Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan DPR, mengubah ketentuan sanksi administrasi dan kuasa wajib pajak. Sanksi administratif berupa kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan diturunkan," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, sanksi administratif dikenakan apabila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan setelah ditegur; pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya dikenai tarif nol persen; dan kewajiban pembukuan pencatatan atau kewajiban saat pemeriksaan tidak dipenuhi.

Baca Juga:

Bagian Dari Roadmap Green Economy, Pajak Karbon Diterapkan di Awal 2022

Menurut Neilmaldrin, dengan adanya perubahan dalam UU HPP, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen, dari pajak penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak, dari yang sebelumnya sebesar 50 persen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

Sanksi sebesar 100 persen dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor diubah menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen, dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.

Neilmaldrin menyebutkan, sanksi 100 persen dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor turut berubah menjadi 75 persen dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

Selanjutnya, sanksi administratif 100 persen dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar diturunkan menjadi 75 persen dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Sementara itu sanksi administratif setelah upaya hukum diturunkan menjadi beberapa ketentuan. Jika permohonan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan, sanksi diturunkan dari 50 persen menjadi 30 persen, sedangkan jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, sanksi diturunkan dari 100 persen ke 60 persen.

Pengenaan sanksi setelah UU HPP lebih setara dengan adanya sanksi sebesar 60 persen jika putus peninjauan kembali (PK) menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. "Secara keseluruhan penurunan sanksi ini akan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak," ungkap Neilmaldrin.

Ketentuan kuasa wajib pajak juga diubah oleh UU HPP menjadi kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain. "Sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tutup pejabat DJP itu. (Asp)

Baca Juga:

PPN Naik Berlaku 1 April 2022, UU HPP Bikin Pajak Bertambah Rp 150 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Lurah Kayu Putih Surat Edaran Minta Takjil Viral di Media Sosial
Indonesia
Respons Lurah Kayu Putih Surat Edaran Minta Takjil Viral di Media Sosial

Pihaknya telah melakukan rapat baik di tingkat provinsi hingga kelurahan

Edhy Prabowo Belikan Mobil untuk Sespri Perempuan Anggia Putri Tesalonika
Indonesia
Edhy Prabowo Belikan Mobil untuk Sespri Perempuan Anggia Putri Tesalonika

"Pembelian mobil atas perintah Pak Edhy untuk sekretaris Anggia Putri Tesalonika?," tanya jaksa kepada Amiril.

Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021
Indonesia
Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021

Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pembahasan

Kata Firli Soal Pertemuan dengan 700 Pegawai yang Minta Pelantikan Ditunda
Indonesia
Kata Firli Soal Pertemuan dengan 700 Pegawai yang Minta Pelantikan Ditunda

Ketua KPK Firli Bahuri telah resmi melantik 1.271 pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (1/6).

Kasus COVID-19 Bandung Turun, Oded Ingatkan Pandemi Belum Berakhir
Indonesia
Kasus COVID-19 Bandung Turun, Oded Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Penurunan juga terjadi di tempat isolasi terpusat yang disediakan Pemkot Bandung

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Sepanjang Jumat
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Sepanjang Jumat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Kota Jakarta sepanjang hari Jumat (2/7) bercuaca cerah.

Vaksinasi Corona Massal Lansia di Solo Dimulai, 6.826 orang Disuntik Sinovac
Indonesia
Vaksinasi Corona Massal Lansia di Solo Dimulai, 6.826 orang Disuntik Sinovac

Vaksinasi corona massal tahap kedua dengan menyasar lansia di Solo, Jawa Tengah dimulai serentak, Senin (1/3). Total ada sebanyak 6.826 orang lansia disuntik vaksin Sinovac.

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq
Indonesia
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq

Rizieq mengklaim acara Maulid Nabi di markas eks FPI itu sudah menerapkan protokol kesehatan

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Pernah Bahas Anggaran untuk Sarana Jaya
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Pernah Bahas Anggaran untuk Sarana Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengakui pernah ikut membahas anggaran untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Wamenag Minta Masyarakat Hentikan Perdebatan soal Kehalalan Vaksin COVID-19
Indonesia
Wamenag Minta Masyarakat Hentikan Perdebatan soal Kehalalan Vaksin COVID-19

"Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini," kata dia.