Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Dorongan revisi UU Pemilu terus digaungkan anggota dewan dan publik, tertutama berkaca pada masalah yang terjadi di Pemilu 2019 dan sangat berpotensi terulang lagi pada Pemilu 2024.

Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai masalah yang bisa muncul satu diantaranya, beban kerja yang tinggi dengan pemilu lima kotak sekaligus yakni pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota akan kembali dihadapi penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

DPR Isyaratkan Tidak Mungkin Revisi Presidential Threshold Sebelum Pilpres 2024

Selain itu, desakan revisi juga muncul untuk mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT). Bahkan, gugatan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya terkait besaran PT telah diajukan oleh Anggota DPD.

Namun, koalisi pemerintah, belum ada kesepakatan terkait revisi, terutama untuk mengubah PT. Selain, partai pendukung pemerintah juga masih saling bersebrangan antara yang tetap menginginkan PT tetap 20 persen dan yang ingin diturunkan atau dihilangkan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkilah, pihalnya bukan tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi revisi UU itu pada tahun 2017, sudah berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Revisi dilakukan saat ini, maka akan mengganggu tahapan pemilu yang sudah berjalan. Selain itu, revisi UU membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, bukannya kita tidak aspiratif," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra menegaskan, jika revisi UU Pemilu kemungkinan tetap akan dilakukan pascapelaksaan Pemilu 2024.

Ia menegaskan, terkait persentase ambang batas pencalonan, Dasco menegaskan Partai Gerindra akan mengikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, menilai penurunan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dapat mencegah terjadinya politik identitas. Sehingga partainya mengusulkan menjadi 5-10 persen.

Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Megawati berbincang bersama wartawan. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Megawati berbincang bersama wartawan. (Foto: Humas/Jay)

Dia mengatakan, PKB mengajak parpol lainnya untuk bersama-sama menyuarakan adanya revisi terbatas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya terkait besaran PT.

"Jika presidential threshold diturunkan, itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan. Tapi (revisi UU Pemilu) terbatas pada presidential threshold, jangan juga kepada parliamentary threshold," katanya.

Ia menilai, penurunan PT selain mencegah politik identitas dan polarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, dapat membuat pilihan publik semakin beragam sehingga lebih kompetitif.

"Melihat solidnya koalisi parpol saat ini, jika dikehendaki bersama maka revisi terbatas UU Pemilu sangat mungkin dilakukan," katanya.

Baca Juga:

Politikus PDIP : Penurunan Presidential Threshold Tidak Perlu Diteruskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PMI Tangsel Luncurkan Sentra Vaksinasi untuk Pemerataan Vaksin
Indonesia
PMI Tangsel Luncurkan Sentra Vaksinasi untuk Pemerataan Vaksin

PMI Tangsel melakukan kegiatan peluncuran sentra vaksinasi untuk pemerataan vaksin di Kota Tangerang Selatan.

Jokowi Tegaskan Capaian Vaksinasi COVID-19 Melebihi Target
Indonesia
Jokowi Tegaskan Capaian Vaksinasi COVID-19 Melebihi Target

Untuk ibu kota, ibu kota provinsi kota-kota besar yang Interaksi masyarakatnya tinggi juga sudah di atas 70 persen

Pelaku Pinjol Ilegal di Cengkareng Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal di Cengkareng Dijerat Pasal Berlapis

Pihak kepolisian akan menjerat pemilik kantor usaha itu dengan pasal berlapis.

Dua Anggota KKB Tewas Ditembak, Diduga Terlibat Pembakaran Rumah Warga
Indonesia
Dua Anggota KKB Tewas Ditembak, Diduga Terlibat Pembakaran Rumah Warga

Dua anggota Kelompok kriminal bersenjata (KKB) tewas diberondong tembakan oleh Satgas Penegakan Hukum Damai Cartenz.

Kemenkeu Akui Pandemi Bikin Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah
Indonesia
Kemenkeu Akui Pandemi Bikin Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah

"Penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis (8/7).

Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran
Indonesia
Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran

Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi booster di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang

Akun Facebook bernama Januarie Whl memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang.

MAKI Merasa Sanksi Dewas KPK Terhadap Dua Penyidik Kasus Bansos Tak Adil
Indonesia
MAKI Merasa Sanksi Dewas KPK Terhadap Dua Penyidik Kasus Bansos Tak Adil

Boyamin lantas membandingkan dengan putusan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri

Penanganan COVID-19 Terusik Gegara Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Gubernur Sumsel: Bikin Gaduh
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terusik Gegara Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Gubernur Sumsel: Bikin Gaduh

Herman mengaku bantuan untuk penanganan COVID-19 memang banyak yang menyumbang

Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara
Indonesia
Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara

Windfall profit dari komoditas batu bara hanya dinikmati pengusaha yang tambah kaya di tengah penderitaan masyarakat.