Beberapa Kementerian Dianggap Belum Konsisten Tanggulangi COVID-19 Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. (ANTARA/Foto: Feru Lantara/dok)

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, BIN, TNI, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan virus corona atau COVID-19.

Menurut Boni, hal tersebut berbeda dengan sejumlah kementerian yang tidak terlihat kerjanya dalam penanganan wabah COVID-19 ini.

Baca Juga:

KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19

Hal itu terjadi karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat. Bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya.

"Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan Polri,” ujar Boni dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (15/4).

Boni mengaku banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas dalam penanganan COVID-19.

"Bahkan hanya TNI, BIN, dan Polri yang kerjanya lebih kelihatan dan konsisten," jelas dia.

Boni berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan kontroversial yang membuat masyarakat menjadi bingung dalam melaksanakan upaya pencegahan penularan COVID-19.

Ilustrasi - Corona virus (ANTARA/Shutterstock)
Ilustrasi - Corona virus (ANTARA/Shutterstock)

Dia mencontohkan kebijakan Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan yang membolehkan ojol angkut penumpang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), berbeda dengan kebijakan Menteri Kesehatan yang melarangnya.

"Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan. Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak solid,” jelas Boni.

Meskipun demikian, Boni tidak menampik ada kementerian yang memang serius, efektif, dan efisien ikut terlibat.

"Misalnya Kementerian Dalam Negeri yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah," ungkap doktor filsafat lulusan summa cum laude dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.

Baca Juga:

Usai Dilantik, Besok Riza Patria Menghadap Anies di Balai Kota

Boni mengatakan, berdasarkan data Badan Intelijen Negara yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami tren peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan.

Karena itu, perlu skenario yang akurat dan matang.

"Pemerintah dan kementerian dan lembaga negara yang terkait harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut," imbau Boni. (Knu)

Baca Juga:

TNI-Polri Bagikan Makanan Langsung ke Rumah Warga Terdampak COVID-19 di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baru Sampai Indonesia Mahasiswi Asal Lumajang Langsung Dikarantina, Kena Corona?
Indonesia
Baru Sampai Indonesia Mahasiswi Asal Lumajang Langsung Dikarantina, Kena Corona?

RSUD dr Haryoto Lumajang sudah menyiapkan ruang isolasi dan rawat inap

Mahfud MD Minta Polri Pidanakan Wakil Ketua DPRD Tegal Nekat Gelar Dangdutan
Indonesia
Mahfud MD Minta Polri Pidanakan Wakil Ketua DPRD Tegal Nekat Gelar Dangdutan

Mahfud MD angkat bicara menanggapi pengumpulan massa yang menonton konser dangdut hajatan pernikahan dan sunatan oleh Wakil Ketua DPRD Tegal.

Gara-gara Virus Corona, Pemerintah Diskon Tiket Pesawat Domestik 30 Persen
Indonesia
Gara-gara Virus Corona, Pemerintah Diskon Tiket Pesawat Domestik 30 Persen

Kebijakan itu dilakukan guna mendongkrak industri pariwisata yang tertekan karena dampak wabah virus corona (Covid-19).

Update COVID-19 Indonesia per 24 Maret: Kasus 686 Positif, 55 Meninggal Dunia
Indonesia
Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada
Indonesia
Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada

"Jangan karena ketua KPU kena COVID-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," ucapnya

Lockdown Bisa Picu Kemarahan Jika Pemerintah Gagal Penuhi Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Lockdown Bisa Picu Kemarahan Jika Pemerintah Gagal Penuhi Kebutuhan Rakyat

Trubus menambahkan, salah satu cara lain yakni dengan mengaktifkan peran serta masyarakat.

Kerugian Banjir Bandang di Kawasan Wisata Landak River Capai Ratusan Juta
Indonesia
Kerugian Banjir Bandang di Kawasan Wisata Landak River Capai Ratusan Juta

Tidak ada korban jiwa maupun yang mengalami luka-luka akibat banjir bandang di sepanjang Sungai Landak.

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Keselamatan Transportasi Udara
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Keselamatan Transportasi Udara

Pimpinan DPR meminta agar pemerintah lebih memerhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan transportasi penerbangan.

Polisi Temukan 'Mens Rea' Korupsi, Jokowi: Gigit Saja
Indonesia
Polisi Temukan 'Mens Rea' Korupsi, Jokowi: Gigit Saja

Jokowi mengingatkan bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hukum tertinggi

Sediakan Layar Lebar Saat Pemilihan Wagub DKI, Panlih: Kayak Nobar
Indonesia
Sediakan Layar Lebar Saat Pemilihan Wagub DKI, Panlih: Kayak Nobar

Masyarakat yang ingin menyaksikan pemilihan Wagub juga dibatasi maksimal 200 orang