tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuai kontroversi.

Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya
Indonesia
Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya

kubu Muchdi PR juga meminta arahan Menkumham Yasonna Laoly terkait pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan struktur Partai Berkarya di tingkat pusat.

Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar
Indonesia
Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar

"Target Juliari Batubara saat itu, adalah, saya (Adi Wahyono) dan Joko bisa memungut fee sebesar kurang lebih Rp 30 miliar pada tahap 1, 3, dan 6. Saya sampaikan bahwa pemintaan itu sedang diproses oleh Matheus Joko Santoso," kata tim kuasa hukum Harry membacakan BAP Adi Wahyono

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat
Indonesia
ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut.