Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial Tenaga kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan sudah menyiapkan tambahan insentif Rp 1,08 triliun untuk sekitar tiga ribu dokter dan 20 ribu perawat yang akan direkrut guna menghadapi pandemi COVID-19.

“Insentif tenaga kesehatan diberikan tambahan karena Rumah Sakit darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta.

Insentif dari anggaran tambahan Rp 1,08 triliun tersebut akan melengkapi anggaran insentif sebelumnya Rp 17,3 triliun sehingga total insentif kepada nakes sebesar Rp 18,4 triliun.

Baca Juga:

Refocusing Anggaran, DKI Dapat Rp 623 Miliar Untuk Bantuan Sosial PPKM Darurat

"Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menteri Kesehatan yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah sediakan anggarannya," katanya.

Selain itu, Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,17 triliun untuk pengadaan obat dan vitamin yang akan dibagikan gratis kepada pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Kita mengalokasikan Rp1,17 triliun. Yang tadinya Rp770 miliar, kita tambah Rp400 miliar sehingga akan mencapai Rp 1,17 triliun. Ini paket obat yg untuk isolasi mandiri, beda dengan di perawatan di RS,” ujarnya.

Sedangkan untuk anggaran konversi gedung menjadi rumah sakit darurat seperti Wisma Haji di Pondok Gede, Jakarta, kemudian di Surabaya, Boyolali, Bandung dan Yogyakarta, akan mencapai Rp 2,75 triliun.

"Bapak menteri kesehatan dan jajaran membangun berbagai pusat rumah sakit darurat di dalam mengantisipasi kenaikan jumlah COVID-19 ini. Asrama-asrama haji dikonversi menjadi rumah sakit darurat di Pondok Gede, di Surabaya, di Boyolali, di Bandung, di Yogyakarta," kata Menkeu.

Pemerintah tetapkan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dinaikkan menjadi Rp744,7 triliun dari pagu anggaran semula sebesar Rp699,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Untuk program penanganan COVID-19 dan PEN, sekarang dengan keputusan yang tadi sudah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi Rp744,75 triliun," kata Sri Mulyani.

Dalam anggaran penanganan COVID-19 dan PEN (PC-PEN) itu, Sri Mulyani menjabarkan anggaran untuk program perlindungan sosial akan meningkat menjadi Rp 187,84 triliun dari Rp 153,86 triliun. Kemudian, untuk program kesehatan akan kembali ditingkatkan menjadi Rp214,95 triliun dari sebelumnya sebesar Rp172 triliun.

Sedangkan, program lainnya dalam PC-PEN, kata Menkeu, masih dalam alokasi anggaran yang tidak jauh berbeda setelah evaluasi program yang telah berjalan.

Baca Juga:

Rizal Ramli Soroti Besarnya Anggaran COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Sekjen Kemendagri Terkait Korupsi Kampus IPDN
Indonesia
KPK Periksa Eks Sekjen Kemendagri Terkait Korupsi Kampus IPDN

Informasi itu diketahui dari pemeriksaan pegawai PT Adhi Karya Didi Kustiadi pada Senin, 27 Desember 2021

PSI Sebut Penggabungan Wilayah Bodetabek ke Jakarta Butuh Diskusi yang Panjang
Indonesia
PSI Sebut Penggabungan Wilayah Bodetabek ke Jakarta Butuh Diskusi yang Panjang

Fraksi PSI DPRD DKI menyambut baik usulan Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk menggabungkan wilayah otonomi Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodetabek) dengan Jakarta Raya.

KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat

Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak akurat.

Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan
Indonesia
Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mempersilakan warga yang ingin membagikan makanan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti panti asuhan, tempat ibadah, atau di kediaman lingkungan masing-masing.

 Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh
Indonesia
Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh

Pakar Hukum Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menilai metode total lost untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Asabri aneh dan tidak tepat sebagaimana disoroti hakim Mulyono dalam dissenting opinionnya.

Ridwan Kamil Lacak 4 Warga Kabupaten Bandung Terpapar Omicron
Indonesia
Ridwan Kamil Lacak 4 Warga Kabupaten Bandung Terpapar Omicron

Hingga saat ini ada sekitar 14 warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jabar yang terpapar virus COVID-19 varian Omicron.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Merupakan Praktik Depopulasi Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Merupakan Praktik Depopulasi Rakyat

Beredar invormasi bahwa vaksin mRNA akan membawa kematian terhadap rakyat dan merupakan praktek depopulasi di Indonesia.

Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19
Indonesia
Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19

Keinginan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar Aksi Reuni 212 pada 2 Desember 2021 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, terancam batal.

(HOAKS atau FAKTA): Sekelompok Pemuda Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA): Sekelompok Pemuda Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode

Isu tentang tiga periode dari Presiden Indonesia, Joko Widodo, memang sempat ramai dibicarakan serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya adalah akun bernama Wibowo Wibowo.

Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa
Indonesia
Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa

Boneka Squid Game berukuran 2 meter yang dipasang di pertigaan Jalan Tunjungan Surabaya sempat menjadi pusat untuk berswafoto bagi masyakarat yang melintas.