Begini Alur Validasi dan Penyampaian Data COVID-19 Hingga ke Masyarakat Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjamin bahwa data yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 setiap hari adalah data yang telah diverifikasi, divalidasi berkali-kali dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Data yang sudah disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 merupakan data yang betul-betul sudah melewati verifikasi dan validasi cukup ketat," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (28/4).

Baca Juga:

Tiga Perawat RSUD Bung Karno Solo Ditolak Warga, Terpaksa Tidur di Rumah Sakit

Kementerian Kesehatan menekankan bahwa tidak ada data yang ditutup-tutupi. Jika pun ada data yang berbeda baik itu di daerah dengan data yang disampaikan oleh Jubir Pemerintah, bisa terjadi karena perhitungan waktu penutupan perhitungan yang disepakati tidak sama oleh beberapa instansi atan kementerian-lembaga.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Didik Budijanto
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Didik Budijanto (Foto: antaranews)

Adapun alur pengumpulan data COVID-19 di Indonesia yakni dimulai dari laboratorium jejaring Badan Litbang Kesehatan Kemenkes kemudian dikirimkan dan dikompilasi di laboratorium Balitbang Kesehatan Kemenkes.

Pada tahap ini, Balitbang Kesehatan Kemenkes kemudian melakukan validasi dan verifikasi data agar benar-benar sesuai dan tepat.

"Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali, oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi," kata Didik.

Setelah itu data dari Balitbang Kesehatan dikirimkan ke Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (PHOEC) Kementerian Kesehatan yang kemudian juga dilakukan proses validasi dan verifikasi. PHOEC juga menerima data dari dinas kesehatan tiap provinsi di seluruh Indonesia terkait penelusuran epidemiologi tiap daerah bersangkutan.

Data yang diberikan oleh dinas kesehatan provinsi juga mencakup informasi mengenai jumlah spesimen dan banyaknya orang yang diperiksa, hasil positif dan negatif dari pemeriksaan tiap daerah, dan juga data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di wilayah itu.

Selanjutnya PHOEC meneruskan data tersebut kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang kemudian kembali dilakukan proses verifikasi dan validasi. Data yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes yang disimpan pada sistem gudang data juga terintegrasi dengan sistem Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19.

Setiap ada data baru yang diperbarui di gudang data Kemenkes, secara otomatis data tersebut juga diperbarui di sistem data Gugus Tugas dalam waktu 12 menit setelah ada pembaruan data di Kementerian Kesehatan.

Dalam hal ini diharapkan ketersediaan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh setiap pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan strategis penanganan COVID-19, dan juga disampaikan kepada masyarakat di daerahnya dengan jelas.

Baca Juga:

Melalui Layanan Telemedicine, Masyarakat Tak Perlu ke Rumah Sakit

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memperbarui informasi mengenai kasus COVID-19 di daerah tempat tinggalnya untuk meningkatkan kewaspadaan agar melakukan pencegahan supaya tidak tertular.

Pemerintah juga meluncurkan satu data COVID-19 yang terintegrasi dalam satu sistem sehingga meniadakan perbedaan akan data. Kementerian Kesehatan akan terus meningkatkan perbaikan data terkait COVID-19 baik dari segi kualitas maupun juga kuantitas.(Pon)

Baca Juga:

Nekat Mudik ke Yogyakarta, Siap-Siap Disuruh Putar Balik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa
Dunia
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa

Amerika Serikat masih menjadi negara di dunia yang paling parah dilanda virus corona.

Muhammadiyah Minta Ratusan WNI Eks ISIS Dikarantina Politik
Indonesia
Muhammadiyah Minta Ratusan WNI Eks ISIS Dikarantina Politik

Publik dihebohkan dengan wacana pemulangan sekitar 600 orang WNI eks ISIS.

Minta Pilkada Ditunda, Eks Pimpinan KPK Gugat Mendagri hingga KPU ke PTUN
Indonesia
Minta Pilkada Ditunda, Eks Pimpinan KPK Gugat Mendagri hingga KPU ke PTUN

Busyro Muqqodas menggugat Mendagri Tito Karnavian, Komisi II DPR dan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kemenkes Masih Hitung Harga Vaksin Corona
Indonesia
Kemenkes Masih Hitung Harga Vaksin Corona

Yuri mengatakan saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yakin Menang di Medan dan Solo, PDIP Belum Pasti Usung Bobby dan Gibran
Indonesia
Yakin Menang di Medan dan Solo, PDIP Belum Pasti Usung Bobby dan Gibran

"Tentu saja Mas Gibran juga punya kepedulian yang besar dan tentu saja partai membuka ruang itu. Apalagi banyak pemimpin muda dari PDIP yang berhasil," ujarnya

Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja

Dalam DIM pasal 23, 24, dan 25 RUU Cipta Kerja perihal ketentuan pemutusan sanksi terhadap pelanggaran, pembahasan agar dilakukan kembali dalam rapat berikutnya bersama Tim Musyawarah (Timus).

Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),

Tekan Angka Kemiskinan, Indramayu Siapkan Lahan Industri
Indonesia
Tekan Angka Kemiskinan, Indramayu Siapkan Lahan Industri

Angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mencapai 191 ribu orang atau 11 persen dari total jumlah penduduk .

 Firli Minta Caleg PDIP Harun Masiku Bekerja Sama dengan KPK
Indonesia
Firli Minta Caleg PDIP Harun Masiku Bekerja Sama dengan KPK

"Saya imbau dan saya sampaikan kepada saudara HM di manapun anda berada silakan anda bekerja sama, kooperatif apakah dalam bentuk menyerahkan diri, baik ke penyidik KPK, maupun pejabat kepolisian," kata Firli

 Kereta Bandara Adi Soemarmo Solo Perpanjang Rute Sampai Stasiun Klaten
Indonesia
Kereta Bandara Adi Soemarmo Solo Perpanjang Rute Sampai Stasiun Klaten

"Diperpanjangnya rute KA BIAS ini bertujuan untuk memudahkan penumpang yang akan menuju Bandara Adi Soemarmo menggunakan KA Bandara dari Stasiun Klaten," ujar Manajer Humas PT KAI Daop 6 Eko Budiyanto