Begini Anggaran Pemulihan Ekonomi di 2021 Presiden Jokowi saat penyerahan bansos tunai. (Foto: Sekretariat Presiden).

MerahPutih.com - Pemerintah memproyeksikan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun.

"Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (4/1).

Total anggaran program PEN Rp403,9 triliun tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Baca Juga:

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Anggaran untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp25,4 triliun dengan terdapat SILPA Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan pada tahun ini.

Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU/BP.

Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp110,2 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako Rp200 ribu per KPM, prakerja Rp10 triliun, dana desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp200 ribu per KPM selama enam bulan.

Untuk bidang sektoral K/L dan pemda dialokasikan Rp184,2 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN.

Kemudian, juga digunakan untuk PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti PT Hutama Karya, PT ITDC, PT Pelindo III, dan PT KIW, serta penjamian backstop loss limit.

Terakhir yaitu insentif usaha dialokasikan anggaran Rp20,26 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).

Sementara itu, realisasi anggaran PEN 2020 hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.

Selanjutnya UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.

"Memasuki 2020 dihadapi kondisi luar biasa akibat munculnya COVID-19. Kita tahu mengelola tidak selalu dalam situasi mulus,” kata Sri dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Tempe Tahu Hilang di Pasar, Muhammadiyah Minta Pemerintah Segera Atasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim Tegur Saksi Rizieq: Saudara Disumpah, Jangan Asal Ngomong
Indonesia
Hakim Tegur Saksi Rizieq: Saudara Disumpah, Jangan Asal Ngomong

Hakim Akhmad Sayuti menegur Ahmad Khadir Alaydrus, saksi yang dihadirkan tim hukum Rizieq Shihab karena keterangannya dinilai tidak sinkron.

Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam
Indonesia
Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam

Pasalnya, kartun yang sama telah memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2015.

Dukung Vaksinasi COVID-19, TNI Laksanakan 'Training of Trainer'
Indonesia
Dukung Vaksinasi COVID-19, TNI Laksanakan 'Training of Trainer'

TNI telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

RUU Minuman Beralkohol Dipastikan Belum Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
RUU Minuman Beralkohol Dipastikan Belum Masuk Prolegnas 2021

RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Baleg usai diusulkan oleh 21 anggota DPR RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra.

PP Muhammadiyah: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai
Indonesia
PP Muhammadiyah: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai

Program ini ditayangkan langsung melalui TV dan jaringan media sosial Muhammadiyah

Jelang New Normal, Menaker Berharap Karyawan Ter-PHK Bisa Dipekerjakan Lagi
Indonesia
Jelang New Normal, Menaker Berharap Karyawan Ter-PHK Bisa Dipekerjakan Lagi

Industri sangat terkait dengan hidup banyak orang

Kemenperin Bikin Tim Pemantau Protokol Kesehatan Pabrik
Indonesia
Kemenperin Bikin Tim Pemantau Protokol Kesehatan Pabrik

Industri berinisiatif mengambil langkah apabila terdapat kasus COVID-19 di lingkungannya, antara lain dengan melakukan penutupan fasilitas produksi, isolasi, hingga karantina.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi

Kunjungan ini beragendakan peninjauan beberapa titik untuk melihat kesiapan the normal di kota tersebut.

 KPK Perpanjang Penahanan Bos PT CMIT Tersangka Korupsi Proyek Bakamla
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Bos PT CMIT Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan Rahardjo diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 14 Maret 2020.

DPR Minta Pemerintah Selektif Gulirkan PMN
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Selektif Gulirkan PMN

Penggunaan uang negara harus dipergunakan dengan benar